Informasi Bimtek Perpajakan dan Diklat Pajak Bagi Perangkat Daerah Yang Di selenggarakan Oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah Linkeupemda

Bimtek Perpajakan Penagihan Pajak Daerah

Bimtek Perpajakan Penagihan Pajak Daerah

BIMTEK STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN

BIMTEK STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS BELANJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (BERDASARKAN PP NO. 12 TH. 2019, UU 28/2009 DAN PMK NO. 85/PMK.03/2019)

BIMTEK STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS BELANJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (BERDASARKAN PP NO. 12 TH. 2019, UU 28/2009 DAN PMK NO. 85/PMK.03/2019) Pemerintah terus mendorong kepatuhan pemungutan dan pemungutan pajak yang bersumber dari Angg...

Lanjutkan membaca

BIMTEK TATA CARA PENGISIAN DAN PELAPORAN E-SPT BAGI INSTANSI PEMERINTAH

BIMTEK TATA CARA PENGISIAN DAN PELAPORAN E-SPT BAGI INSTANSI PEMERINTAH

BIMTEK TATA CARA PENGISIAN DAN PELAPORAN E-SPT BAGI INSTANSI PEMERINTAH E-SPT (elektronik Surat Pemberitahuan) merupakan surat laporan pajak SPT dalam bentuk elektronik. Aplikasi ini sudah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 2008. Bimtek Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah memberikan gambaran kepada peserta mengenai tat...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PP NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BIMTEK PP NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH

BIMTEK PP NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, PP ini mengatur mengenai ...

Lanjutkan membaca

BIMTEK IMPLEMENTASI DAN ARAH KEBIJAKAN PENERAPAN PP NOMOR 35 TAHUN 2023

BIMTEK IMPLEMENTASI DAN ARAH KEBIJAKAN PENERAPAN PP NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BIMTEK IMPLEMENTASI DAN ARAH KEBIJAKAN PENERAPAN PP NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pemerintah Resmi Menerbitkan Aturan turunan dari Ketentuan Perpajakan Daerah Pada UU/1/22 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ( HKPD ) Aturan Tersebut Ialah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENGELOLAAN POTENSI PAJAK & RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

BIMTEK PENGELOLAAN POTENSI PAJAK & RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) & TEKNIS PENYUSUNAN MODEL PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS & MODEL PELAYANAN PUBLIK BAGI PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PENDAPATAN DAERAH

BIMTEK PENGELOLAAN POTENSI PAJAK & RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) & TEKNIS PENYUSUNAN MODEL PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS & MODEL PELAYANAN PUBLIK BAGI PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PENDAPATAN DAERAH PENGELOLAAN POTENSI PAJAK & RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pengelolaan Pendapatan Asli Daer...

Lanjutkan membaca

Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bimtek Penyusunan Peraturan Bupati Tentang PDRD Kabupaten Kepahiang

Bimtek Penyusunan Peraturan Bupati Tentang PDRD Kabupaten Kepahiang Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bappenda Kepahi...

Lanjutkan membaca

Bimtek Bersama Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana

Bimtek Bersama Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan (Crash Program)

Bimtek Bersama Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan (Crash Program) Dalam rangka mengatasi permasalahan terkait disparitas penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan, DJP dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA)

Lanjutkan membaca