Bimbingan Teknis PPh Pasal 22 Bendahara 2026: Tata Cara Pemungutan Pajak atas Belanja Barang Pemerintah

Pengelolaan perpajakan dalam transaksi belanja pemerintah merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan negara dan daerah. Setiap pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah perlu dianalisis dari sisi perpajakan agar kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya dapat dilakukan secara tepat.

Salah satu jenis pajak yang perlu dipahami oleh bendahara pemerintah adalah PPh Pasal 22. Pajak ini berkaitan dengan pemungutan atas transaksi tertentu, termasuk pembayaran atas penyerahan barang kepada instansi pemerintah yang memenuhi ketentuan.

Dalam praktiknya, PPh Pasal 22 sering menjadi bagian dari transaksi pengadaan barang pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, SKPD, maupun instansi pemerintah lainnya. Bendahara atau pihak yang menjalankan fungsi pemungut perlu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan memang termasuk objek pemungutan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Memasuki tahun 2026, kompetensi tersebut semakin penting karena administrasi perpajakan pemerintah juga berkaitan dengan sistem digital melalui Coretax DJP. PMK Nomor 81 Tahun 2024 menjadi salah satu dasar pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan telah mengalami perubahan, termasuk melalui PMK Nomor 1 Tahun 2026. Oleh sebab itu, pengelolaan PPh Pasal 22 tidak hanya membutuhkan pemahaman mengenai tarif dan objek pajak, tetapi juga ketelitian dalam administrasi digital.

Melalui Bimbingan Teknis PPh Pasal 22 Bendahara 2026, aparatur pemerintah dapat memperkuat kemampuan dalam mengidentifikasi transaksi, menentukan kewajiban pemungutan, menghitung PPh Pasal 22, mengelola dokumen, melakukan pembayaran atau penyetoran, serta melakukan rekonsiliasi dengan data keuangan.

Apa Itu PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah?

PPh Pasal 22 merupakan salah satu mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan.

Dalam konteks pemerintah, bendahara dan pihak tertentu yang menjalankan fungsi sebagai pemungut dapat melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembayaran pembelian barang yang memenuhi ketentuan.

Dengan demikian, bendahara pemerintah mempunyai peran yang cukup penting. Ketika suatu instansi melakukan pembelian barang, bendahara tidak hanya memproses pembayaran kepada penyedia, tetapi juga perlu menganalisis apakah transaksi tersebut mempunyai kewajiban PPh Pasal 22.

Secara sederhana, alurnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Pembelian Barang → Identifikasi Objek PPh 22 → Tentukan Dasar Pengenaan → Hitung PPh 22 → Pungut Pajak → Setor → Terbitkan Bukti Pemungutan → Laporkan → Rekonsiliasi

Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menjadi pemungut PPh Pasal 22 atas pembayaran pembelian barang. Untuk transaksi dengan mekanisme Uang Persediaan (UP), bendahara pengeluaran menjalankan fungsi pemungutan, sedangkan transaksi pembayaran langsung kepada pihak ketiga dapat melibatkan KPA atau pejabat yang memperoleh delegasi sesuai ketentuan.

Mengapa PPh Pasal 22 Penting bagi Bendahara Pemerintah?

PPh Pasal 22 perlu mendapat perhatian karena transaksi belanja barang pemerintah dapat berlangsung dalam jumlah dan frekuensi yang cukup besar.

Kesalahan dalam menentukan apakah suatu transaksi merupakan objek PPh Pasal 22 dapat menyebabkan administrasi pajak tidak sesuai. Demikian pula kesalahan tarif, dasar pengenaan, identitas rekanan, atau dokumentasi dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara dokumen keuangan dan administrasi perpajakan.

Beberapa alasan pentingnya pemahaman PPh Pasal 22 antara lain:

• Banyak transaksi belanja pemerintah berkaitan dengan pembelian barang.
• Bendahara dapat mempunyai kewajiban sebagai pemungut.
• Tidak semua transaksi pembelian barang diperlakukan dengan cara yang sama.
• Terdapat batas nilai transaksi dan pengecualian tertentu.
• Pemungutan perlu didukung dokumen yang benar.
• Data pemungutan harus dapat direkonsiliasi dengan transaksi keuangan.
• Administrasi perpajakan semakin terintegrasi dengan sistem digital.
• Kesalahan pemungutan dapat memengaruhi kepatuhan instansi dan rekanan.

Karena itu, pemahaman PPh Pasal 22 sebaiknya menjadi bagian dari kompetensi wajib bagi bendahara dan pengelola keuangan yang menangani belanja barang pemerintah.

Dasar Hukum PPh Pasal 22 Pemerintah Tahun 2026

Pengelolaan PPh Pasal 22 perlu mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Salah satu sumber informasi resmi yang dapat digunakan untuk memahami PPh Pasal 22 adalah halaman PPh Pasal 22 Direktorat Jenderal Pajak, yang menjelaskan pihak yang dapat ditunjuk sebagai pemungut, termasuk bendahara pemerintah, serta objek dan pengecualian pemungutan.

Dalam perkembangan administrasi perpajakan digital, PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan menjadi regulasi penting. PMK tersebut berlaku mulai 1 Januari 2025 dan kemudian mengalami beberapa perubahan, dengan perubahan terbaru pada 2026 melalui PMK Nomor 1 Tahun 2026.

Bendahara perlu memperhatikan bahwa regulasi administrasi perpajakan mengalami perubahan dan beberapa aturan sebelumnya telah dicabut atau diintegrasikan ke dalam kerangka PMK 81/2024. Oleh karena itu, penggunaan regulasi lama sebagai satu-satunya acuan perlu dihindari.

Siapa yang Menjadi Pemungut PPh Pasal 22?

Dalam transaksi pemerintah, pemungut PPh Pasal 22 tidak selalu hanya bendahara dalam arti sempit.

Berdasarkan informasi DJP, pemungut dapat mencakup:

Dalam pelaksanaan sehari-hari, pembagian tugas dan kewenangan harus memperhatikan struktur organisasi serta mekanisme pembayaran yang digunakan oleh instansi.

Hal yang paling penting adalah memastikan bahwa pihak yang melakukan pembayaran memahami kapan kewajiban pemungutan muncul dan siapa yang bertanggung jawab menjalankannya.

Objek PPh Pasal 22 atas Belanja Barang Pemerintah

Secara umum, PPh Pasal 22 pemerintah berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang yang memenuhi ketentuan pemungutan.

Contohnya dapat ditemukan dalam berbagai transaksi pengadaan barang, seperti:

• Pengadaan alat tulis kantor.
• Pengadaan komputer dan perangkat elektronik.
• Pengadaan perlengkapan kantor.
• Pengadaan peralatan kerja.
• Pengadaan bahan atau material tertentu.
• Pengadaan barang operasional.
• Pembelian barang untuk mendukung kegiatan pemerintah.
• Transaksi pembelian barang lainnya yang memenuhi ketentuan PPh Pasal 22.

Namun, bendahara tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa seluruh pembelian barang otomatis dikenakan PPh Pasal 22.

Sebelum melakukan pemungutan, perlu dilakukan analisis terhadap:

1. Jenis barang.
2. Nilai transaksi.
3. Pihak penjual atau rekanan.
4. Mekanisme pembayaran.
5. Status perpajakan rekanan.
6. Apakah transaksi termasuk pengecualian.
7. Ketentuan khusus yang berlaku terhadap barang tertentu.

Dengan analisis tersebut, bendahara dapat menghindari pemungutan pajak pada transaksi yang seharusnya dikecualikan.

Tarif PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah

Salah satu ketentuan yang perlu dipahami bendahara adalah tarif PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah.

Informasi resmi DJP menyebutkan bahwa untuk belanja barang yang bersumber dari APBN/APBD, pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan dengan tarif 1,5% atas belanja barang di atas Rp2.000.000 yang bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah.

Artinya, batas Rp2.000.000 perlu dipahami secara hati-hati. Bendahara tidak boleh memecah satu transaksi menjadi beberapa pembayaran hanya untuk menghindari kewajiban pemungutan.

Contoh sederhana:

Nilai pembelian barang: Rp10.000.000

Dengan menggunakan ilustrasi tarif 1,5%:

PPh Pasal 22 = Rp10.000.000 × 1,5%

PPh Pasal 22 = Rp150.000

Nilai tersebut merupakan ilustrasi sederhana untuk memahami mekanisme perhitungan. Dalam transaksi nyata, bendahara harus terlebih dahulu memastikan bahwa transaksi tersebut merupakan objek PPh Pasal 22 dan tidak termasuk pengecualian.

Contoh Penghitungan PPh Pasal 22

Misalnya suatu SKPD melakukan pembelian barang senilai Rp20.000.000 kepada penyedia yang memenuhi ketentuan sebagai pihak yang dipungut.

Dengan ilustrasi tarif 1,5%, maka:

Perhitungannya:

Rp20.000.000 × 1,5% = Rp300.000

Bendahara kemudian menjalankan proses pemungutan dan administrasi pajak sesuai mekanisme yang berlaku.

Namun, perlu diperhatikan bahwa penghitungan tidak boleh hanya berdasarkan nilai tagihan. Bendahara harus melihat komponen transaksi dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengecualian PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah

Pemahaman mengenai pengecualian sama pentingnya dengan memahami objek pajak.

DJP mencantumkan sejumlah transaksi yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 oleh instansi pemerintah, antara lain pembayaran pembelian barang yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang dipecah-pecah.

Selain itu, terdapat beberapa jenis pembayaran tertentu yang dikecualikan sesuai ketentuan.

Beberapa contoh yang perlu diperhatikan antara lain:

• Pembayaran sampai dengan batas tertentu sesuai ketentuan dan bukan pembayaran yang dipecah-pecah.
• Pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah untuk belanja tertentu sesuai ketentuan.
• Pembelian bahan bakar minyak.
• Pembelian bahan bakar gas.
• Pembelian pelumas.
• Pembelian benda-benda pos.
• Pemakaian air dan listrik.
• Pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS.
• Pembelian gabah dan/atau beras.
• Pembayaran kepada wajib pajak tertentu yang telah dikenai mekanisme PPh Final sesuai ketentuan.
• Pembayaran kepada wajib pajak yang menyerahkan Surat Keterangan Bebas pemotongan dan/atau pemungutan sesuai ketentuan.

Karena pengecualian dapat memiliki persyaratan administratif, bendahara perlu memeriksa dokumen pendukung dan tidak hanya melihat jenis barangnya.

Pentingnya Memeriksa Dokumen Rekanan

Sebelum melakukan pemungutan PPh Pasal 22, bendahara perlu memastikan data rekanan benar.

Data yang perlu diperiksa dapat mencakup:

• Nama wajib pajak.
• NPWP atau identitas perpajakan yang berlaku.
• Alamat.
• Jenis usaha.
• Dokumen transaksi.
• Nilai transaksi.
• Status perpajakan apabila berkaitan dengan pengecualian.
• Dokumen pendukung lainnya.

Kesalahan identitas dapat menyebabkan bukti pemungutan tidak sesuai dengan pihak yang sebenarnya melakukan transaksi.

Oleh sebab itu, verifikasi data sebaiknya dilakukan sebelum pembayaran dan pemungutan diselesaikan.

Hubungan PPh Pasal 22 dengan PPN

Dalam transaksi belanja barang pemerintah, PPh Pasal 22 bukan satu-satunya aspek perpajakan yang perlu diperiksa.

Bendahara juga perlu melihat apakah transaksi tersebut mempunyai kewajiban PPN.

PPh Pasal 22 dan PPN merupakan jenis pajak yang berbeda, meskipun dapat muncul dalam transaksi yang sama.

Karena keduanya dapat muncul dalam satu transaksi, bendahara perlu melakukan analisis pajak secara menyeluruh.

Pembahasan mengenai administrasi PPN dan faktur pajak pemerintah dapat dilanjutkan melalui artikel:

Bimbingan Teknis Faktur Pajak Instansi Pemerintah 2026: Administrasi PPN dan Validasi Dokumen melalui Coretax

PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Tidak Sama

Kesalahan yang cukup berisiko adalah menganggap semua transaksi dengan pihak ketiga menggunakan jenis pajak yang sama.

PPh Pasal 22 umumnya berkaitan dengan transaksi tertentu atas pembelian atau penyerahan barang, sedangkan PPh Pasal 23 berkaitan dengan penghasilan tertentu, termasuk jenis jasa dan transaksi tertentu lainnya sesuai ketentuan.

Contohnya:

Tentu saja, tabel tersebut merupakan gambaran umum. Penentuan pajak tetap harus didasarkan pada karakter transaksi dan regulasi yang berlaku.

Untuk memperdalam pembahasan mengenai jasa dan PPh Pasal 23, dapat dilanjutkan melalui:

Pelatihan PPh Pasal 23 Pemerintah Daerah 2026: Pemotongan Pajak atas Jasa dan Pengelolaan Bukti Potong

PPh Pasal 22 dan Transaksi Jasa Konstruksi

Transaksi pemerintah juga dapat mencakup pembangunan gedung, rehabilitasi, pemeliharaan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.

Transaksi seperti ini perlu dianalisis secara berbeda karena pembayaran atas jasa konstruksi dapat mempunyai ketentuan PPh Final tersendiri.

Bendahara harus menghindari kesalahan klasifikasi antara pembelian barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi.

Untuk pembahasan yang lebih khusus, artikel berikut dapat menjadi materi lanjutan:

Bimtek PPh Final Pasal 4 Ayat (2) 2026: Pengelolaan Pajak atas Jasa Konstruksi dan Transaksi Pemerintah

Alur Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendahara

Pengelolaan PPh Pasal 22 dapat dilakukan melalui beberapa tahapan.

1. Menerima Dokumen Transaksi

Bendahara menerima tagihan, dokumen pengadaan, dan dokumen pendukung dari penyedia.

2. Memeriksa Transaksi

Tentukan apakah transaksi merupakan pembelian barang dan termasuk objek PPh Pasal 22.

3. Memeriksa Nilai Transaksi

Pastikan nilai transaksi memenuhi batas yang ditentukan dan bukan transaksi yang dipecah-pecah.

4. Memeriksa Pengecualian

Pastikan transaksi tidak termasuk jenis pembayaran yang dikecualikan.

5. Memeriksa Identitas Rekanan

Pastikan identitas perpajakan penyedia sesuai.

6. Menghitung PPh Pasal 22

Hitung pajak berdasarkan dasar pengenaan dan tarif yang berlaku.

7. Melakukan Pemungutan

Pajak dipungut sesuai mekanisme transaksi.

8. Melakukan Penyetoran

Pajak yang telah dipungut disetorkan melalui mekanisme pembayaran yang berlaku.

9. Menerbitkan Bukti Pemungutan

Pemungut wajib menyediakan bukti pemungutan sesuai ketentuan administrasi.

10. Melakukan Pelaporan

Data pemungutan dimasukkan dalam administrasi pelaporan pajak yang sesuai.

11. Melakukan Rekonsiliasi

Data pajak dicocokkan dengan transaksi dan dokumen keuangan.

PPh Pasal 22 dan Coretax DJP

Transformasi administrasi perpajakan membuat bendahara perlu memahami hubungan antara transaksi keuangan dengan sistem perpajakan digital.

Coretax DJP merupakan bagian dari Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Implementasinya dimulai sejak 1 Januari 2025 berdasarkan PMK Nomor 81 Tahun 2024.

Pada 2026, PMK 81 Tahun 2024 telah mengalami perubahan melalui PMK Nomor 1 Tahun 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelola pajak perlu mengikuti perkembangan ketentuan dan panduan resmi.

Dalam konteks PPh Pasal 22, bendahara perlu memahami setidaknya:

• Pengelolaan data transaksi.
• Identitas rekanan.
• Pemungutan pajak.
• Administrasi pembayaran.
• Bukti pemungutan.
• Pelaporan.
• Rekonsiliasi data.
• Pengarsipan dokumen.

Coretax sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai aplikasi. Sistem tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari perubahan proses administrasi perpajakan.

Penyetoran PPh Pasal 22

Setelah pajak dipungut, bendahara perlu menyelesaikan kewajiban penyetoran sesuai ketentuan yang berlaku.

DJP memberikan panduan bahwa untuk belanja barang APBN/APBD oleh bendahara satker atau bendahara desa, penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan dengan membuat kode billing. Halaman resmi DJP juga mencantumkan KAP 411122 dan kode jenis setoran yang dibedakan berdasarkan pemungut bendahara APBN, APBD, dan desa.

Karena mekanisme administrasi perpajakan terus mengalami pembaruan melalui Coretax, bendahara sebaiknya menggunakan panduan DJP terbaru ketika melakukan transaksi nyata.

Bukti Pemungutan PPh Pasal 22

Bukti pemungutan merupakan bagian penting dari dokumentasi perpajakan.

Bendahara perlu memastikan bahwa bukti pemungutan mempunyai keterkaitan dengan:

• Transaksi pembelian.
• Identitas rekanan.
• Nilai transaksi.
• Nilai pajak.
• Masa transaksi.
• Pembayaran pajak.
• Pelaporan.

Dokumen tersebut sebaiknya disimpan secara sistematis agar dapat digunakan ketika dilakukan rekonsiliasi, pemeriksaan internal, atau pemeriksaan oleh pihak berwenang.

DJP juga menegaskan bahwa pemungut PPh Pasal 22 wajib menerbitkan bukti pemungutan.

Rekonsiliasi PPh Pasal 22 dengan Data Keuangan

Rekonsiliasi diperlukan untuk memastikan tidak terdapat perbedaan antara data transaksi dengan data pajak.

Contohnya:

Jika terdapat perbedaan, bendahara perlu menelusuri penyebabnya.

Misalnya, terdapat transaksi pembelian Rp50.000.000 dalam dokumen keuangan, tetapi data pemungutan menunjukkan nilai yang berbeda. Kondisi tersebut perlu diperiksa sebelum pelaporan dianggap selesai.

Rekonsiliasi sebaiknya dilakukan secara berkala, bukan hanya menjelang pemeriksaan.

Untuk memperdalam materi tersebut, pembahasan dapat dilanjutkan melalui:

Pelatihan Rekonsiliasi Pajak dan Keuangan SKPD 2026: Sinkronisasi Data Transaksi, Setoran, dan Pelaporan Pajak

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam PPh Pasal 22

Beberapa kesalahan yang perlu diantisipasi bendahara antara lain:

• Menganggap semua pembelian barang otomatis dikenai PPh Pasal 22.
• Tidak memeriksa batas nilai transaksi.
• Memecah transaksi untuk menghindari pemungutan.
• Salah menentukan tarif.
• Salah memasukkan identitas rekanan.
• Tidak memeriksa pengecualian.
• Tidak memperhatikan dokumen pendukung pengecualian.
• Tidak menerbitkan bukti pemungutan.
• Tidak melakukan rekonsiliasi.
• Salah memasukkan data pembayaran.
• Tidak memperbarui pemahaman terhadap sistem administrasi pajak.
• Menggunakan prosedur lama tanpa memeriksa ketentuan terbaru.

Kesalahan tersebut dapat dikurangi melalui prosedur pemeriksaan sebelum pembayaran.

Checklist PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah

Bendahara dapat menggunakan checklist berikut sebagai pengendalian internal:

Checklist dapat disesuaikan dengan SOP masing-masing instansi.

Pengendalian Internal PPh Pasal 22

Pengelolaan pajak yang baik membutuhkan pengendalian internal.

Beberapa langkah yang dapat diterapkan adalah:

Pemeriksaan Sebelum Pembayaran

Kewajiban pajak ditentukan sebelum pembayaran kepada penyedia diselesaikan.

Pemisahan Fungsi

Jika memungkinkan, fungsi penginputan, pemeriksaan, pembayaran, dan pelaporan diberikan kontrol yang memadai.

Rekonsiliasi Berkala

Data pajak dicocokkan dengan data keuangan secara periodik.

Pengarsipan Digital

Dokumen transaksi dan perpajakan disimpan dalam sistem yang mudah ditelusuri.

Review Regulasi

Petugas perlu mengikuti perubahan regulasi dan panduan DJP.

Serah Terima Bendahara

Pergantian bendahara harus disertai dengan serah terima status transaksi dan kewajiban perpajakan yang belum selesai.

Pembahasan pengendalian risiko perpajakan dapat dilanjutkan melalui:

Bimbingan Teknis Pengendalian Internal Perpajakan SKPD 2026: Strategi Mencegah Kesalahan dan Risiko Ketidakpatuhan Pajak

PPh Pasal 22 dalam Pengelolaan Perpajakan SKPD

PPh Pasal 22 merupakan salah satu bagian dari keseluruhan pengelolaan perpajakan SKPD.

Bendahara dapat menangani berbagai jenis transaksi dalam satu periode, seperti:

• Pembayaran gaji dan honorarium.
• Pembelian barang.
• Pembayaran jasa.
• Pengadaan konstruksi.
• Sewa.
• Pembelian barang tertentu.
• Transaksi yang mempunyai kewajiban PPN.

Karena itu, pengelolaan PPh Pasal 22 sebaiknya diintegrasikan dengan sistem administrasi pajak secara keseluruhan.

Sebagai artikel utama, pembahasan mengenai strategi pengelolaan berbagai jenis pajak tersebut dapat dilanjutkan melalui:

Bimtek Perpajakan SKPD 2026: Strategi Pengelolaan PPh, PPN, Coretax, dan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah

Artikel utama tersebut membahas pengelolaan PPh, PPN, Coretax, bukti potong, penyetoran, pelaporan, rekonsiliasi, serta kepatuhan pajak bendahara pemerintah secara lebih luas.

Materi Bimbingan Teknis PPh Pasal 22 Bendahara 2026

Agar pelatihan lebih aplikatif, materi Bimtek dapat disusun berdasarkan kebutuhan bendahara dan pengelola keuangan.

Siapa yang Perlu Mengikuti Bimtek PPh Pasal 22?

Bimtek ini relevan bagi aparatur yang terlibat dalam transaksi belanja dan administrasi perpajakan pemerintah, antara lain:

• Bendahara pengeluaran.
• Bendahara SKPD.
• Pejabat Penatausahaan Keuangan.
• Pejabat Pengadaan.
• Pejabat Pembuat Komitmen sesuai kewenangan.
• Pengelola keuangan.
• Operator perpajakan.
• Staf akuntansi.
• Pengelola administrasi belanja.
• Aparatur yang menangani pembayaran kepada pihak ketiga.

Pemahaman lintas fungsi akan membantu memastikan bahwa aspek pajak telah diperhitungkan sejak transaksi direncanakan sampai pertanggungjawaban selesai.

Manfaat Mengikuti Bimbingan Teknis PPh Pasal 22 Bendahara 2026

Meningkatkan Ketepatan Pemungutan Pajak

Peserta memahami cara mengidentifikasi transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 22 serta menentukan perlakuan yang sesuai.

Mengurangi Risiko Kesalahan Administrasi

Pemahaman mengenai dokumen, tarif, pengecualian, dan bukti pemungutan dapat membantu mengurangi kesalahan.

Memperkuat Penguasaan Coretax

Peserta dapat memahami hubungan administrasi PPh Pasal 22 dengan perkembangan sistem perpajakan digital.

Meningkatkan Kualitas Rekonsiliasi

Data pajak dapat dibandingkan dengan transaksi dan dokumen keuangan secara lebih sistematis.

Mendukung Kepatuhan Instansi

Pengelolaan pajak yang tertib membantu mendukung akuntabilitas dan kepatuhan administrasi keuangan pemerintah.

FAQ PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah

Apa itu PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah?

PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah adalah mekanisme pemungutan PPh atas transaksi tertentu yang dilakukan instansi pemerintah, termasuk pembayaran atas pembelian barang yang memenuhi ketentuan perpajakan.

Berapa tarif PPh Pasal 22 atas belanja barang pemerintah?

Untuk transaksi belanja barang pemerintah yang memenuhi ketentuan, DJP mencantumkan tarif 1,5% atas belanja barang di atas Rp2.000.000 yang bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah. Tarif dan perlakuan aktual tetap harus diverifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat transaksi.

Apakah semua pembelian barang pemerintah dikenakan PPh Pasal 22?

Tidak. Terdapat transaksi tertentu yang dikecualikan dari pemungutan. Karena itu, bendahara harus memeriksa jenis transaksi, nilai pembayaran, karakter barang, serta dokumen yang mendukung pengecualian.

Apakah PPh Pasal 22 dapat muncul bersamaan dengan PPN?

Ya, satu transaksi pembelian barang dapat memiliki aspek PPh Pasal 22 dan PPN apabila memenuhi ketentuan masing-masing. Kedua jenis pajak tersebut mempunyai karakter dan administrasi yang berbeda sehingga harus dianalisis secara terpisah.

Mengapa Coretax penting dalam pengelolaan PPh Pasal 22?

Coretax merupakan bagian dari Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Bagi bendahara, pemahaman sistem digital diperlukan untuk mendukung pengelolaan administrasi perpajakan, pembayaran, bukti pemungutan, pelaporan, dan rekonsiliasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Kesimpulan

Bimbingan Teknis PPh Pasal 22 Bendahara 2026 menjadi salah satu bentuk penguatan kompetensi bagi aparatur pemerintah yang menangani transaksi belanja barang dan administrasi perpajakan.

PPh Pasal 22 tidak dapat dipahami hanya dari tarifnya. Bendahara harus mampu mengidentifikasi objek pajak, memahami siapa yang bertindak sebagai pemungut, memeriksa nilai transaksi, mengenali pengecualian, memastikan identitas rekanan, menghitung pajak, melakukan pemungutan, mengelola bukti pemungutan, melakukan penyetoran, serta memastikan data telah dilaporkan dan direkonsiliasi.

Pada 2026, kemampuan tersebut semakin berkaitan dengan perkembangan administrasi perpajakan digital melalui Coretax DJP. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi bendahara perlu mencakup aspek regulasi sekaligus keterampilan administratif dan digital.

Pengelolaan PPh Pasal 22 juga tidak dapat dipisahkan dari PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), pengadaan barang dan jasa, serta rekonsiliasi keuangan. Semakin terintegrasi proses tersebut, semakin mudah bagi instansi untuk menjaga konsistensi data dan mengurangi risiko kesalahan.

Melalui Bimbingan Teknis PPh Pasal 22 Bendahara 2026, aparatur dapat memperoleh pemahaman yang lebih sistematis mengenai pemungutan pajak atas belanja barang pemerintah sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi perkembangan administrasi perpajakan berbasis digital.

Tingkatkan kompetensi bendahara pemerintah dalam mengelola PPh Pasal 22 secara tepat, tertib, dan sesuai ketentuan melalui pembelajaran berbasis regulasi, simulasi transaksi, studi kasus, dan praktik administrasi perpajakan.

Siapkan SDM pengelola keuangan pemerintah yang lebih teliti, kompeten, dan siap menghadapi perkembangan Coretax DJP serta tuntutan kepatuhan perpajakan tahun 2026.

Daftar Sekarang | Konsultasi Program Bimtek | Unduh Katalog Lengkap | Hubungi Tim Kami

Kontak: 081213720188 – 082312506470 

Email: www.linkeupemda.com