Pelatihan PPN Instansi Pemerintah 2026: Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN Berbasis Coretax

Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada instansi pemerintah merupakan bagian penting dalam administrasi keuangan negara dan daerah. Dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, instansi pemerintah dapat memiliki kewajiban sebagai pemungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah.

Ketentuan mengenai perpajakan instansi pemerintah salah satunya diatur dalam PMK Nomor 59/PMK.03/2022, yang mengatur tata cara pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. DJP menjelaskan bahwa instansi pemerintah ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP/JKP oleh PKP rekanan kepada instansi pemerintah.

Memasuki tahun 2026, pelaksanaan administrasi perpajakan juga semakin berkaitan dengan Coretax DJP. Sistem ini mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan, termasuk pembayaran dan pelaporan pajak. DJP menyediakan panduan Coretax khusus untuk wajib pajak instansi pemerintah serta panduan pelaporan SPT Masa PPN.

Karena itu, Pelatihan PPN Instansi Pemerintah 2026 dirancang untuk membantu bendahara, pengelola keuangan, pejabat pengadaan, dan aparatur terkait memahami proses PPN secara lebih sistematis, mulai dari identifikasi transaksi hingga pelaporan melalui sistem digital.

Untuk memahami pengelolaan perpajakan secara lebih luas, materi ini dapat dilengkapi dengan Bimtek Perpajakan SKPD 2026: Strategi Pengelolaan PPh, PPN, Coretax, dan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah sebagai artikel utama.

Mengapa Pengelolaan PPN Instansi Pemerintah Penting?

PPN memiliki karakteristik yang berbeda dengan PPh. Dalam transaksi tertentu, instansi pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pihak yang melakukan pembayaran, tetapi juga memiliki kewajiban sebagai pemungut pajak.

DJP menjelaskan bahwa instansi pemerintah wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP/JKP oleh PKP rekanan pemerintah sesuai ketentuan.

Artinya, bendahara dan pengelola keuangan perlu memahami hubungan antara dokumen pengadaan, tagihan penyedia, faktur pajak, pembayaran, pemungutan PPN, penyetoran, dan pelaporan.

Kesalahan pada salah satu tahapan dapat menyebabkan ketidaksesuaian administrasi. Oleh karena itu, pengelolaan PPN perlu dilakukan dengan prosedur yang terstruktur.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi:

• Identifikasi apakah transaksi berkaitan dengan BKP atau JKP.
• Pemeriksaan status PKP rekanan.
• Pemeriksaan dokumen transaksi.
• Pemeriksaan faktur pajak.
• Penentuan dasar pengenaan pajak.
• Penghitungan PPN.
• Pemungutan PPN.
• Penyetoran PPN.
• Pelaporan kewajiban perpajakan.
• Rekonsiliasi antara dokumen keuangan dan data perpajakan.

Dasar Hukum PPN bagi Instansi Pemerintah

Salah satu dasar penting yang perlu dipahami dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan instansi pemerintah adalah PMK Nomor 59/PMK.03/2022.

Regulasi tersebut merupakan perubahan atas PMK Nomor 231/PMK.03/2019 mengenai tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan PKP, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah.

Lampiran PMK 59/PMK.03/2022 juga secara khusus memuat ketentuan mengenai penghitungan dan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM bagi instansi pemerintah.

Dalam praktiknya, peserta pelatihan perlu memahami regulasi bukan hanya dari sisi teori, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan pada transaksi pemerintah.

Sumber Resmi Pemerintah

Beberapa sumber resmi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pengelolaan PPN instansi pemerintah antara lain:

• Coretax DJP – Direktorat Jenderal Pajak
• PMK Nomor 59/PMK.03/2022 – Direktorat Jenderal Pajak
• Buku Panduan Coretax DJP

DJP juga mengingatkan bahwa informasi pada halaman Coretax dapat berubah mengikuti perkembangan ketentuan perpajakan dan penyempurnaan sistem.

Instansi Pemerintah sebagai Pemungut PPN

Dalam transaksi dengan PKP rekanan pemerintah, instansi pemerintah mempunyai peran sebagai pemungut PPN sesuai ketentuan.

Secara sederhana, mekanismenya dapat digambarkan sebagai berikut:

PKP Rekanan → Menyerahkan BKP/JKP → Instansi Pemerintah → Memungut PPN → Menyetorkan PPN → Melaporkan

DJP menjelaskan bahwa PKP rekanan pemerintah wajib membuat tagihan kepada instansi pemerintah berdasarkan dokumen penagihan, termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang.

Pada saat pembayaran, instansi pemerintah melakukan pemungutan sesuai mekanisme yang ditentukan. Pajak yang telah dipungut kemudian disetorkan ke kas negara.

Hal ini membuat koordinasi antara pihak pengadaan, bendahara, pejabat terkait, dan rekanan menjadi penting.

Mengenali Transaksi yang Berkaitan dengan PPN

Sebelum melakukan pemungutan, bendahara harus terlebih dahulu mengidentifikasi transaksi.

Tidak semua pembayaran pemerintah secara otomatis diperlakukan dengan mekanisme PPN yang sama. Perlu dilihat karakter transaksi, jenis barang atau jasa, status pihak yang menyerahkan, serta ketentuan perpajakan yang berlaku.

Beberapa dokumen yang dapat diperiksa antara lain:

Pemeriksaan dokumen sejak awal membantu mengurangi risiko kesalahan ketika data dimasukkan ke sistem perpajakan.

Tata Cara Pemungutan PPN oleh Instansi Pemerintah

Secara umum, proses pemungutan PPN dapat dipahami melalui beberapa tahapan.

1. Memeriksa Transaksi

Bendahara memastikan transaksi berkaitan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP rekanan pemerintah.

2. Memeriksa Dokumen Rekanan

Data rekanan dan dokumen perpajakan perlu diperiksa untuk memastikan informasi yang digunakan dalam administrasi pajak sudah benar.

3. Memeriksa Faktur Pajak

Faktur pajak menjadi bagian penting dalam transaksi PPN. Data faktur perlu dicocokkan dengan dokumen tagihan dan transaksi sebenarnya.

4. Menghitung PPN

Jumlah PPN yang dipungut dihitung berdasarkan tarif dan dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Melakukan Pemungutan

PPN dipungut sesuai mekanisme instansi pemerintah.

6. Menyetorkan Pajak

Pajak yang telah dipungut disetorkan sesuai prosedur dan batas waktu yang berlaku.

7. Melakukan Pelaporan

Data transaksi dan pemungutan kemudian dilaporkan melalui administrasi perpajakan yang berlaku.

Penghitungan PPN pada Belanja Pemerintah

DJP menjelaskan bahwa jumlah PPN yang wajib dipungut oleh instansi pemerintah dihitung dengan mengalikan tarif PPN yang berlaku dengan dasar pengenaan pajak. Untuk transaksi yang juga terutang PPnBM, perhitungannya mengikuti tarif PPnBM yang berlaku dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Karena ketentuan tarif dan dasar pengenaan dapat mengalami perubahan, bendahara tidak sebaiknya menggunakan angka tarif lama secara otomatis. Perhitungan harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat transaksi.

Dalam pelatihan, peserta dapat diberikan simulasi seperti:

Nilai transaksi → Menentukan DPP → Menentukan tarif → Menghitung PPN → Menentukan jumlah yang dipungut → Mencatat transaksi

Simulasi tersebut membantu peserta memahami bahwa penghitungan pajak harus didahului oleh identifikasi transaksi.

Faktur Pajak dalam Transaksi Pemerintah

Faktur pajak merupakan dokumen penting dalam administrasi PPN. Dalam transaksi dengan pemerintah, faktur pajak yang diterbitkan PKP rekanan perlu diperhatikan dan dicocokkan dengan transaksi.

DJP pada 2026 menjelaskan dalam kegiatan pendampingan instansi pemerintah bahwa faktur pajak yang diterbitkan PKP rekanan dapat terintegrasi sebagai faktur pajak masukan dalam Coretax.

Hal ini menunjukkan pentingnya memastikan data transaksi antara pihak rekanan dan instansi pemerintah konsisten.

Bendahara atau petugas terkait dapat melakukan pemeriksaan terhadap:

• Nama PKP rekanan.
• Identitas perpajakan.
• Nomor faktur.
• Tanggal faktur.
• Nilai transaksi.
• Dasar pengenaan pajak.
• Nilai PPN.
• Kesesuaian dengan invoice.
• Kesesuaian dengan kontrak.
• Kesesuaian dengan pembayaran.

Penyetoran PPN yang Telah Dipungut

Setelah PPN dipungut, instansi pemerintah perlu menyelesaikan kewajiban penyetoran sesuai mekanisme perpajakan.

Dalam praktik administrasi, bendahara perlu memastikan bahwa:

1. Nilai pajak yang disetor sesuai dengan nilai yang telah dipungut.
2. Data pembayaran benar.
3. Dokumen pembayaran tersedia.
4. Masa pajak sesuai.
5. Data transaksi dapat direkonsiliasi.
6. Bukti pembayaran disimpan sebagai bagian dari arsip perpajakan.

Pengelolaan dokumen pembayaran menjadi penting karena data tersebut nantinya dapat digunakan dalam proses rekonsiliasi dan pelaporan.

Untuk materi yang membahas administrasi pembayaran dan sistem secara lebih luas, peserta dapat melanjutkan ke Bimbingan Teknis Administrasi Perpajakan Pemerintah 2026: Implementasi Coretax, Kode Billing, Bukti Potong, dan SPT Masa.

Pelaporan PPN melalui Coretax

Salah satu perubahan penting dalam administrasi perpajakan adalah penggunaan Coretax DJP.

Coretax merupakan sistem administrasi DJP yang dirancang untuk mengintegrasikan proses bisnis inti perpajakan, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan SPT, hingga proses administrasi perpajakan lainnya.

DJP menyediakan buku panduan khusus Pelaporan SPT Masa PPN dalam rangkaian panduan Coretax. Panduan tersebut menjadi salah satu sumber resmi yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam memahami proses pelaporan.

Dalam pelaksanaan pelaporan, petugas perlu memastikan data yang digunakan sudah sesuai dengan dokumen transaksi.

Pemeriksaan Sebelum Pelaporan

Sebelum menyampaikan pelaporan, lakukan pemeriksaan terhadap:

• Masa pajak.
• Identitas instansi.
• Data rekanan.
• Data faktur pajak.
• Nilai transaksi.
• DPP.
• PPN yang dipungut.
• Data pembayaran.
• Dokumen pendukung.

Dengan checklist tersebut, kesalahan input dapat ditemukan sebelum pelaporan disampaikan.

Peran Coretax dalam Administrasi PPN Instansi Pemerintah

Coretax memberikan pendekatan administrasi yang lebih terintegrasi. Bagi instansi pemerintah, pemahaman mengenai sistem menjadi penting karena pihak-pihak tertentu dapat diberikan akses sesuai peran dan kewenangannya.

DJP menyebut bahwa pada wajib pajak instansi pemerintah, pihak terkait dapat mencakup bendaharawan, kuasa pengguna anggaran, pejabat penandatangan SPM, dan pegawai keuangan. Mereka dapat diberikan role untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai kewenangan.

Karena itu, pengelolaan Coretax bukan hanya masalah teknis operator. Instansi perlu memastikan pembagian kewenangan dan akses dilakukan secara tepat.

Beberapa Fungsi yang Perlu Dipahami

Rekonsiliasi PPN antara Dokumen Keuangan dan Coretax

Rekonsiliasi menjadi bagian penting untuk menjaga konsistensi data.

Misalnya, suatu SKPD memiliki beberapa transaksi pengadaan selama satu bulan. Data dalam buku kas harus dapat dibandingkan dengan invoice, faktur pajak, dokumen pembayaran, dan data perpajakan.

Rekonsiliasi dapat dilakukan dengan membuat daftar seperti berikut:

Tabel semacam ini membantu bendahara menemukan transaksi yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Pengelolaan PPN

Beberapa kesalahan administrasi yang perlu diantisipasi antara lain:

• Salah mengidentifikasi transaksi.
• Tidak memeriksa status PKP rekanan.
• Data faktur pajak tidak sesuai invoice.
• Kesalahan nilai transaksi.
• Kesalahan penghitungan PPN.
• Salah masa pajak.
• Data pembayaran tidak sesuai.
• Pelaporan terlambat.
• Dokumen pendukung tidak lengkap.
• Data transaksi dan pelaporan belum direkonsiliasi.
• Petugas belum memahami perubahan mekanisme pada Coretax.

Kesalahan tersebut tidak selalu muncul karena kurangnya pemahaman terhadap pajak. Dalam banyak kasus, masalah juga dapat muncul karena proses administrasi antarbagian belum terintegrasi.

Strategi Meningkatkan Kepatuhan PPN Instansi Pemerintah

Kepatuhan perpajakan dapat diperkuat melalui pengendalian internal yang sederhana tetapi konsisten.

1. Membuat Checklist Pajak

Setiap transaksi yang berpotensi memiliki kewajiban PPN diperiksa menggunakan checklist.

2. Melakukan Pemeriksaan Dokumen

Pastikan kontrak, invoice, faktur pajak, dan dokumen pembayaran saling sesuai.

3. Melakukan Rekonsiliasi Berkala

Rekonsiliasi tidak harus menunggu akhir tahun. Pemeriksaan secara berkala dapat membantu menemukan masalah lebih cepat.

4. Memperbarui Pemahaman Regulasi

Ketentuan perpajakan dan sistem digital dapat mengalami perubahan sehingga petugas perlu menggunakan sumber resmi terbaru.

5. Meningkatkan Kompetensi Pengguna Coretax

Pelatihan praktik dapat membantu petugas memahami alur kerja secara lebih konkret.

Untuk penguatan kepatuhan secara lebih menyeluruh, materi dapat dilanjutkan melalui Bimtek Kepatuhan Perpajakan Bendahara SKPD 2026: Rekonsiliasi Pajak, Pembetulan SPT, dan Penanganan Kesalahan Administrasi.

Hubungan PPN dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

PPN sangat berkaitan dengan proses pengadaan karena banyak transaksi pemerintah melibatkan penyedia barang atau jasa.

Mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, kontrak, penagihan, sampai pembayaran, terdapat dokumen yang dapat berhubungan dengan administrasi perpajakan.

Karena itu, pengelolaan PPN sebaiknya tidak hanya menjadi perhatian bendahara.

Pihak yang dapat berperan antara lain:

• Pejabat Pembuat Komitmen.
• Pejabat Pengadaan.
• Pejabat Penatausahaan Keuangan.
• Bendahara.
• Pengelola keuangan.
• Operator perpajakan.
• Penyedia barang/jasa.

Untuk pendalaman hubungan perpajakan dengan transaksi belanja pemerintah, peserta dapat mempelajari Bimbingan Teknis Pajak Belanja Pemerintah 2026: PPh, PPN, dan Kewajiban Perpajakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Materi Pelatihan PPN Instansi Pemerintah 2026

Program pelatihan dapat disusun dalam bentuk teori, studi kasus, diskusi, dan simulasi.

Materi yang dapat diberikan meliputi:

Kebijakan PPN Instansi Pemerintah

• Dasar hukum pemungutan PPN.
• Kedudukan instansi pemerintah sebagai pemungut.
• Objek PPN.
• BKP dan JKP.
• PPN dan PPnBM sesuai ketentuan.

Penghitungan PPN

• Dasar pengenaan pajak.
• Tarif yang berlaku.
• Simulasi transaksi pemerintah.
• Penghitungan PPN.
• Pemeriksaan dokumen transaksi.

Pemungutan dan Penyetoran

• Mekanisme pemungutan.
• Dokumen penagihan.
• Pemisahan nilai transaksi dan pajak.
• Pembayaran dan penyetoran.
• Dokumentasi bukti pembayaran.

Administrasi Coretax

• Pengenalan Coretax.
• Hak akses dan role.
• Pengelolaan data.
• Faktur pajak.
• Pembayaran.
• Pelaporan SPT Masa PPN.

Rekonsiliasi dan Pengendalian

• Rekonsiliasi transaksi.
• Pemeriksaan faktur.
• Pencocokan pembayaran.
• Identifikasi kesalahan.
• Perbaikan administrasi.

Siapa yang Perlu Mengikuti Pelatihan?

Pelatihan PPN Instansi Pemerintah 2026 relevan bagi:

• Bendahara pengeluaran.
• Pengelola keuangan SKPD.
• Pejabat Penatausahaan Keuangan.
• Pejabat Pengadaan.
• Pejabat Pembuat Komitmen.
• Operator Coretax.
• Pengelola perpajakan.
• Pengelola APBD.
• Pegawai bidang keuangan.
• Aparatur yang menangani transaksi belanja pemerintah.

DJP juga mengidentifikasi bendaharawan, kuasa pengguna anggaran, pejabat penandatangan SPM, dan pegawai keuangan sebagai pihak terkait dalam konteks wajib pajak instansi pemerintah di Coretax.

Link Materi Turunan Perpajakan Pemerintah 2026

Untuk membangun pemahaman yang lebih lengkap, beberapa materi terkait dapat dipelajari secara berurutan:

Coretax dan Administrasi Bendahara:
Bimtek Coretax DJP untuk Bendahara SKPD 2026: Teknik Pemotongan, Pemungutan, Bukti Potong, dan Pelaporan Pajak

PPh Bendahara Pemerintah:
Bimbingan Teknis PPh Bendahara Pemerintah 2026: Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak melalui Coretax

Bukti Potong dan SPT:
Bimtek Bukti Potong dan SPT Masa 2026: Optimalisasi Administrasi Perpajakan Bendahara SKPD melalui Coretax DJP

Pengelolaan Pajak SKPD:
Pelatihan Pengelolaan Pajak SKPD 2026: Strategi Menghindari Kesalahan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Pajak Daerah:
Pelatihan Pajak Daerah 2026: Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Penguatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan UU HKPD

Perpajakan Pemerintah Daerah:
Bimtek Perpajakan Pemerintah Daerah 2026: Penguatan Kompetensi Bendahara dalam PPh, PPN, Coretax, dan Kepatuhan Pajak

Manfaat Pelatihan PPN Instansi Pemerintah 2026

Mengikuti pelatihan secara terarah dapat membantu aparatur meningkatkan kemampuan dalam:

1. Meningkatkan Kompetensi Pengelolaan PPN
2. Memahami Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran
3. Mengoptimalkan Penggunaan Coretax DJP
4. Mengurangi Kesalahan Administrasi Perpajakan
5. Meningkatkan Ketepatan Pelaporan PPN

Checklist Pengelolaan PPN Instansi Pemerintah

Berikut checklist sederhana yang dapat digunakan dalam pengendalian administrasi:

Checklist tersebut dapat disesuaikan dengan SOP masing-masing instansi.

Studi Kasus Sederhana Pemungutan PPN

Sebagai ilustrasi, sebuah SKPD melakukan pengadaan barang dari PKP rekanan pemerintah.

Rekanan menyerahkan barang dan menyampaikan dokumen tagihan beserta dokumen perpajakan yang diperlukan.

Bendahara kemudian melakukan beberapa langkah:

Pertama, memeriksa kontrak dan jenis barang yang diserahkan.

Kedua, memeriksa status PKP dan data perpajakan rekanan.

Ketiga, memeriksa faktur pajak dan mencocokkannya dengan invoice.

Keempat, menentukan dasar pengenaan pajak dan PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelima, melakukan pemungutan PPN.

Keenam, menyelesaikan penyetoran sesuai mekanisme yang berlaku.

Ketujuh, melakukan pelaporan melalui administrasi perpajakan yang ditetapkan.

Kedelapan, melakukan rekonsiliasi antara dokumen transaksi, pembayaran, faktur, dan data perpajakan.

Studi kasus seperti ini dapat dikembangkan dalam sesi pelatihan menjadi simulasi langsung sehingga peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memahami alur kerja administrasinya.

FAQ Pelatihan PPN Instansi Pemerintah 2026

Apa yang dimaksud Pelatihan PPN Instansi Pemerintah 2026?

Pelatihan PPN Instansi Pemerintah 2026 merupakan kegiatan penguatan kompetensi bagi aparatur yang menangani transaksi dan administrasi perpajakan pemerintah, khususnya terkait pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN serta penggunaan Coretax.

Apakah instansi pemerintah wajib memungut PPN?

Dalam kondisi yang diatur ketentuan perpajakan, instansi pemerintah ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP/JKP oleh PKP rekanan pemerintah. Instansi juga memiliki kewajiban menyetor dan melaporkan pajak yang dipungut.

Apakah pelatihan membahas praktik Coretax?

Ya. Materi dapat mencakup pengenalan Coretax, pengelolaan data, administrasi faktur, pembayaran, pelaporan SPT Masa PPN, serta simulasi sesuai panduan yang berlaku. DJP menyediakan panduan khusus Coretax untuk wajib pajak instansi pemerintah dan panduan pelaporan SPT Masa PPN.

Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan?

Pelatihan dapat diikuti oleh bendahara, pengelola keuangan, pejabat pengadaan, PPK, PPK-SKPD, operator perpajakan, pegawai bidang keuangan, serta aparatur lain yang memiliki tugas terkait transaksi dan administrasi perpajakan.

Kesimpulan

Pelatihan PPN Instansi Pemerintah 2026 menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Instansi pemerintah memiliki peran penting dalam pemungutan PPN atas transaksi tertentu dengan PKP rekanan, sehingga proses administrasinya perlu dilakukan secara teliti dan terdokumentasi.

Penggunaan Coretax DJP juga membuat kompetensi digital menjadi bagian penting dalam pengelolaan perpajakan. DJP menyediakan panduan Coretax untuk berbagai kebutuhan, termasuk pelaporan SPT Masa PPN, pembayaran, serta panduan khusus wajib pajak instansi pemerintah.

Dengan memahami regulasi, mekanisme pemungutan, pemeriksaan faktur pajak, penyetoran, pelaporan, serta rekonsiliasi, aparatur dapat menjalankan administrasi PPN secara lebih sistematis.

Bagi pemerintah daerah maupun instansi pemerintah yang ingin meningkatkan kompetensi bendahara dan pengelola keuangan, pelatihan dapat dikembangkan melalui pembahasan regulasi, studi kasus transaksi nyata, simulasi penghitungan PPN, dan praktik administrasi berbasis Coretax.

Tingkatkan kompetensi pengelolaan PPN, pahami mekanisme pemungutan dan penyetoran, serta optimalkan Coretax DJP untuk mendukung administrasi perpajakan instansi yang tertib, akurat, dan sesuai ketentuan. Ikuti Pelatihan PPN Instansi Pemerintah 2026 dan persiapkan SDM pengelola keuangan yang semakin kompeten di era administrasi perpajakan digital.

Daftar Sekarang | Konsultasi Program Bimtek | Unduh Katalog Lengkap | Hubungi Tim Kami

Kontak: 081213720188 – 082312506470 

Email: www.linkeupemda.com