06 Okt
Bimtek Perpajakan

Pelatihan PPh Pasal 23 Pemerintah Daerah 2026: Pemotongan Pajak atas Jasa dan Pengelolaan Bukti Potong

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan di lingkungan pemerintah daerah membutuhkan ketelitian, terutama ketika Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atas berbagai jenis jasa. Salah satu jenis pajak yang perlu dipahami oleh bendahara dan pengelola keuangan pemerintah daerah adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, SKPD dapat menggunakan jasa konsultan, jasa manajemen, jasa teknik, j...
Continue reading
06 Okt
Bimtek Perpajakan

Bimbingan Teknis PPh Pasal 22 Bendahara 2026: Tata Cara Pemungutan Pajak atas Belanja Barang Pemerintah

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan dalam transaksi belanja pemerintah merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan negara dan daerah. Setiap pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah perlu dianalisis dari sisi perpajakan agar kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya dapat dilakukan secara tepat. Salah satu jenis pajak yang perlu dipahami oleh bendahara pemerintah adalah PPh Pasal 22. Pajak ini berkaitan dengan pemungutan atas ...
Continue reading
05 Okt
Bimtek Perpajakan

Bimtek PPh Pasal 21 Pemerintah 2026: Pengelolaan Pajak Penghasilan Pegawai dan ASN melalui Coretax DJP

Posted by author-avatar
Pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada instansi pemerintah menjadi salah satu bagian penting dalam administrasi keuangan negara dan daerah. Pajak atas gaji, tunjangan, honorarium, dan penghasilan orang pribadi lainnya harus dihitung, dipotong, dibuatkan bukti pemotongan, serta dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Memasuki tahun 2026, pengelolaan PPh Pasal 21 semakin erat dengan transformasi digital administrasi ...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimtek Perpajakan Pemerintah Daerah 2026: Penguatan Kompetensi Bendahara dalam PPh, PPN, Coretax, dan Kepatuhan Pajak

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan dalam lingkungan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari administrasi keuangan yang harus dilaksanakan secara tertib, tepat, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan APBD, berbagai transaksi belanja pemerintah dapat menimbulkan kewajiban perpajakan, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun kewajiban administratif lainnya. Bendahara pemerintah...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Pelatihan Pajak Daerah 2026: Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Penguatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan UU HKPD

Posted by author-avatar
Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan pemerintah daerah. PAD berasal dari beberapa sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah memiliki posisi penting karena menjadi salah satu sumber penerimaan yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan yang diberikan oleh ...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimbingan Teknis Administrasi Perpajakan Pemerintah 2026: Implementasi Coretax, Kode Billing, Bukti Potong, dan SPT Masa

Posted by author-avatar
Administrasi perpajakan merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah. Bendahara dan pengelola keuangan pemerintah tidak hanya dituntut mampu melaksanakan pembayaran, tetapi juga harus memahami kewajiban perpajakan yang muncul dari setiap transaksi. Dalam praktiknya, transaksi pemerintah dapat berkaitan dengan berbagai jenis kewajiban perpajakan, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemoton...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimtek Kepatuhan Perpajakan Bendahara SKPD 2026: Rekonsiliasi Pajak, Pembetulan SPT, dan Penanganan Kesalahan Administrasi

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bendahara dan pengelola keuangan tidak hanya bertanggung jawab terhadap proses pembayaran, tetapi juga perlu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan telah memenuhi ketentuan perpajakan. Dalam praktiknya, kewajiban perpajakan pemerintah dapat melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi ob...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Pelatihan Pengelolaan Pajak SKPD 2026: Strategi Menghindari Kesalahan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Posted by author-avatar
Pengelolaan pajak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi bagian penting dalam pelaksanaan administrasi keuangan pemerintah daerah. Setiap transaksi belanja pemerintah dapat memiliki konsekuensi perpajakan yang perlu diperhatikan sejak tahap identifikasi transaksi, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, penerbitan dokumen perpajakan, hingga pelaporan. Kesalahan pada salah satu tahapan tersebut dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara ...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimbingan Teknis Pajak Belanja Pemerintah 2026: PPh, PPN, dan Kewajiban Perpajakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Posted by author-avatar
Belanja pemerintah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Setiap pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran pemerintah tidak hanya harus memperhatikan aspek perencanaan, pemilihan penyedia, kontrak, pembayaran, dan pertanggungjawaban, tetapi juga aspek perpajakan. Bagi SKPD, transaksi belanja pemerintah dapat menimbulkan kewajiban perpajakan yang perlu diperhatikan sejak proses pembayaran ke...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimtek Bukti Potong dan SPT Masa 2026: Optimalisasi Administrasi Perpajakan Bendahara SKPD melalui Coretax DJP

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak hanya berkaitan dengan menghitung dan membayar pajak. Bendahara atau petugas yang menjalankan fungsi perpajakan juga memiliki tanggung jawab administratif untuk memastikan pemotongan dan/atau pemungutan pajak didokumentasikan dengan benar serta dilaporkan sesuai ketentuan. Salah satu bagian penting dalam proses tersebut adalah Bukti Potong dan SPT Masa. Bukti potong menjadi ...
Continue reading