15 Jun
Bimtek Pemerintah Daerah

Pelatihan Tata Cara e-Purchasing bagi PPK, PPTK, dan Pejabat Pengadaan Tahun 2026

Transformasi digital dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) terus berkembang sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Salah satu inovasi yang memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pengadaan adalah penerapan e-Purchasing melalui Katalog Elektronik (e-Katalog). Saat ini, e-Purchasing menjadi metode pengadaan yang banyak digunakan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah kar...

Lanjutkan membaca

15 Jun
Bimtek Pemerintah Daerah

Bimtek Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui e-Katalog Versi 6 untuk Percepatan Belanja Daerah

Percepatan realisasi belanja daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja pemerintah yang terlambat tidak hanya berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus melakukan transformasi digital ...

Lanjutkan membaca

15 Jun
Bimtek Pemerintah Daerah

Bimtek Implementasi e-Katalog Versi 6 dan e-Purchasing Sesuai Perpres Nomor 46 Tahun 2025

Transformasi digital dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) terus menjadi prioritas nasional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah melalui penyempurnaan regulasi PBJ dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta...

Lanjutkan membaca

15 Jun
Bimtek Pemerintah Daerah

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui e-Katalog dan e-Purchasing Tahun 2026

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan salah satu aktivitas strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa konsultansi, jasa lainnya, hingga pekerjaan konstruksi guna mendukung pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan. Seiring perkembangan teknologi dan tuntutan tata kelo...

Lanjutkan membaca

08 Jun
Bimtek Perencanaan Daerah

Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD/RSUD Berbasis SIPD RI Tahun 2026: Transformasi Tata Kelola Keuangan Layanan Publik yang Fleksibel namun Akuntabel

Transformasi tata kelola pemerintahan yang semakin modern menuntut seluruh instansi pelayanan publik untuk mampu mengelola sumber daya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk reformasi yang telah diterapkan pemerintah adalah pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), agar dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, berkualitas, dan b...

Lanjutkan membaca

08 Jun
Bimtek Perencanaan Daerah

Bimtek Penyusunan SPJ Berbasis SIPD RI Tahun 2026: Penguatan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Transparan dan Audit Ready

Pertanggungjawaban keuangan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Seluruh penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib didukung oleh dokumen yang lengkap, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu dokumen utama yang menjadi dasar pertanggungjawaban tersebut adalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Dalam era digi...

Lanjutkan membaca

08 Jun
Bimtek Perencanaan Daerah

Bimtek Rekonsiliasi dan Pelaporan Keuangan Daerah melalui SIPD RI Tahun 2026: Penyusunan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan Akurat

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, proses rekonsiliasi dan pelaporan keuangan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi, pengambilan keputusan, serta pemeriksaan oleh auditor eksternal maupun internal. S...

Lanjutkan membaca

08 Jun
Bimtek Perencanaan Daerah

Bimtek Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) Berbasis SIPD RI Tahun 2026: Optimalisasi Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban Keuangan OPD

Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), salah satu mekanisme yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU). UP dan GU menjadi instrumen p...

Lanjutkan membaca

08 Jun
Bimtek Perencanaan Daerah

Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun 2026 Berbasis SIPD RI: Tertib Administrasi, Akuntabilitas, dan Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Memasuki Tahun Anggaran 2026, pemerintah terus mendorong implementasi digitalisasi tata kelola keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pe...

Lanjutkan membaca

05 Jun
Bimtek Perencanaan Daerah

Bimtek Digitalisasi Pengelolaan Kas Daerah melalui SIPD RI Tahun 2026: Mewujudkan Cash Management Pemerintah Daerah yang Transparan dan Real Time

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama reformasi pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan kas daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola arus kas secara efektif agar seluruh program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjala...

Lanjutkan membaca