Diklat DPRD
Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD memiliki posisi penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain menjalankan kegiatan usaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, BUMD juga dapat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah melalui kontribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena memiliki hubungan dengan kekayaan daerah yang dipisahkan, penyertaan modal, pelayanan publik, dan kepen...
Bimtek DPRD 2026: Pendalaman SIPD RI dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan Keuangan Daerah
Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terus berkembang. Salah satu instrumen penting dalam proses tersebut adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Sistem ini memiliki peran dalam mendukung integrasi informasi pemerintahan daerah, termasuk proses perencanaan pembangunan, penganggaran, serta pengelolaan informasi pemerintahan daerah.
Bagi anggota DPRD, pemahaman terhadap SIPD RI semakin pe...
Pelatihan DPRD 2026: Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Barang Milik Daerah atau BMD merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aset berupa tanah, gedung, kendaraan dinas, peralatan, mesin, jaringan, dan berbagai barang lainnya diperoleh melalui APBD maupun sumber perolehan lain yang sah dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Karena memiliki nilai ekonomi dan berkaitan langsung dengan penggunaan keuangan daera...
Bimtek DPRD 2026: Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Strategi Pengawasan Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penerimaan, tetapi juga dengan bagaimana proses pemungutan, pengelolaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasannya dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi DPRD, pemahaman mengenai ...
Bimbingan Teknis DPRD 2026: Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Bimbingan Teknis DPRD 2026 dengan tema Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan menjadi salah satu materi penting dalam penguatan kapasitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pengelolaan keuangan daerah berkaitan langsung dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Karena itu, kemampuan memahami dan ...
Bimtek DPRD 2026: Analisis Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja untuk Mendukung Fungsi Pengawasan
Bimtek DPRD 2026 dengan tema Analisis Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja untuk Mendukung Fungsi Pengawasan menjadi salah satu materi penting dalam penguatan kapasitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan dua proses yang saling berkaitan. Perencanaan menentukan arah pembangunan, sasaran yang ingin dicapai, serta program prioritas pemerintah daerah. Sementara itu, penganggaran mene...
Pelatihan Legislasi DPRD 2026: Teknik Pembentukan Peraturan Daerah dan Penguatan Kualitas Produk Hukum Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD memiliki tiga fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam menjalankan fungsi pembentukan Perda, anggota DPRD tidak hanya dituntut memahami substans...
Bimtek Fungsi Anggaran DPRD 2026: Analisis KUA-PPAS, APBD, RKPD, dan RPJMD untuk Penguatan Pengawasan Anggaran
Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi utama DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bersama dengan fungsi pembentukan Perda dan pengawasan, fungsi anggaran menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas DPRD dalam membahas kebijakan keuangan daerah dan APBD.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, sementara kepala daerah melaks...
Bimbingan Teknis Fungsi Pengawasan DPRD 2026: Strategi Mengawasi APBD, Program Pemerintah Daerah, dan Kinerja Perangkat Daerah
Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan melihat apakah program pemerintah daerah telah berjalan, tetapi juga mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan keuangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan DPRD sebagai unsur ...
Bimtek Pendalaman Tugas DPRD 2026: Penguatan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan Berdasarkan Permendagri 6 Tahun 2024
Bimtek Pendalaman Tugas DPRD 2026 menjadi salah satu bentuk pengembangan kompetensi yang relevan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan regulasi, kompleksitas perencanaan pembangunan, pengelolaan APBD, pembentukan kebijakan daerah, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas membuat anggota DPRD membutuhkan pemahaman yang terus diperbarui.
Pendalaman tugas DPRD tidak...