Bimbingan Teknis DPRD 2026: Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Bimbingan Teknis DPRD 2026 dengan tema Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan menjadi salah satu materi penting dalam penguatan kapasitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berkaitan langsung dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Karena itu, kemampuan memahami dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian penting dari pelaksanaan fungsi DPRD.

Pengawasan yang efektif tidak hanya dilakukan dengan melihat jumlah anggaran yang telah direalisasikan. DPRD juga perlu memahami apakah anggaran digunakan sesuai dengan perencanaan, apakah program mencapai target, apakah pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan, serta apakah rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti.

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, antara lain APBD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah, informasi keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan.

Dalam konteks penguatan kapasitas DPRD, kegiatan ini juga dapat dikaitkan dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan tersebut berlaku sejak 2 Juli 2024 dan mengatur antara lain orientasi dan pendalaman tugas, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan kegiatan.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai tugas dan fungsi DPRD, pembahasan ini dapat dilanjutkan melalui Bimtek DPRD 2026: Pendalaman Tugas dan Optimalisasi Fungsi Legislasi, Anggaran, serta Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Dasar Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum pemerintahan daerah dan keuangan negara.

Beberapa regulasi yang dapat menjadi bahan pembelajaran dalam Bimbingan Teknis DPRD 2026 antara lain:

Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 secara khusus mengatur pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Di dalamnya dijelaskan bahwa DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK, dapat meminta pemerintah daerah menindaklanjuti laporan tersebut, meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut tersebut.

Sementara itu, Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 menjadi rujukan penting dalam konteks orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD karena menggantikan Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 beserta perubahannya melalui Permendagri Nomor 14 Tahun 2018.

Mengapa Pengawasan Keuangan Daerah Penting bagi DPRD?

Keuangan daerah menjadi salah satu instrumen utama untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran yang tercantum dalam APBD pada akhirnya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah daerah, seperti:

• Pelayanan kesehatan.
• Pendidikan.
• Infrastruktur.
• Pelayanan administrasi.
• Perlindungan sosial.
• Pemberdayaan masyarakat.
• Pengelolaan lingkungan.
• Pembangunan ekonomi.
• Pelayanan publik lainnya.

Karena itu, DPRD membutuhkan kemampuan untuk memahami bagaimana anggaran tersebut direncanakan, dialokasikan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan.

Pengawasan juga perlu melihat hubungan antara anggaran dan hasil.

Contohnya, apabila pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fasilitas pelayanan publik, pengawasan tidak hanya melihat apakah anggaran telah terserap. DPRD dapat memperhatikan apakah fasilitas tersebut selesai, digunakan, sesuai spesifikasi yang direncanakan, dan memberikan manfaat sesuai tujuan program.

Dengan pendekatan tersebut, pengawasan dapat menjadi lebih komprehensif.

Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

PP Nomor 12 Tahun 2019 memiliki cakupan yang luas mengenai pengelolaan keuangan daerah. Regulasi tersebut mencakup antara lain penerimaan dan pengeluaran daerah, pengelola keuangan daerah, APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan, pertanggungjawaban APBD, kekayaan dan utang daerah, hingga pembinaan dan pengawasan.

Dalam kegiatan Bimtek, ruang lingkup tersebut dapat diterjemahkan menjadi materi yang lebih aplikatif.

Perencanaan Keuangan

Perencanaan menjadi tahap awal dalam menentukan arah penggunaan sumber daya daerah.

DPRD dapat mempelajari hubungan antara:

RPJMD → RKPD → KUA → PPAS → APBD

Pemahaman tersebut membantu melihat apakah program yang memperoleh anggaran memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah.

Penganggaran

Tahap penganggaran berkaitan dengan bagaimana sumber daya keuangan dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan.

Hal yang dapat dianalisis antara lain:

• Prioritas belanja.
• Besaran anggaran.
• Sumber pendanaan.
• Target kinerja.
• Indikator program.
• Penerima manfaat.
• Kesesuaian dengan prioritas pembangunan.

Pelaksanaan

Setelah APBD ditetapkan, program dan kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Pada tahap ini, pengawasan dapat melihat kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan memberikan informasi mengenai realisasi keuangan dan pelaksanaan program.

Informasi tersebut dapat menjadi salah satu bahan bagi DPRD untuk memahami hasil pelaksanaan APBD dan melakukan evaluasi sesuai kewenangannya.

Bimtek Pengawasan APBD bagi Anggota DPRD

APBD merupakan salah satu objek penting dalam fungsi anggaran dan pengawasan DPRD.

Dalam Bimbingan Teknis DPRD 2026, peserta dapat mempelajari cara membaca APBD secara lebih sistematis.

Beberapa aspek yang dapat dianalisis meliputi:

Analisis APBD sebaiknya tidak berhenti pada angka nominal. DPRD dapat melihat keterkaitan antara angka anggaran dengan program dan hasil yang ingin dicapai.

Materi mengenai analisis anggaran dapat diperdalam melalui Bimtek Fungsi Anggaran DPRD 2026: Analisis KUA-PPAS, APBD, RKPD, dan RPJMD untuk Penguatan Pengawasan Anggaran.

Pengawasan Berbasis Kinerja

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pengawasan adalah melihat hubungan antara anggaran dengan kinerja.

Pengawasan berbasis kinerja dapat memperhatikan:

• Input.
• Proses.
• Output.
• Outcome.
• Indikator.
• Target.
• Realisasi.
• Efisiensi.
• Efektivitas.
• Manfaat bagi masyarakat.

Sebagai contoh, sebuah perangkat daerah memperoleh anggaran untuk program peningkatan pelayanan kesehatan.

DPRD dapat melihat:

1. Berapa anggaran yang dialokasikan?
2. Apa tujuan program?
3. Apa indikator keberhasilannya?
4. Berapa target yang ditetapkan?
5. Berapa realisasi anggaran?
6. Berapa output yang dihasilkan?
7. Apa outcome yang dicapai?
8. Apakah terdapat kendala?
9. Apakah terdapat rekomendasi pemeriksaan?
10. Apakah rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti?

Pendekatan ini membantu menghubungkan fungsi anggaran dengan fungsi pengawasan.

Untuk pembahasan yang lebih spesifik, peserta dapat mempelajari Bimtek DPRD 2026: Analisis Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja untuk Mendukung Fungsi Pengawasan.

Memahami Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP merupakan salah satu dokumen penting dalam proses pengawasan.

Dalam konteks pemeriksaan BPK, hasil pemeriksaan dapat memberikan informasi mengenai kondisi yang ditemukan berdasarkan jenis dan tujuan pemeriksaan.

Bagi DPRD, kemampuan membaca LHP membantu memahami:

• Permasalahan yang ditemukan.
• Temuan pemeriksaan.
• Kesimpulan pemeriksaan.
• Rekomendasi.
• Pihak yang terkait.
• Status tindak lanjut.
• Bukti tindak lanjut.

Penggunaan LHP sebagai bahan pengawasan perlu dilakukan dengan memahami isi dokumen secara utuh dan memperhatikan kewenangan masing-masing pihak.

Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berorientasi pada adanya temuan, tetapi juga pada bagaimana pemerintah daerah melakukan perbaikan.

Apa Itu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan?

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan proses yang dilakukan untuk merespons rekomendasi atau permasalahan yang tercantum dalam hasil pemeriksaan.

Tujuannya antara lain memastikan rekomendasi ditangani sesuai ketentuan dan perbaikan yang diperlukan dapat dilaksanakan.

Dalam praktik pemerintahan daerah, tindak lanjut dapat berkaitan dengan berbagai aspek, misalnya:

• Perbaikan administrasi.
• Koreksi pencatatan.
• Penyempurnaan prosedur.
• Perbaikan pengelolaan aset.
• Penyetoran atau pemulihan sesuai ketentuan.
• Penyempurnaan sistem pengendalian.
• Perbaikan tata kelola.
• Penyusunan dokumen pendukung.
• Perbaikan pelaksanaan program.

Karena itu, pengawasan terhadap tindak lanjut tidak cukup hanya menanyakan apakah rekomendasi sudah selesai. DPRD dapat memahami status, bukti, proses, dan kendala tindak lanjut sesuai kewenangan.

Tahapan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Agar proses pengawasan lebih sistematis, tindak lanjut dapat dipahami melalui beberapa tahapan.

Identifikasi Temuan

Langkah pertama adalah memahami secara jelas apa yang menjadi temuan pemeriksaan.

Temuan perlu dibaca berdasarkan dokumen pemeriksaan, bukan hanya berdasarkan ringkasan atau informasi lisan.

Identifikasi Rekomendasi

Setelah mengetahui permasalahan, langkah berikutnya adalah memahami rekomendasi yang diberikan.

Rekomendasi menjadi dasar untuk melihat tindakan apa yang perlu dilakukan.

Penentuan Pihak yang Bertanggung Jawab

Tindak lanjut perlu memiliki pihak yang bertanggung jawab sesuai kewenangan.

Hal tersebut membantu proses pemantauan menjadi lebih jelas.

Pelaksanaan Perbaikan

Pihak terkait kemudian melaksanakan tindakan perbaikan sesuai rekomendasi dan ketentuan yang berlaku.

Penyampaian Bukti

Pelaksanaan tindak lanjut perlu didukung dengan dokumen atau bukti yang relevan sesuai kebutuhan.

Pemantauan

Tahap berikutnya adalah memantau status penyelesaian tindak lanjut.

Evaluasi

DPRD dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk memahami perkembangan tindak lanjut dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.

Peran DPRD dalam Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 secara khusus memberikan pedoman mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Dalam regulasi tersebut, DPRD dapat menerima LHP BPK, meminta pemerintah daerah melakukan tindak lanjut, meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang dapat dipelajari secara khusus dalam fungsi pengawasan DPRD.

Dalam Bimtek, peserta dapat diberikan simulasi untuk membaca sebuah kasus pemeriksaan kemudian menyusun matriks pemantauan.

Contohnya:

Matriks tersebut dapat membantu peserta memahami cara menyusun informasi pengawasan secara lebih terstruktur.

Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan bagian penting dalam struktur APBD.

Pengawasan terhadap pendapatan dapat mencakup PAD, transfer, dan sumber pendapatan lain sesuai ketentuan.

Untuk PAD, beberapa aspek yang dapat menjadi perhatian antara lain:

• Target PAD.
• Realisasi PAD.
• Pajak daerah.
• Retribusi daerah.
• Potensi pendapatan.
• Kepatuhan wajib pajak.
• Sistem pemungutan.
• Digitalisasi pemungutan.
• Intensifikasi.
• Ekstensifikasi.
• Evaluasi pencapaian target.

DPRD dapat membandingkan target dan realisasi untuk memahami perkembangan pendapatan daerah.

Pembahasan khusus dapat dilanjutkan melalui Bimtek DPRD 2026: Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Strategi Pengawasan Pendapatan Daerah.

Pengawasan Belanja Daerah

Selain pendapatan, belanja daerah juga menjadi bagian penting dalam pengawasan.

Pengawasan belanja dapat diarahkan pada:

• Kesesuaian belanja dengan prioritas daerah.
• Kesesuaian antara anggaran dan kegiatan.
• Realisasi belanja.
• Capaian output.
• Capaian outcome.
• Efisiensi.
• Efektivitas.
• Manfaat program.

Contohnya, apabila suatu program memiliki anggaran besar tetapi realisasi kegiatan rendah, DPRD dapat mempelajari penyebab kondisi tersebut berdasarkan data dan laporan yang tersedia.

Sebaliknya, tingginya realisasi anggaran juga tidak otomatis menunjukkan keberhasilan program. Capaian kinerja perlu dilihat bersama dengan realisasi anggaran.

Pengawasan Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah atau BMD berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah karena aset diperoleh, digunakan, dimanfaatkan, dipelihara, dan dikelola melalui mekanisme yang harus sesuai dengan ketentuan.

Beberapa aspek pengawasan BMD meliputi:

Pembahasan lebih mendalam dapat diarahkan melalui Pelatihan DPRD 2026: Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah.

Pengawasan Pengelolaan BUMD

BUMD juga dapat menjadi bagian dari materi pengawasan DPRD sesuai kewenangan yang berlaku.

Pengawasan dapat melihat:

• Tata kelola BUMD.
• Kinerja perusahaan.
• Kontribusi terhadap daerah.
• Target pendapatan.
• Pengelolaan aset.
• Efisiensi operasional.
• Akuntabilitas.
• Manajemen risiko.
• Evaluasi kinerja.

Pengawasan BUMD perlu mempertimbangkan karakteristik badan usaha sekaligus tujuan pembentukannya.

Materi lanjutan tersedia melalui Bimbingan Teknis DPRD 2026: Penguatan Pengawasan BUMD, Tata Kelola, Kinerja, dan Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.

Pemanfaatan SIPD RI untuk Mendukung Pengawasan

Perkembangan digitalisasi pemerintahan daerah membuat data perencanaan dan penganggaran semakin penting dalam proses analisis.

SIPD RI dapat menjadi salah satu materi yang dibahas dalam Bimtek karena informasi perencanaan dan penganggaran membutuhkan pemahaman sistem serta data yang digunakan pemerintah daerah.

Materi dapat meliputi:

• Pengenalan SIPD RI.
• Informasi perencanaan.
• Informasi penganggaran.
• Program dan kegiatan.
• Keterkaitan perencanaan dan anggaran.
• Pemanfaatan data.
• Analisis informasi.
• Pengawasan berbasis data.

Dengan kemampuan memahami data, DPRD dapat menggunakan informasi yang tersedia sebagai salah satu bahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Materi khusus dapat dipelajari melalui Bimtek DPRD 2026: Pendalaman SIPD RI dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Strategi Pengawasan Keuangan Daerah yang Lebih Sistematis

Pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dengan menggunakan siklus:

Perencanaan → Penganggaran → Pelaksanaan → Pelaporan → Pemeriksaan → Tindak Lanjut → Evaluasi

Setiap tahap menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk tahap berikutnya.

Pada Tahap Perencanaan

DPRD dapat memahami prioritas pembangunan dan target yang ingin dicapai.

Pada Tahap Penganggaran

DPRD dapat menganalisis alokasi anggaran dan hubungan dengan prioritas program.

Pada Tahap Pelaksanaan

DPRD dapat melihat perkembangan program dan realisasi kegiatan sesuai kewenangannya.

Pada Tahap Pelaporan

DPRD dapat mempelajari informasi mengenai realisasi keuangan dan capaian program.

Pada Tahap Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan dapat memberikan informasi mengenai temuan, kesimpulan, dan rekomendasi sesuai jenis pemeriksaan.

Pada Tahap Tindak Lanjut

DPRD dapat memantau informasi mengenai pelaksanaan tindak lanjut sesuai ketentuan dan kewenangannya.

Pada Tahap Evaluasi

Informasi dari seluruh tahapan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembahasan kebijakan berikutnya.

Studi Kasus Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Misalnya dalam sebuah pemeriksaan ditemukan bahwa terdapat permasalahan administrasi dalam pengelolaan aset daerah.

Dalam kegiatan Bimtek, peserta dapat diberikan studi kasus:

Kondisi: Sebagian dokumen aset belum lengkap.

Rekomendasi: Pemerintah daerah diminta melakukan penertiban administrasi dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan.

Langkah analisis:

1. Identifikasi aset yang bermasalah.
2. Identifikasi perangkat daerah terkait.
3. Memahami rekomendasi pemeriksaan.
4. Mengetahui tindakan yang telah dilakukan.
5. Memeriksa status penyelesaian.
6. Mengidentifikasi dokumen pendukung.
7. Mengetahui kendala yang dihadapi.
8. Memantau perkembangan tindak lanjut.

Dari kasus tersebut, peserta dapat belajar bahwa pengawasan tidak hanya berkaitan dengan menemukan permasalahan, tetapi juga memahami proses perbaikannya.

Hubungan Bimtek Pengawasan dengan Pendalaman Tugas DPRD

Bimbingan Teknis DPRD 2026 mengenai pengawasan keuangan daerah merupakan bagian yang dapat dikembangkan dari pendalaman tugas DPRD secara lebih luas.

Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 mengatur orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota, termasuk aspek monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan.

Oleh karena itu, materi pengawasan keuangan daerah dapat ditempatkan dalam konteks peningkatan kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

Untuk pembahasan yang lebih luas, peserta dapat membaca Bimtek Pendalaman Tugas DPRD 2026: Penguatan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan Berdasarkan Permendagri 6 Tahun 2024.

Kompetensi yang Diharapkan dari Bimbingan Teknis DPRD 2026

Setelah mengikuti Bimtek, peserta dapat diarahkan untuk memahami beberapa kompetensi berikut:

Metode Pelaksanaan Bimtek DPRD 2026

Agar materi tidak hanya bersifat teoritis, pelaksanaan Bimbingan Teknis dapat menggunakan metode pembelajaran yang aplikatif.

Beberapa metode yang dapat digunakan:

• Pemaparan materi.
• Diskusi interaktif.
• Tanya jawab.
• Studi kasus.
• Simulasi membaca APBD.
• Analisis LHP.
• Simulasi matriks tindak lanjut.
• Analisis dokumen perencanaan.
• Diskusi permasalahan daerah.
• Penyusunan bahan pengawasan.

Metode studi kasus sangat relevan karena membantu peserta memahami hubungan antara regulasi dengan kondisi pemerintahan yang dihadapi dalam praktik.

Manfaat Bimbingan Teknis DPRD 2026

Bimbingan Teknis dengan tema pengawasan pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan sejumlah manfaat bagi peserta, antara lain:

• Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah.
• Memperkuat kemampuan membaca APBD.
• Memahami hubungan perencanaan dan penganggaran.
• Meningkatkan kemampuan menganalisis realisasi anggaran.
• Memahami laporan hasil pemeriksaan.
• Meningkatkan pemahaman mengenai tindak lanjut rekomendasi.
• Memperkuat pengawasan terhadap program pemerintah daerah.
• Meningkatkan kemampuan menggunakan data sebagai bahan pengawasan.
• Memahami pengawasan PAD dan BMD.
• Mendukung peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

FAQ Bimbingan Teknis DPRD 2026

Apa yang dibahas dalam Bimbingan Teknis DPRD 2026 tentang pengawasan keuangan daerah?

Materinya dapat mencakup pengelolaan keuangan daerah, APBD, perencanaan dan penganggaran, pengawasan belanja dan pendapatan, laporan hasil pemeriksaan, tindak lanjut rekomendasi, BMD, PAD, SIPD RI, serta studi kasus pengawasan.

Apa dasar hukum pengelolaan keuangan daerah?

Salah satu regulasi utama adalah PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini mengatur antara lain APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, informasi keuangan, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Apa peran DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK?

Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 memberikan pedoman bahwa DPRD menerima LHP BPK, dapat meminta pemerintah daerah menindaklanjuti hasil pemeriksaan, meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut tersebut.

Mengapa tindak lanjut hasil pemeriksaan penting dalam pengawasan?

Karena pemeriksaan tidak hanya menghasilkan informasi mengenai kondisi atau permasalahan yang ditemukan, tetapi juga rekomendasi yang perlu ditangani. Pemantauan tindak lanjut membantu melihat perkembangan perbaikan sesuai rekomendasi dan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

Bimbingan Teknis DPRD 2026: Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan merupakan tema yang dapat mendukung peningkatan pemahaman anggota DPRD terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan.

Pengawasan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan melihat besarnya anggaran dan tingkat realisasi. DPRD juga perlu memahami hubungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemeriksaan, dan tindak lanjut.

Kemampuan membaca RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, APBD, laporan realisasi, laporan hasil pemeriksaan, serta informasi tindak lanjut dapat membantu proses analisis dilakukan secara lebih sistematis.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan juga menjadi bagian penting. Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 secara khusus mengatur pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Sementara itu, Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 menjadi rujukan yang berlaku untuk orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota.

Dengan pembelajaran yang menggabungkan regulasi, analisis dokumen, studi kasus, simulasi, dan diskusi, Bimbingan Teknis DPRD 2026 dapat membantu peserta memahami pengelolaan keuangan daerah secara lebih komprehensif serta mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan berdasarkan data dan dokumen yang relevan.

Tingkatkan kompetensi dan pemahaman anggota DPRD melalui Bimbingan Teknis DPRD 2026 dengan materi pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dapatkan pembahasan aplikatif mengenai APBD, pengelolaan keuangan, LHP, rekomendasi pemeriksaan, PAD, BMD, SIPD RI, serta strategi pengawasan sesuai kebutuhan pemerintahan daerah.

Hubungi penyelenggara untuk mendapatkan informasi jadwal, lokasi, materi, narasumber, fasilitas, dan pendaftaran Bimtek DPRD 2026.

Daftar Sekarang | Konsultasi Program Bimtek | Unduh Katalog Lengkap | Hubungi Tim Kami

Kontak: 081213720188 – 082312506470 

Email: www.linkeupemda.com