23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimtek Perpajakan Pemerintah Daerah 2026: Penguatan Kompetensi Bendahara dalam PPh, PPN, Coretax, dan Kepatuhan Pajak

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan dalam lingkungan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari administrasi keuangan yang harus dilaksanakan secara tertib, tepat, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan APBD, berbagai transaksi belanja pemerintah dapat menimbulkan kewajiban perpajakan, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun kewajiban administratif lainnya. Bendahara pemerintah...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Pelatihan Pajak Daerah 2026: Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Penguatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan UU HKPD

Posted by author-avatar
Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan pemerintah daerah. PAD berasal dari beberapa sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah memiliki posisi penting karena menjadi salah satu sumber penerimaan yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan yang diberikan oleh ...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimbingan Teknis Administrasi Perpajakan Pemerintah 2026: Implementasi Coretax, Kode Billing, Bukti Potong, dan SPT Masa

Posted by author-avatar
Administrasi perpajakan merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah. Bendahara dan pengelola keuangan pemerintah tidak hanya dituntut mampu melaksanakan pembayaran, tetapi juga harus memahami kewajiban perpajakan yang muncul dari setiap transaksi. Dalam praktiknya, transaksi pemerintah dapat berkaitan dengan berbagai jenis kewajiban perpajakan, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemoton...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimtek Kepatuhan Perpajakan Bendahara SKPD 2026: Rekonsiliasi Pajak, Pembetulan SPT, dan Penanganan Kesalahan Administrasi

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bendahara dan pengelola keuangan tidak hanya bertanggung jawab terhadap proses pembayaran, tetapi juga perlu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan telah memenuhi ketentuan perpajakan. Dalam praktiknya, kewajiban perpajakan pemerintah dapat melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi ob...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Pelatihan Pengelolaan Pajak SKPD 2026: Strategi Menghindari Kesalahan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Posted by author-avatar
Pengelolaan pajak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi bagian penting dalam pelaksanaan administrasi keuangan pemerintah daerah. Setiap transaksi belanja pemerintah dapat memiliki konsekuensi perpajakan yang perlu diperhatikan sejak tahap identifikasi transaksi, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, penerbitan dokumen perpajakan, hingga pelaporan. Kesalahan pada salah satu tahapan tersebut dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara ...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimbingan Teknis Pajak Belanja Pemerintah 2026: PPh, PPN, dan Kewajiban Perpajakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Posted by author-avatar
Belanja pemerintah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Setiap pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran pemerintah tidak hanya harus memperhatikan aspek perencanaan, pemilihan penyedia, kontrak, pembayaran, dan pertanggungjawaban, tetapi juga aspek perpajakan. Bagi SKPD, transaksi belanja pemerintah dapat menimbulkan kewajiban perpajakan yang perlu diperhatikan sejak proses pembayaran ke...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimtek Bukti Potong dan SPT Masa 2026: Optimalisasi Administrasi Perpajakan Bendahara SKPD melalui Coretax DJP

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak hanya berkaitan dengan menghitung dan membayar pajak. Bendahara atau petugas yang menjalankan fungsi perpajakan juga memiliki tanggung jawab administratif untuk memastikan pemotongan dan/atau pemungutan pajak didokumentasikan dengan benar serta dilaporkan sesuai ketentuan. Salah satu bagian penting dalam proses tersebut adalah Bukti Potong dan SPT Masa. Bukti potong menjadi ...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Pelatihan PPN Instansi Pemerintah 2026: Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN Berbasis Coretax

Posted by author-avatar
Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada instansi pemerintah merupakan bagian penting dalam administrasi keuangan negara dan daerah. Dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, instansi pemerintah dapat memiliki kewajiban sebagai pemungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah. Ketentuan mengenai perpajakan instansi pemerintah salah satunya diatur dalam P...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimbingan Teknis PPh Bendahara Pemerintah 2026: Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak melalui Coretax

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan pada instansi pemerintah membutuhkan ketelitian karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan anggaran, pembayaran kepada pegawai maupun pihak ketiga, pengadaan barang dan jasa, serta kewajiban pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bendahara pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan setiap transaksi yang menjadi objek pajak telah dihitung, dipotong atau dipungut, disetor, dan dilaporkan sesuai ketentuan....
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimtek Coretax DJP untuk Bendahara SKPD 2026: Teknik Pemotongan, Pemungutan, Bukti Potong, dan Pelaporan Pajak

Posted by author-avatar
Perkembangan administrasi perpajakan berbasis digital membuat kemampuan bendahara pemerintah dalam menggunakan sistem perpajakan semakin penting. Salah satu perubahan besar dalam administrasi perpajakan Indonesia adalah implementasi Coretax DJP sebagai Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Coretax DJP mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pe...
Continue reading