Bimtek Kepatuhan Perpajakan Bendahara SKPD 2026: Rekonsiliasi Pajak, Pembetulan SPT, dan Penanganan Kesalahan Administrasi

Pengelolaan perpajakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bendahara dan pengelola keuangan tidak hanya bertanggung jawab terhadap proses pembayaran, tetapi juga perlu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan telah memenuhi ketentuan perpajakan.

Dalam praktiknya, kewajiban perpajakan pemerintah dapat melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi objek pajak, penghitungan, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, penerbitan bukti potong, hingga pelaporan. Setiap tahapan membutuhkan ketelitian karena kesalahan pada satu proses dapat menimbulkan perbedaan antara data transaksi keuangan dan data perpajakan.

Perkembangan sistem administrasi perpajakan juga membuat kompetensi digital semakin penting. Coretax DJP menjadi bagian utama dalam administrasi perpajakan dan ketentuannya terus mengalami penyempurnaan. PMK Nomor 81 Tahun 2024 menjadi salah satu dasar utama sistem administrasi tersebut dan telah mengalami perubahan, termasuk melalui PMK Nomor 1 Tahun 2026 yang berlaku sejak 22 Januari 2026.

Karena itu, Bimtek Kepatuhan Perpajakan Bendahara SKPD 2026 diarahkan untuk memberikan pemahaman praktis mengenai rekonsiliasi pajak, pembetulan SPT, pengelolaan dokumen perpajakan, penggunaan Coretax, serta penanganan kesalahan administrasi.

Untuk memahami pengelolaan perpajakan SKPD secara lebih menyeluruh, peserta dapat membaca Bimtek Perpajakan SKPD 2026: Strategi Pengelolaan PPh, PPN, Coretax, dan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah sebagai artikel utama.

Mengapa Kepatuhan Perpajakan Bendahara SKPD Penting?

Kepatuhan perpajakan bukan hanya berkaitan dengan membayar pajak. Dalam lingkungan pemerintahan, kepatuhan juga mencakup ketepatan administrasi, kelengkapan dokumen, kesesuaian data, serta pelaporan kewajiban sesuai ketentuan.

Bendahara SKPD dapat menangani berbagai transaksi, seperti:

• Pembelian barang.
• Pembayaran jasa.
• Pembayaran honorarium.
• Pembayaran kepada tenaga ahli atau narasumber.
• Sewa barang atau bangunan.
• Jasa konstruksi.
• Pengadaan barang dan jasa pemerintah.
• Transaksi lain yang memiliki konsekuensi perpajakan.

Setiap transaksi memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlakuan pajaknya tidak dapat disamaratakan.

Beberapa pertanyaan yang perlu diperhatikan sebelum transaksi diproses antara lain:

• Apakah transaksi merupakan objek pajak?
• Jenis pajak apa yang harus dipotong atau dipungut?
• Siapa yang berkewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan?
• Berapa dasar pengenaan pajaknya?
• Berapa tarif yang berlaku?
• Apakah terdapat pengecualian?
• Bagaimana mekanisme penyetorannya?
• Dokumen perpajakan apa yang harus diterbitkan?
• Bagaimana transaksi tersebut dilaporkan?

Dengan menjawab pertanyaan tersebut secara sistematis, bendahara dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi.

Dasar Kepatuhan Perpajakan Instansi Pemerintah pada 2026

Pengelolaan pajak instansi pemerintah perlu mengikuti regulasi yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Salah satu perubahan penting terjadi sejak berlakunya PMK Nomor 81 Tahun 2024. Regulasi tersebut mengatur ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan mencakup ketentuan mengenai pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. PMK tersebut juga mencabut sebagian ketentuan PMK Nomor 59/PMK.03/2022 terkait administrasi pajak instansi pemerintah.

Pada 2026, PMK 81/2024 kembali mengalami perubahan melalui PMK Nomor 1 Tahun 2026. Karena itu, bendahara perlu berhati-hati ketika menggunakan regulasi lama sebagai dasar pelaksanaan administrasi pajak.

Secara umum, siklus kepatuhan perpajakan dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengertian Rekonsiliasi Pajak SKPD

Rekonsiliasi pajak adalah proses mencocokkan data transaksi keuangan dengan data perpajakan untuk memastikan tidak terdapat perbedaan yang belum diselesaikan.

Dalam lingkungan SKPD, rekonsiliasi dapat dilakukan dengan membandingkan data transaksi dengan dokumen perpajakan dan pelaporan.

Contohnya:

Data transaksi → penghitungan pajak → bukti potong/pungut → pembayaran → pelaporan

Setiap tahapan harus memiliki keterkaitan.

Jika nilai transaksi dalam dokumen keuangan berbeda dengan nilai yang menjadi dasar penghitungan pajak, bendahara perlu menelusuri penyebabnya sebelum data tersebut dilaporkan.

Tujuan Rekonsiliasi Pajak bagi Bendahara SKPD

Rekonsiliasi dilakukan bukan hanya ketika terjadi masalah. Rekonsiliasi dapat menjadi langkah pencegahan agar kesalahan ditemukan lebih awal.

Beberapa tujuan utamanya antara lain:

1. Memastikan seluruh transaksi yang memiliki kewajiban pajak telah diidentifikasi.
2. Memastikan nilai pajak sesuai dengan transaksi.
3. Memastikan bukti potong atau bukti pungut telah tersedia.
4. Memastikan pajak telah disetor sesuai ketentuan.
5. Memastikan data pelaporan sesuai dengan dokumen transaksi.
6. Menemukan selisih atau kesalahan lebih cepat.
7. Memudahkan proses pembetulan apabila diperlukan.
8. Meningkatkan ketertiban administrasi perpajakan.

Dengan rekonsiliasi berkala, SKPD tidak perlu menunggu sampai akhir tahun untuk mengetahui adanya perbedaan data.

Data yang Perlu Direkonsiliasi

Rekonsiliasi dapat dilakukan dengan membandingkan beberapa kelompok data.

Rekonsiliasi dapat dibuat dalam bentuk daftar pemeriksaan sederhana sehingga mudah dilakukan oleh bendahara maupun tim pengelola keuangan.

Kesalahan Administrasi Pajak yang Sering Terjadi

Kesalahan administrasi dapat terjadi karena banyaknya transaksi dan dokumen yang harus dikelola.

Beberapa kesalahan yang perlu diantisipasi antara lain:

• Salah memasukkan NPWP atau identitas wajib pajak.
• Salah menentukan masa pajak.
• Salah menentukan jenis pajak.
• Salah menghitung nilai pajak.
• Bukti potong tidak dibuat atau belum diterbitkan.
• Data bukti potong berbeda dengan dokumen transaksi.
• Pembayaran pajak tidak sesuai dengan hasil penghitungan.
• Transaksi belum masuk dalam pelaporan.
• Data pelaporan tidak sesuai dengan bukti potong.
• Kesalahan input pada sistem administrasi perpajakan.
• Dokumen pendukung tidak lengkap.
• Kesalahan yang sudah diketahui belum segera diperbaiki.

Kesalahan tersebut tidak selalu berarti terdapat kesengajaan. Banyak kesalahan dapat berasal dari proses administrasi, perubahan sistem, atau kurangnya pemahaman terhadap ketentuan terbaru.

Strategi Mencegah Kesalahan Administrasi Perpajakan

Pencegahan dapat dilakukan dengan membangun prosedur pemeriksaan sebelum, selama, dan setelah transaksi.

Sebelum Transaksi

Bendahara dapat memeriksa:

• Jenis transaksi.
• Jenis belanja.
• Identitas rekanan.
• Status perpajakan rekanan.
• Dokumen pendukung.
• Potensi PPh dan PPN.

Saat Pembayaran

Bendahara perlu memeriksa:

• Nilai pembayaran.
• Dasar pengenaan pajak.
• Pajak yang dipotong atau dipungut.
• Bukti transaksi.
• Dokumen pembayaran.

Setelah Pembayaran

Bendahara melakukan:

• Penyimpanan bukti pembayaran.
• Penerbitan atau pengelolaan bukti potong.
• Rekonsiliasi.
• Pelaporan.
• Pemeriksaan kembali data yang telah dilaporkan.

Pola tersebut dapat membantu menciptakan sistem administrasi yang lebih terstruktur.

Pembetulan SPT ketika Terjadi Kesalahan

Dalam administrasi perpajakan, kesalahan yang telah diketahui perlu ditangani sesuai mekanisme yang berlaku. Salah satu bentuk penanganannya adalah pembetulan SPT apabila kondisi dan ketentuan perpajakan memang mengharuskannya.

Pembetulan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Bendahara perlu terlebih dahulu mengetahui:

• Apa data yang salah?
• Mengapa terjadi kesalahan?
• Apakah kesalahan terdapat pada bukti potong?
• Apakah kesalahan terdapat pada pembayaran?
• Apakah kesalahan memengaruhi SPT?
• Apakah terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran?
• Dokumen apa yang perlu diperbaiki?
• Bagaimana prosedur pembetulan pada sistem yang digunakan?

Dengan analisis tersebut, pembetulan dapat dilakukan secara lebih terarah.

Tahapan Penanganan Kesalahan Pajak

Ketika ditemukan kesalahan, bendahara dapat menggunakan alur pemeriksaan berikut:

Temukan Kesalahan → Identifikasi Penyebab → Verifikasi Dokumen → Hitung Dampak → Lakukan Perbaikan → Rekonsiliasi Ulang → Dokumentasikan

1. Temukan Kesalahan

Kesalahan dapat ditemukan melalui pemeriksaan internal, rekonsiliasi, atau ketika data transaksi dibandingkan dengan dokumen perpajakan.

2. Identifikasi Penyebab

Tentukan apakah kesalahan disebabkan oleh:

• Salah input.
• Salah klasifikasi transaksi.
• Salah penghitungan.
• Salah identitas.
• Kesalahan dokumen.
• Perubahan ketentuan.
• Kendala administrasi sistem.

3. Verifikasi Dokumen

Periksa dokumen sumber sebelum melakukan perubahan.

4. Hitung Dampak

Tentukan apakah kesalahan memengaruhi jumlah pajak, bukti potong, pembayaran, atau pelaporan.

5. Lakukan Perbaikan

Perbaikan dilakukan berdasarkan mekanisme administrasi yang berlaku.

6. Rekonsiliasi Ulang

Setelah diperbaiki, data perlu dibandingkan kembali.

7. Dokumentasikan

Catat perubahan dan alasan pembetulan sebagai bagian dari tertib administrasi.

Coretax DJP dan Kepatuhan Perpajakan Bendahara SKPD

Coretax DJP menjadi bagian penting dalam pelaksanaan administrasi perpajakan pada era digital.

PMK Nomor 81 Tahun 2024 menjadi dasar penting pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, sementara pada 2026 ketentuan tersebut telah diperbarui melalui PMK Nomor 1 Tahun 2026.

Karena itu, bendahara SKPD perlu memahami bukan hanya cara menggunakan sistem, tetapi juga alur administrasi yang ada di balik setiap transaksi.

Beberapa kemampuan yang relevan meliputi:

• Pengelolaan data wajib pajak.
• Pengelolaan bukti pemotongan.
• Administrasi pembayaran.
• Pengelolaan SPT.
• Pemeriksaan status transaksi.
• Pembetulan data sesuai mekanisme.
• Rekonsiliasi data perpajakan.

DJP juga pada 2026 menerbitkan imbauan kepada instansi pemerintah terkait penerbitan bukti pemotongan PPh Pasal 21/26 melalui Coretax untuk mendukung pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Hal ini menunjukkan pentingnya ketepatan data bukti potong karena dokumen tersebut dapat berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan penerima penghasilan.

Turunan Materi: Coretax DJP

Untuk pendalaman penggunaan Coretax, peserta dapat melanjutkan ke:

Bimtek Coretax DJP untuk Bendahara SKPD 2026: Teknik Pemotongan, Pemungutan, Bukti Potong, dan Pelaporan Pajak

Pengelolaan Bukti Potong dan SPT Masa

Bukti potong merupakan salah satu dokumen penting dalam administrasi perpajakan. Data yang terdapat dalam bukti potong harus diperiksa dengan teliti karena berkaitan dengan transaksi dan identitas pihak yang dipotong.

Beberapa hal yang perlu diperiksa meliputi:

• Nama penerima penghasilan.
• Identitas perpajakan.
• Jenis penghasilan.
• Masa pajak.
• Dasar pengenaan pajak.
• Pajak yang dipotong.
• Data transaksi.

Setelah data administrasi siap, bendahara perlu memastikan kewajiban pelaporan telah dilakukan sesuai ketentuan.

Turunan Materi: Bukti Potong dan SPT Masa

Bimtek Bukti Potong dan SPT Masa 2026: Optimalisasi Administrasi Perpajakan Bendahara SKPD melalui Coretax DJP

Kepatuhan PPh dalam Pengelolaan Pajak SKPD

PPh merupakan salah satu jenis pajak yang banyak berhubungan dengan transaksi pemerintah.

Bendahara dapat berhadapan dengan berbagai ketentuan PPh sesuai karakteristik transaksi, seperti pembayaran kepada pegawai, penyedia barang, penyedia jasa, tenaga ahli, atau pihak lainnya.

Hal yang perlu diperhatikan bukan hanya tarif, tetapi juga:

• Jenis penghasilan.
• Subjek pajak.
• Objek pajak.
• Dasar pengenaan.
• Pengecualian.
• Waktu pemotongan.
• Dokumen pemotongan.
• Penyetoran.
• Pelaporan.

Turunan Materi: PPh Bendahara Pemerintah

Pembahasan khusus mengenai PPh dapat dilanjutkan melalui:

Bimbingan Teknis PPh Bendahara Pemerintah 2026: Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak melalui Coretax

Kepatuhan PPN dalam Transaksi Pemerintah

Selain PPh, transaksi pemerintah juga dapat memiliki aspek PPN. Penanganannya perlu memperhatikan karakteristik transaksi, status pihak yang terlibat, serta ketentuan PPN yang berlaku.

Bendahara perlu memastikan bahwa data transaksi, dokumen pendukung, dan administrasi PPN memiliki keterkaitan yang jelas.

Pemeriksaan dapat meliputi:

• Status PKP rekanan.
• Jenis barang atau jasa.
• Nilai transaksi.
• Dokumen transaksi.
• Faktur pajak sesuai ketentuan.
• Pemungutan PPN apabila diwajibkan.
• Pembayaran dan pelaporan.

Turunan Materi: PPN Instansi Pemerintah

Pelatihan PPN Instansi Pemerintah 2026: Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN Berbasis Coretax

Rekonsiliasi Pajak dengan Pengadaan Barang dan Jasa

Transaksi pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang membutuhkan perhatian dalam administrasi pajak.

Sebelum pembayaran dilakukan, pengelola keuangan perlu memastikan dokumen pengadaan dan dokumen perpajakan saling mendukung.

Beberapa dokumen yang dapat menjadi bahan pemeriksaan antara lain:

• Dokumen pemesanan.
• Kontrak atau surat perjanjian.
• Berita acara.
• Tagihan.
• Faktur pajak apabila relevan.
• Bukti potong.
• Bukti pembayaran.
• Dokumen pelaporan.

Dengan mencocokkan dokumen tersebut, kesalahan administrasi dapat lebih cepat ditemukan.

Turunan Materi: Pajak Belanja Pemerintah

Bimbingan Teknis Pajak Belanja Pemerintah 2026: PPh, PPN, dan Kewajiban Perpajakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Checklist Rekonsiliasi Pajak Bendahara SKPD

Untuk mempermudah pekerjaan, bendahara dapat menggunakan checklist berikut:

Checklist tersebut dapat disesuaikan dengan prosedur internal masing-masing pemerintah daerah.

Peran Bimtek Kepatuhan Perpajakan Bendahara SKPD 2026

Bimtek dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi bagi bendahara dan pengelola keuangan agar mampu mengikuti perubahan regulasi serta perkembangan administrasi perpajakan digital.

Materi pelatihan dapat dirancang dalam bentuk teori, diskusi, simulasi, dan studi kasus.

Siapa yang Perlu Mengikuti Bimtek?

Bimtek Kepatuhan Perpajakan Bendahara SKPD 2026 dapat ditujukan kepada aparatur yang memiliki tugas berkaitan dengan keuangan dan perpajakan, antara lain:

• Bendahara Pengeluaran SKPD.
• Bendahara Penerimaan sesuai kebutuhan.
• Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
• Pengelola keuangan daerah.
• Pengelola perpajakan.
• Pengelola administrasi keuangan.
• Aparatur bidang akuntansi dan pelaporan.
• Pejabat atau staf yang menangani pembayaran.
• Aparatur yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa.

Strategi Membangun Kepatuhan Perpajakan yang Berkelanjutan

Kepatuhan tidak cukup dibangun hanya dengan melakukan pemeriksaan ketika terjadi kesalahan. SKPD perlu membangun kebiasaan administrasi yang dilakukan secara konsisten.

Menggunakan Regulasi Terbaru

Ketentuan perpajakan dapat berubah. Oleh karena itu, pengelola pajak perlu menggunakan regulasi yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan.

Membuat SOP Internal

SOP dapat membantu menentukan siapa yang melakukan pemeriksaan, penghitungan, pembayaran, dokumentasi, dan pelaporan.

Melakukan Rekonsiliasi Berkala

Rekonsiliasi bulanan dapat membantu mengidentifikasi perbedaan sejak awal.

Meningkatkan Kompetensi SDM

Perubahan Coretax dan regulasi membutuhkan aparatur yang terus memperbarui pengetahuan.

Mendokumentasikan Pembetulan

Setiap pembetulan sebaiknya memiliki dokumentasi yang menjelaskan apa yang diperbaiki dan mengapa perbaikan dilakukan.

Administrasi Perpajakan Pemerintah Berbasis Coretax

Kepatuhan perpajakan pada 2026 semakin erat dengan administrasi digital. Karena itu, bendahara perlu memahami keterkaitan antara data transaksi dengan sistem perpajakan.

Untuk pendalaman administrasi Coretax, kode pembayaran, bukti potong, dan SPT Masa, peserta dapat membaca:

Bimbingan Teknis Administrasi Perpajakan Pemerintah 2026: Implementasi Coretax, Kode Billing, Bukti Potong, dan SPT Masa

Hubungan Pajak Daerah dengan Kepatuhan Keuangan Daerah

Selain kewajiban perpajakan pusat, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah.

Kerangka pajak daerah dan retribusi daerah antara lain berkaitan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta aturan pelaksanaannya.

Namun, pajak pusat dan pajak daerah merupakan dua aspek yang perlu dipahami berdasarkan kewenangan dan ketentuan masing-masing.

Turunan Materi: Pajak Daerah

Pelatihan Pajak Daerah 2026: Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Penguatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan UU HKPD

Bimtek Perpajakan Pemerintah Daerah 2026

Kepatuhan perpajakan bendahara merupakan bagian dari kompetensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.

Penguatan kompetensi dapat mencakup pemahaman mengenai:

• PPh.
• PPN.
• Coretax.
• Bukti potong.
• SPT Masa.
• Pembayaran pajak.
• Rekonsiliasi.
• Pembetulan.
• Pajak daerah.
• Pengadaan barang dan jasa.

Dengan pemahaman yang terintegrasi, aparatur dapat melihat perpajakan bukan sebagai proses administratif yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari siklus pengelolaan keuangan pemerintah.

Turunan Materi: Perpajakan Pemerintah Daerah

Bimtek Perpajakan Pemerintah Daerah 2026: Penguatan Kompetensi Bendahara dalam PPh, PPN, Coretax, dan Kepatuhan Pajak

Manfaat Bimtek Kepatuhan Perpajakan Bendahara SKPD 2026

Bimtek ini dapat memberikan manfaat bagi aparatur dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan, antara lain:

1. Meningkatkan Kompetensi Rekonsiliasi Pajak
2. Mengurangi Kesalahan Administrasi Perpajakan
3. Meningkatkan Ketepatan Pembetulan SPT
4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Coretax DJP
5. Memperkuat Kepatuhan Perpajakan SKPD

Sumber Resmi Pemerintah untuk Referensi Perpajakan

Aparatur sebaiknya selalu memeriksa regulasi dan panduan melalui sumber resmi pemerintah sebelum menerapkan ketentuan pada transaksi tertentu.

Beberapa referensi yang dapat digunakan:

• JDIH Kementerian Keuangan – PMK Nomor 81 Tahun 2024
• JDIH Kementerian Keuangan – PMK Nomor 1 Tahun 2026
• Direktorat Jenderal Pajak – Imbauan Penerbitan Bukti Potong melalui Coretax
• Direktorat Jenderal Pajak – Panduan Coretax dan SPT

PMK Nomor 1 Tahun 2026 penting diperhatikan karena merupakan perubahan keempat atas PMK Nomor 81 Tahun 2024 dan berlaku sejak 22 Januari 2026.

FAQ Bimtek Kepatuhan Perpajakan Bendahara SKPD 2026

1. Apa yang dimaksud dengan kepatuhan perpajakan bendahara SKPD?

Kepatuhan perpajakan bendahara SKPD mencakup pelaksanaan kewajiban perpajakan secara tepat, mulai dari identifikasi transaksi, penghitungan, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dokumentasi, pelaporan, hingga pembetulan apabila terjadi kesalahan.

2. Mengapa rekonsiliasi pajak penting bagi SKPD?

Rekonsiliasi membantu mencocokkan data transaksi keuangan dengan data perpajakan sehingga perbedaan atau kesalahan dapat ditemukan lebih awal sebelum menimbulkan masalah administrasi yang lebih besar.

3. Kapan pembetulan SPT diperlukan?

Pembetulan dilakukan ketika terdapat kesalahan atau ketidakbenaran dalam SPT yang telah disampaikan dan kondisi tersebut memenuhi ketentuan untuk dilakukan pembetulan. Prosedurnya perlu disesuaikan dengan jenis pajak dan mekanisme administrasi yang berlaku.

4. Apakah Bimtek membahas Coretax DJP?

Ya. Materi dapat mencakup hubungan antara Coretax dengan bukti potong, pembayaran, SPT, rekonsiliasi, serta penanganan kesalahan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

Bimtek Kepatuhan Perpajakan Bendahara SKPD 2026 menjadi sarana penting untuk memperkuat kemampuan aparatur dalam mengelola kewajiban perpajakan secara tertib, akurat, dan terdokumentasi.

Kepatuhan perpajakan tidak hanya berkaitan dengan pembayaran pajak. Bendahara juga perlu memastikan bahwa setiap transaksi telah diidentifikasi dengan benar, pajak dihitung sesuai ketentuan, bukti pemotongan atau pemungutan dikelola dengan baik, pembayaran dilakukan sesuai mekanisme, dan pelaporan memiliki data yang konsisten.

Rekonsiliasi menjadi salah satu langkah penting untuk menemukan perbedaan antara data transaksi dan data perpajakan. Apabila kesalahan ditemukan, bendahara perlu melakukan analisis, memeriksa dokumen, menentukan dampaknya, kemudian melakukan pembetulan sesuai mekanisme yang berlaku.

Di sisi lain, implementasi Coretax DJP membuat penguasaan administrasi perpajakan digital semakin penting. Perubahan PMK 81 Tahun 2024 melalui PMK 1 Tahun 2026 juga menunjukkan bahwa pengelola pajak perlu terus memperbarui pemahaman terhadap regulasi.

Dengan mengikuti Bimtek Kepatuhan Perpajakan Bendahara SKPD 2026, aparatur dapat memperkuat kompetensi dalam rekonsiliasi pajak, pembetulan SPT, pengelolaan bukti potong, pemanfaatan Coretax, serta penanganan kesalahan administrasi perpajakan.

Tingkatkan kompetensi bendahara dan pengelola keuangan SKPD melalui Bimtek Kepatuhan Perpajakan 2026. Dapatkan informasi jadwal, materi, lokasi, fasilitas, dan pendaftaran untuk mendukung pengelolaan pajak pemerintah yang semakin tertib dan profesional.

Daftar Sekarang | Konsultasi Program Bimtek | Unduh Katalog Lengkap | Hubungi Tim Kami

Kontak: 081213720188 – 082312506470 

Email: www.linkeupemda.com