Bimtek Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui e-Katalog Versi 6 untuk Percepatan Belanja Daerah

Percepatan realisasi belanja daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja pemerintah yang terlambat tidak hanya berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus melakukan transformasi digital ...

Lanjutkan membaca

Bimtek Implementasi e-Katalog Versi 6 dan e-Purchasing Sesuai Perpres Nomor 46 Tahun 2025

Transformasi digital dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) terus menjadi prioritas nasional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah melalui penyempurnaan regulasi PBJ dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta...

Lanjutkan membaca

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui e-Katalog dan e-Purchasing Tahun 2026

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan salah satu aktivitas strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa konsultansi, jasa lainnya, hingga pekerjaan konstruksi guna mendukung pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan. Seiring perkembangan teknologi dan tuntutan tata kelo...

Lanjutkan membaca

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Transformasi digital menjadi agenda strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Salah satu inovasi penting adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dirancang untuk mengintegrasikan data pembangunan, keuangan, dan administrasi daerah ke dalam satu platform nasional. SIPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan informasi pemerintahan dal...

Lanjutkan membaca