13 Okt
Bimtek Perpajakan

Bimtek Strategi Kepatuhan Pajak Pemerintah Daerah 2026: Optimalisasi Pengawasan, Administrasi, dan Mitigasi Risiko Perpajakan

Posted by author-avatar
Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. Setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi belanja, pembayaran kepada penyedia barang dan jasa, penghasilan pegawai, serta kegiatan operasional lainnya telah memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengelolaan pajak yang tertib tidak hanya berkaitan dengan kewajiban penyetoran dan pelaporan, tetapi juga m...
Continue reading
13 Okt
Bimtek Perpajakan

Pelatihan Manajemen Data Perpajakan Pemerintah 2026: Integrasi Dokumen Pajak, Transaksi Keuangan, dan Coretax DJP

Posted by author-avatar
Pengelolaan data perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan administrasi keuangan pemerintah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, setiap transaksi keuangan perlu didukung dokumen yang memadai, pencatatan yang konsisten, serta pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kemampuan mengelola dan mengintegrasikan data perpajakan menjadi kebutuhan pentin...
Continue reading
13 Okt
Bimtek Perpajakan

Bimbingan Teknis Pengendalian Internal Perpajakan SKPD 2026: Strategi Mencegah Kesalahan dan Risiko Ketidakpatuhan Pajak

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan pemerintah daerah. Setiap transaksi belanja yang dilakukan oleh instansi pemerintah perlu ditelaah dari sisi kewajiban perpajakannya, mulai dari identifikasi jenis pajak, perhitungan, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan dan pengarsipan dokumen pendukung. Dalam praktiknya, pengelolaan pajak tidak selalu berjalan...
Continue reading
12 Okt
Bimtek Perpajakan

Bimtek Pemeriksaan Pajak Bendahara Pemerintah 2026: Persiapan Dokumen, Pengawasan, dan Penanganan Temuan Perpajakan

Posted by author-avatar
Pengelolaan pajak di lingkungan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap transaksi belanja pemerintah perlu dikelola dengan memperhatikan kewajiban perpajakan, mulai dari identifikasi jenis pajak, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, pembuatan bukti transaksi, hingga pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, b...
Continue reading
06 Okt
Bimtek Perpajakan

Pelatihan Rekonsiliasi Pajak dan Keuangan SKPD 2026: Sinkronisasi Data Transaksi, Setoran, dan Pelaporan Pajak

Posted by author-avatar
Pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari kewajiban perpajakan. Setiap transaksi belanja yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat memiliki aspek perpajakan yang harus dihitung, dipotong atau dipungut, disetor, didokumentasikan, dan dilaporkan sesuai ketentuan. Dalam pelaksanaannya, data transaksi keuangan dan data perpajakan sering kali dikelola melalui proses administrasi yang berbeda. Apabila tida...
Continue reading
06 Okt
Bimtek Perpajakan

Bimbingan Teknis Faktur Pajak Instansi Pemerintah 2026: Administrasi PPN dan Validasi Dokumen melalui Coretax

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan di lingkungan pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan PPh. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN juga menjadi bagian penting dalam setiap transaksi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam praktiknya, pengelolaan PPN membutuhkan ketelitian karena melibatkan berbagai dokumen transaksi, status Pengusaha Kena Pajak (PKP), faktur pajak, pembayaran, pe...
Continue reading
06 Okt
Bimtek Perpajakan

Bimtek PPh Final Pasal 4 Ayat (2) 2026: Pengelolaan Pajak atas Jasa Konstruksi dan Transaksi Pemerintah

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan dalam transaksi pemerintah daerah membutuhkan ketelitian karena setiap pembayaran kepada pihak ketiga dapat memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda. Salah satu jenis pajak yang penting dipahami oleh bendahara dan pengelola keuangan SKPD adalah PPh Final Pasal 4 Ayat (2). PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dapat muncul dalam berbagai transaksi pemerintah, salah satunya adalah pembayaran atas jasa konstruksi. Dalam kegiatan pemer...
Continue reading
06 Okt
Bimtek Perpajakan

Pelatihan PPh Pasal 23 Pemerintah Daerah 2026: Pemotongan Pajak atas Jasa dan Pengelolaan Bukti Potong

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan di lingkungan pemerintah daerah membutuhkan ketelitian, terutama ketika Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atas berbagai jenis jasa. Salah satu jenis pajak yang perlu dipahami oleh bendahara dan pengelola keuangan pemerintah daerah adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, SKPD dapat menggunakan jasa konsultan, jasa manajemen, jasa teknik, j...
Continue reading
06 Okt
Bimtek Perpajakan

Bimbingan Teknis PPh Pasal 22 Bendahara 2026: Tata Cara Pemungutan Pajak atas Belanja Barang Pemerintah

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan dalam transaksi belanja pemerintah merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan negara dan daerah. Setiap pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah perlu dianalisis dari sisi perpajakan agar kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya dapat dilakukan secara tepat. Salah satu jenis pajak yang perlu dipahami oleh bendahara pemerintah adalah PPh Pasal 22. Pajak ini berkaitan dengan pemungutan atas ...
Continue reading
05 Okt
Bimtek Perpajakan

Bimtek PPh Pasal 21 Pemerintah 2026: Pengelolaan Pajak Penghasilan Pegawai dan ASN melalui Coretax DJP

Posted by author-avatar
Pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada instansi pemerintah menjadi salah satu bagian penting dalam administrasi keuangan negara dan daerah. Pajak atas gaji, tunjangan, honorarium, dan penghasilan orang pribadi lainnya harus dihitung, dipotong, dibuatkan bukti pemotongan, serta dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Memasuki tahun 2026, pengelolaan PPh Pasal 21 semakin erat dengan transformasi digital administrasi ...
Continue reading