Profil Linkeupemda

Profil Linkeupemda

 

Profil Linkeupemda
Profil Linkeupemda

LEMBAGA INFORMASI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH Linkeupemda  Adalah Lembaga pelatihan dan pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia.

 

LEMBAGA INFORMASI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH yang bergerak dibidang pelatihan dan pendidikan; Diklat, Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Lokakarya berSkala nasional bagi instansi Permerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota baik Eksekutif, Legislatif maupun swasta dan didukung oleh para profesional dari berbagai latar belakang disiplin ilmu pengalaman dibidangnya masing – masing.

. Demokrasi sebuah system pemerintahan yang ditandai oleh keneradaan ampa elemen penting yaitu:

  1. Sistem Pemerintah yang baik;
  2. Partisipasi aktif rakyat sebagai warga Negara dalam kehidupan sipil dan politik;
  3. Perlindungan hak asasi manusia bagi semua orang;
  4. Aturan hukum yang secara substansial maupun procedural diterpkan kepada seluruh warga Negara secara sederajat.

MAKSUD DAN TUJUAN :

Secara umum tujuan didirikannya LEMBAGA INFORMASI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH LINKEUPEMDA Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI adalah untuk Berpartisipasi Dalam Rangka Membantu Program Pemerintah Untuk Mensosialisasikan Peraturan – Peraturan/ Perundang Yang Berlaku, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memajukan Pendidikan. 

Secara Khusus Tujuannya LINKEUPEMDA Adalah :

  1. Menyelenggarakan pelatihan, pendidikan dan peningkatan SDM dalam skala nasional berbasis kompetensi;
  2. Meningkatkan kompetensi bagi para aparatur daerah legislatif maupun eksekutif untuk perbaikan pelayanan publik dasar;
  3. Peningkatan Kapasitas fungsi aparatur daerah untuk perbaikan pelayanan publik dasar;
  4. Untuk memberikan pengetahuan baru kepada aparatur daerah untuk perbaikan pelayanan publik dasar.

DASAR HUKUM :

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298)
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
  4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418)
  5. Keputusan presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418
  6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) Sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Departemen Dalam Negeri
  8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemesyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.