Bimtek Tata Kelola dan Pengawasan BUMN 2026: Penyesuaian terhadap UU Nomor 16 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 105 Tahun 2025

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menyediakan layanan strategis, mengelola aset negara, serta mendorong pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan BUMN tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan negara.

Perubahan kebijakan dan regulasi menuntut BUMN untuk terus menyesuaikan sistem tata kelola dan pengawasannya. Perusahaan perlu memastikan bahwa kebijakan internal, mekanisme pengambilan keputusan, pengendalian risiko, serta pelaporan kinerja berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, Bimtek Tata Kelola dan Pengawasan BUMN 2026 menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Kegiatan ini dapat membantu direksi, komisaris, satuan pengawasan intern, bagian hukum, manajemen risiko, dan unit kepatuhan memahami kebutuhan penyesuaian kebijakan serta praktik pengawasan perusahaan.

Pembahasan mengenai UU Nomor 16 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 105 Tahun 2025 perlu dilakukan dengan memperhatikan naskah resmi, ruang lingkup pengaturan, serta ketentuan pelaksanaannya. Dengan demikian, penyesuaian tata kelola tidak hanya berdasarkan interpretasi internal, tetapi juga mengacu pada dasar hukum yang tepat.

Pentingnya Tata Kelola dan Pengawasan BUMN pada 2026

Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur bagaimana perusahaan diarahkan, dikelola, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Dalam BUMN, tata kelola yang baik dibutuhkan untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya perusahaan dilakukan secara efektif, keputusan bisnis dibuat secara profesional, dan risiko dikelola secara terukur.

Pengawasan juga menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan perusahaan sesuai dengan rencana bisnis, kebijakan internal, dan peraturan yang berlaku. Tanpa pengawasan yang memadai, perusahaan dapat menghadapi risiko penyimpangan anggaran, konflik kepentingan, ketidakpatuhan hukum, hingga kerugian keuangan.

Beberapa alasan tata kelola dan pengawasan BUMN perlu diperkuat pada 2026 meliputi:

• Perubahan regulasi: perusahaan harus mengevaluasi kebijakan dan prosedur agar sesuai dengan ketentuan terbaru yang relevan.
• Kompleksitas kegiatan bisnis: semakin luas kegiatan usaha, semakin beragam risiko operasional, keuangan, hukum, dan reputasi.
• Akuntabilitas pengelolaan aset: pengelolaan aset dan keuangan perusahaan harus didukung dokumentasi serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
• Pencegahan penyimpangan: pengendalian internal yang efektif membantu mendeteksi dan mencegah pelanggaran sejak dini.
• Peningkatan kinerja: keputusan yang transparan dan berbasis data mendukung pencapaian target perusahaan secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan bimbingan teknis, peserta dapat mempelajari cara menerjemahkan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola menjadi kebijakan operasional yang dapat diterapkan di lingkungan perusahaan.

Memahami UU Nomor 16 Tahun 2025 dalam Tata Kelola BUMN

UU Nomor 16 Tahun 2025 merupakan salah satu dasar hukum yang perlu dipelajari dalam pembahasan penyesuaian tata kelola BUMN. Namun, penerapannya harus merujuk langsung pada naskah resmi undang-undang, termasuk perubahan terhadap ketentuan sebelumnya, ruang lingkup pengaturan, dan aturan pelaksana yang berkaitan.

Perusahaan tidak seharusnya hanya mengandalkan ringkasan atau penafsiran yang beredar. Bagian hukum dan unit kepatuhan perlu mengidentifikasi ketentuan yang secara langsung memengaruhi struktur organisasi, kewenangan organ perusahaan, mekanisme pengawasan, pengambilan keputusan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Naskah resmi dapat ditelusuri melalui UU Nomor 16 Tahun 2025 pada JDIH BPK RI. Sementara itu, perkembangan regulasi sektoral dapat dipantau melalui JDIH Kementerian BUMN.

Langkah menelaah perubahan regulasi

Agar penyesuaian berjalan terarah, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah berikut:

1. Mengidentifikasi ketentuan yang relevan. Bagian hukum memetakan pasal dan ketentuan yang berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan.
2. Membandingkan aturan lama dan baru. Perusahaan menelaah perubahan substansi, kewenangan, prosedur, serta kewajiban yang harus dipenuhi.
3. Menganalisis dampak terhadap kebijakan internal. Hasil telaah digunakan untuk mengidentifikasi SOP, pedoman kerja, dan keputusan internal yang perlu diperbarui.
4. Menetapkan penanggung jawab penyesuaian. Setiap perubahan harus memiliki unit pelaksana, jadwal, dan indikator penyelesaian yang jelas.
5. Melakukan pemantauan berkala. Perusahaan memastikan bahwa kebijakan yang telah disesuaikan benar-benar dilaksanakan.

Pendekatan tersebut membantu perusahaan menghindari kesalahan dalam menafsirkan regulasi sekaligus memperkuat konsistensi penerapannya.

Perpres Nomor 105 Tahun 2025 dan Kebutuhan Verifikasi Regulasi

Selain undang-undang, peraturan presiden dapat menjadi bagian dari kerangka kebijakan yang memengaruhi tata kelola dan pengawasan BUMN, bergantung pada materi serta ruang lingkup pengaturannya. Oleh sebab itu, Perpres Nomor 105 Tahun 2025 perlu ditelaah berdasarkan naskah resminya sebelum perusahaan menetapkan bentuk penyesuaian yang diwajibkan.

Hal yang penting adalah membedakan antara ketentuan yang secara langsung berlaku bagi perusahaan, ketentuan yang ditujukan kepada lembaga atau pejabat tertentu, dan kebijakan yang membutuhkan aturan pelaksanaan lebih lanjut. Pembedaan tersebut mencegah perusahaan menerapkan kewajiban yang tidak tepat atau mengabaikan ketentuan yang memang berlaku.

Peserta bimtek perlu dibekali kemampuan untuk memeriksa:

• Judul, tanggal penetapan, dan tanggal pengundangan peraturan.
• Subjek hukum yang diatur dan ruang lingkup keberlakuannya.
• Ketentuan peralihan dan hubungan dengan peraturan sebelumnya.
• Kewenangan lembaga atau organ perusahaan yang disebutkan.
• Kewajiban pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang relevan.
• Peraturan pelaksana atau keputusan terkait yang diperlukan.

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui portal resmi JDIH BPK RI dan JDIH Kementerian BUMN. Informasi dari sumber resmi sebaiknya menjadi dasar sebelum perusahaan mengubah struktur, prosedur, atau pembagian kewenangan.

Dengan cara tersebut, penyesuaian terhadap UU Nomor 16 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 105 Tahun 2025 dapat dilakukan secara akurat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang benar-benar berlaku.

Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan BUMN

Good Corporate Governance atau GCG merupakan prinsip tata kelola yang mendukung pengelolaan perusahaan secara sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapan GCG membantu memastikan bahwa setiap keputusan bisnis memiliki dasar yang jelas, kewenangan yang sesuai, serta mekanisme pengawasan yang memadai.

Secara umum, prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Prinsip tersebut perlu diterapkan secara nyata, bukan hanya dicantumkan dalam pedoman perusahaan. Efektivitasnya bergantung pada keteladanan pimpinan, kualitas sistem pengendalian, kompetensi pegawai, serta konsistensi dalam menindaklanjuti temuan pengawasan.

Untuk memperdalam pembahasan tata kelola perusahaan, peserta dapat mempelajari artikel pilar Bimtek Tata Kelola BUMD dan BUMN 2026: Implementasi Good Corporate Governance (GCG), Kepatuhan Regulasi, dan Penguatan Pengawasan.

Penguatan Peran Direksi, Komisaris, dan Organ Perusahaan

Pembagian kewenangan yang jelas merupakan fondasi tata kelola BUMN. Direksi, komisaris, dan organ perusahaan lainnya harus menjalankan fungsi sesuai ketentuan hukum, anggaran dasar, serta kebijakan yang berlaku pada masing-masing perusahaan.

Direksi pada umumnya bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan, sedangkan dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sesuai kewenangannya. Pelaksanaan fungsi tersebut perlu didukung informasi yang memadai, dokumentasi keputusan, serta koordinasi yang tidak menghilangkan independensi masing-masing organ.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran organ perusahaan adalah:

• Meninjau kembali pembagian tugas dan kewenangan.
• Memastikan keputusan strategis didukung analisis yang memadai.
• Mendokumentasikan rapat, persetujuan, dan pertimbangan yang relevan.
• Mengidentifikasi potensi konflik kepentingan sebelum keputusan diambil.
• Memastikan tindak lanjut atas hasil audit dan rekomendasi pengawasan.
• Mengevaluasi kinerja organ perusahaan berdasarkan indikator yang jelas.

Penguatan tersebut tidak berarti seluruh keputusan harus melewati proses yang panjang. Tujuannya adalah memastikan keputusan dibuat oleh pihak yang berwenang, memiliki dasar pertimbangan yang dapat diuji, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pembahasan mengenai tanggung jawab dan risiko hukum organ perusahaan dapat dilanjutkan melalui artikel Pelatihan Tanggung Jawab Hukum Direksi dan Komisaris BUMD/BUMN 2026: Pencegahan Risiko Hukum dan Penguatan Akuntabilitas Korporasi. Artikel ini relevan untuk memperdalam pemahaman mengenai kewenangan, pertanggungjawaban, dan pencegahan risiko hukum.

Penguatan Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Satuan Pengawasan Intern (SPI) memiliki peran penting dalam membantu perusahaan menilai efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola. SPI yang berfungsi secara efektif dapat memberikan informasi mengenai kelemahan prosedur, ketidaksesuaian pelaksanaan, serta potensi penyimpangan yang perlu ditindaklanjuti.

Pengawasan internal sebaiknya tidak hanya dilakukan setelah masalah muncul. Perencanaan audit perlu mempertimbangkan tingkat risiko, besarnya dampak terhadap perusahaan, kemungkinan terjadinya penyimpangan, dan efektivitas pengendalian yang telah tersedia.

Beberapa upaya penguatan SPI meliputi:

1. Menyusun rencana audit berbasis risiko. Fokus audit ditentukan berdasarkan prioritas risiko perusahaan.
2. Meningkatkan kualitas pemeriksaan. Auditor internal perlu menggunakan bukti yang memadai dan metode pemeriksaan yang sistematis.
3. Menjaga objektivitas. Pelaksanaan pengawasan perlu didukung akses informasi dan mekanisme pelaporan yang sesuai.
4. Memperjelas tindak lanjut temuan. Setiap rekomendasi harus memiliki penanggung jawab dan target penyelesaian.
5. Mengukur efektivitas pengawasan. Perusahaan mengevaluasi apakah rekomendasi benar-benar memperbaiki proses dan mengurangi risiko.

SPI juga perlu berkoordinasi dengan unit manajemen risiko, kepatuhan, keuangan, dan hukum tanpa menghilangkan batas fungsi masing-masing.

Untuk pembahasan lebih khusus, pelajari Bimtek Penguatan Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMD/BUMN 2026: Audit Berbasis Risiko, Pengendalian Internal, dan Pencegahan Penyimpangan. Materi ini dapat mendukung pengembangan kompetensi auditor internal dan pihak yang terlibat dalam pengendalian perusahaan.

Manajemen Risiko dan Kepatuhan Regulasi

Manajemen risiko merupakan proses untuk mengenali, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan ketidakpastian yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Dalam BUMN, risiko dapat berasal dari perubahan regulasi, kondisi pasar, operasional, keuangan, teknologi, sumber daya manusia, maupun hubungan dengan pihak ketiga.

Kepatuhan regulasi berkaitan erat dengan manajemen risiko. Ketidakpatuhan dapat memicu sanksi, sengketa, kerugian keuangan, gangguan operasional, dan penurunan kepercayaan pemangku kepentingan. Karena itu, perusahaan perlu mengintegrasikan identifikasi kewajiban hukum ke dalam sistem manajemen risiko.

Tahapan yang dapat diterapkan antara lain:

• Mengidentifikasi risiko berdasarkan kegiatan dan proses bisnis.
• Menilai kemungkinan terjadinya risiko serta besarnya dampak.
• Menentukan prioritas risiko yang membutuhkan penanganan.
• Menetapkan langkah mitigasi dan penanggung jawab.
• Memantau indikator risiko secara berkala.
• Melaporkan perubahan risiko kepada pihak yang berwenang.

Contoh matriks sederhana untuk membantu proses evaluasi risiko dapat dilihat berikut ini.

Matriks tersebut merupakan contoh umum yang perlu disesuaikan dengan karakteristik dan profil risiko setiap perusahaan.

Materi terkait dapat diperdalam melalui artikel Bimtek Manajemen Risiko dan Kepatuhan BUMD/BUMN 2026: Identifikasi Risiko Strategis, Mitigasi Kerugian, dan Penguatan Sistem Pengendalian.

Pencegahan Fraud dan Penguatan Integritas Perusahaan

Fraud atau kecurangan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti manipulasi dokumen, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan yang tidak dikelola, pengadaan yang tidak sesuai prosedur, dan penyalahgunaan aset perusahaan. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian keuangan, tetapi juga dapat merusak reputasi serta menurunkan kepercayaan publik.

Pencegahan fraud membutuhkan kombinasi kebijakan, pengawasan, budaya integritas, dan mekanisme pelaporan yang aman. Perusahaan tidak cukup hanya membuat larangan tertulis, tetapi juga perlu memastikan bahwa dugaan pelanggaran ditangani secara objektif dan konsisten.

Langkah pencegahan dapat mencakup:

• Menetapkan dan menyosialisasikan kode etik.
• Memperjelas aturan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan.
• Memisahkan fungsi yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.
• Memperkuat pemeriksaan transaksi dan dokumentasi.
• Menyediakan mekanisme whistleblowing system (WBS).
• Menindaklanjuti laporan berdasarkan prosedur yang adil dan menjaga kerahasiaan pelapor sesuai ketentuan.
• Mengevaluasi penyebab terjadinya pelanggaran untuk mencegah pengulangan.

Informasi mengenai penguatan sistem antikorupsi dapat dibaca melalui publikasi resmi KPK tentang penguatan sistem antikorupsi di BUMN.

Sebagai pengembangan materi, peserta dapat mengikuti pembahasan Bimbingan Teknis Pencegahan Fraud dan Anti-Korupsi di Lingkungan BUMD/BUMN 2026: Penguatan Integritas, Whistleblowing System, dan Pengawasan. Materi ini berfokus pada penguatan pencegahan, deteksi, dan tindak lanjut risiko kecurangan.

Evaluasi Kebijakan Internal dan Standard Operating Procedure (SOP)

Penyesuaian terhadap regulasi tidak akan efektif apabila hanya berhenti pada pemahaman teori. Perusahaan perlu memastikan bahwa ketentuan yang relevan diterjemahkan ke dalam kebijakan internal, SOP, pedoman kerja, dan mekanisme pengawasan.

Evaluasi kebijakan internal dapat dimulai dengan menginventarisasi dokumen yang berlaku. Setelah itu, perusahaan membandingkan substansi dokumen dengan ketentuan resmi, mengidentifikasi kesenjangan, dan menentukan prioritas perubahan.

Proses evaluasi sebaiknya melibatkan unit yang terdampak, seperti bagian hukum, kepatuhan, keuangan, operasional, pengadaan, SDM, manajemen risiko, dan SPI. Keterlibatan lintas fungsi diperlukan agar perubahan kebijakan dapat dilaksanakan secara konsisten.

Dokumen yang dapat menjadi objek evaluasi antara lain:

• Pedoman tata kelola perusahaan.
• Kebijakan pengelolaan risiko.
• SOP pengadaan dan pengelolaan kontrak.
• Pedoman konflik kepentingan dan kode etik.
• Kebijakan pelaporan dan dokumentasi keputusan.
• Prosedur audit internal serta tindak lanjut temuan.
• Mekanisme pelaporan pelanggaran.
• Pedoman evaluasi kinerja dan pelaporan manajemen.

Setiap perubahan perlu disertai sosialisasi, penetapan penanggung jawab, serta pemantauan penerapan. Perusahaan juga perlu menyimpan riwayat perubahan agar alasan dan dasar pembaruan kebijakan dapat ditelusuri.

Pengawasan Kinerja dan Akuntabilitas BUMN

Pengawasan yang baik harus dapat menilai bukan hanya kepatuhan administratif, melainkan juga efektivitas proses bisnis dan pencapaian tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, evaluasi kinerja perlu menghubungkan indikator keuangan, operasional, kepatuhan, risiko, dan kualitas layanan sesuai karakteristik perusahaan.

Indikator kinerja harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan memiliki sumber data yang dapat diverifikasi. Pengukuran yang tidak konsisten dapat menimbulkan kesimpulan yang keliru mengenai pencapaian perusahaan.

Contoh aspek evaluasi yang dapat digunakan adalah:

Indikator tersebut bukan standar tunggal bagi seluruh BUMN. Penetapannya perlu mempertimbangkan jenis usaha, strategi perusahaan, regulasi sektoral, dan ketentuan penilaian yang berlaku.

Hasil evaluasi sebaiknya digunakan sebagai dasar perbaikan, bukan hanya untuk menyusun laporan. Setiap temuan perlu dianalisis penyebabnya, ditentukan langkah koreksi, dan dipantau hingga penyelesaiannya.

Strategi Pelaksanaan Bimtek Tata Kelola dan Pengawasan BUMN 2026

Agar kegiatan bimbingan teknis memberikan manfaat nyata, materi perlu menggabungkan pemahaman regulasi, studi kasus, latihan evaluasi, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Peserta juga perlu memperoleh kesempatan untuk menghubungkan materi dengan tantangan yang dihadapi di unit kerjanya.

Strategi pelaksanaan yang dapat digunakan meliputi:

1. Pemetaan kebutuhan peserta

Penyelenggara dan perusahaan mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan jabatan, fungsi kerja, tingkat pemahaman regulasi, serta masalah tata kelola yang sering ditemukan.

2. Pembahasan regulasi berbasis sumber resmi

Materi diarahkan pada cara membaca peraturan, mengidentifikasi kewajiban, memahami ruang lingkup, dan menilai dampaknya terhadap kebijakan perusahaan.

3. Studi kasus tata kelola

Peserta menganalisis contoh kasus terkait konflik kepentingan, kelemahan pengendalian internal, pengambilan keputusan, atau keterlambatan tindak lanjut audit.

4. Latihan pemetaan risiko dan kepatuhan

Peserta menyusun daftar kewajiban, matriks risiko, dan rencana pengendalian sesuai konteks pekerjaan.

5. Penyusunan rencana tindak lanjut

Setiap peserta atau kelompok merumuskan langkah perbaikan yang memuat kegiatan, penanggung jawab, jadwal, dan indikator keberhasilan.

6. Evaluasi pascapelatihan

Perusahaan menilai penerapan hasil bimtek melalui pembaruan SOP, penyelesaian temuan, peningkatan kepatuhan, dan perubahan proses kerja.

Dengan pendekatan tersebut, kegiatan bimtek diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga mendorong perubahan praktik tata kelola yang dapat dievaluasi.

Sasaran Peserta Bimtek

Bimtek Tata Kelola dan Pengawasan BUMN 2026 relevan bagi personel yang terlibat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kepatuhan, pengendalian risiko, serta pengawasan perusahaan.

Sasaran peserta antara lain:

• Direksi dan pejabat manajemen BUMN.
• Komisaris dan sekretaris dewan sesuai kebutuhan perusahaan.
• Kepala bagian hukum dan kepatuhan.
• Auditor internal dan anggota Satuan Pengawasan Intern.
• Pejabat manajemen risiko.
• Pengelola keuangan dan pelaporan.
• Pejabat pengadaan dan pengelola kontrak.
• Pengelola SDM yang terlibat dalam pengembangan kompetensi.
• Staf yang menjalankan fungsi tata kelola dan pengendalian internal.

Materi dapat disesuaikan dengan kewenangan dan tanggung jawab peserta. Pimpinan membutuhkan pemahaman strategis mengenai pengawasan dan akuntabilitas, sedangkan pelaksana teknis membutuhkan panduan yang lebih terperinci mengenai prosedur, dokumentasi, dan penerapan kebijakan.

Manfaat Mengikuti Bimtek Tata Kelola dan Pengawasan BUMN 2026

Keikutsertaan dalam bimtek dapat membantu perusahaan memperkuat kompetensi SDM dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola. Manfaat yang diharapkan meliputi:

1. Meningkatkan pemahaman regulasi yang berkaitan dengan tata kelola dan pengawasan BUMN.
2. Memperkuat penerapan GCG melalui transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal serta tindak lanjut hasil audit.
4. Mengurangi risiko ketidakpatuhan dan penyimpangan melalui pengendalian yang terukur.
5. Mendukung pengambilan keputusan yang lebih akuntabel berdasarkan data, analisis, dan kewenangan yang jelas.

Manfaat tersebut akan lebih optimal apabila hasil pelatihan ditindaklanjuti dengan pembaruan kebijakan, evaluasi proses kerja, dan pemantauan penerapan secara berkala.

Artikel Turunan Terkait Tata Kelola BUMD dan BUMN

Untuk memperluas pemahaman mengenai tata kelola, pengawasan, kepatuhan, dan pengelolaan risiko perusahaan, berikut sejumlah topik pelatihan yang relevan. Tautan di bawah menggunakan judul artikel sebagai anchor; tambahkan URL masing-masing setelah artikel terkait diterbitkan.

1. Bimtek Implementasi Regulasi Terbaru BUMN 2026: Penguatan Tata Kelola, Peran Organ Perusahaan, dan Kepatuhan terhadap UU Nomor 16 Tahun 2025 — membahas telaah regulasi dan penyesuaian kebijakan perusahaan.
2. Bimbingan Teknis Good Corporate Governance (GCG) BUMD 2026: Strategi Penerapan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Profesionalisme — memperdalam penerapan prinsip tata kelola pada BUMD.
3. Bimtek Penguatan Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMD/BUMN 2026: Audit Berbasis Risiko, Pengendalian Internal, dan Pencegahan Penyimpangan — membahas perencanaan audit dan tindak lanjut temuan.
4. Pelatihan Tanggung Jawab Hukum Direksi dan Komisaris BUMD/BUMN 2026: Pencegahan Risiko Hukum dan Penguatan Akuntabilitas Korporasi — mengulas tanggung jawab organ perusahaan.
5. Bimtek Manajemen Risiko dan Kepatuhan BUMD/BUMN 2026: Identifikasi Risiko Strategis, Mitigasi Kerugian, dan Penguatan Sistem Pengendalian — membahas identifikasi serta mitigasi risiko.
6. Bimbingan Teknis Pencegahan Fraud dan Anti-Korupsi di Lingkungan BUMD/BUMN 2026: Penguatan Integritas, Whistleblowing System, dan Pengawasan — berfokus pada pencegahan kecurangan.
7. Bimtek Penyusunan Rencana Bisnis dan RKAP BUMD 2026–2027: Penyelarasan Target Kinerja, Strategi Usaha, dan Tata Kelola Perusahaan — membahas perencanaan dan pengukuran kinerja.
8. Pelatihan Evaluasi Kinerja dan Tingkat Kesehatan BUMD 2026: Optimalisasi KPI, Efisiensi Operasional, dan Peningkatan Nilai Perusahaan — mengulas evaluasi kinerja dan efisiensi.
9. Bimtek Kepatuhan Hukum dan Manajemen Kontrak BUMD/BUMN 2026: Mitigasi Sengketa, Pengendalian Risiko Perjanjian, dan Perlindungan Kepentingan Perusahaan — membahas kepatuhan kontraktual dan mitigasi sengketa.

FAQ Seputar Bimtek Tata Kelola dan Pengawasan BUMN 2026

1. Apa tujuan utama Bimtek Tata Kelola dan Pengawasan BUMN 2026?

Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai regulasi, penerapan GCG, pengawasan internal, manajemen risiko, dan kepatuhan agar pengelolaan perusahaan lebih profesional serta akuntabel.

2. Siapa yang sebaiknya mengikuti kegiatan ini?

Kegiatan ini relevan bagi direksi, komisaris, bagian hukum, unit kepatuhan, SPI, manajemen risiko, keuangan, pengadaan, dan personel lain yang terlibat dalam tata kelola BUMN.

3. Mengapa penyesuaian terhadap regulasi perlu dilakukan?

Penyesuaian diperlukan agar kebijakan dan prosedur perusahaan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengurangi risiko ketidakpatuhan, serta memperjelas tanggung jawab dan mekanisme pengawasan.

4. Bagaimana memastikan hasil bimtek dapat diterapkan?

Perusahaan dapat menyusun rencana tindak lanjut, menetapkan penanggung jawab, memperbarui SOP, melakukan sosialisasi, dan mengevaluasi pelaksanaan melalui indikator yang terukur.

Penutup

Tata kelola dan pengawasan yang efektif merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan BUMN. Penerapan GCG, penguatan pengawasan internal, manajemen risiko, dan kepatuhan hukum perlu berjalan secara terpadu agar perusahaan mampu mengelola sumber daya secara bertanggung jawab serta mencapai tujuan bisnisnya.

Penyesuaian terhadap UU Nomor 16 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 105 Tahun 2025 harus dilakukan melalui telaah terhadap naskah resmi dan ketentuan yang relevan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan perusahaan memiliki dasar hukum yang tepat dan dapat diterapkan secara konsisten.

Melalui Bimtek Tata Kelola dan Pengawasan BUMN 2026, peserta dapat memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan praktis, dan menyusun langkah perbaikan tata kelola sesuai kebutuhan organisasi.

Tingkatkan kompetensi SDM dan perkuat tata kelola perusahaan melalui program bimbingan teknis yang profesional, aplikatif, dan sesuai kebutuhan. Hubungi penyelenggara untuk memperoleh informasi mengenai materi, jadwal, dan pendaftaran kegiatan Bimtek Tata Kelola dan Pengawasan BUMN 2026.

Daftar Sekarang | Konsultasi Program Bimtek | Unduh Katalog Lengkap | Hubungi Tim Kami

Kontak: 081213720188 – 082312506470 

Email: www.linkeupemda.com