06 Okt
Bimtek Perpajakan

Pelatihan Rekonsiliasi Pajak dan Keuangan SKPD 2026: Sinkronisasi Data Transaksi, Setoran, dan Pelaporan Pajak

Posted by author-avatar
Pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari kewajiban perpajakan. Setiap transaksi belanja yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat memiliki aspek perpajakan yang harus dihitung, dipotong atau dipungut, disetor, didokumentasikan, dan dilaporkan sesuai ketentuan. Dalam pelaksanaannya, data transaksi keuangan dan data perpajakan sering kali dikelola melalui proses administrasi yang berbeda. Apabila tida...
Continue reading
06 Okt
Bimtek Perpajakan

Bimbingan Teknis Faktur Pajak Instansi Pemerintah 2026: Administrasi PPN dan Validasi Dokumen melalui Coretax

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan di lingkungan pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan PPh. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN juga menjadi bagian penting dalam setiap transaksi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam praktiknya, pengelolaan PPN membutuhkan ketelitian karena melibatkan berbagai dokumen transaksi, status Pengusaha Kena Pajak (PKP), faktur pajak, pembayaran, pe...
Continue reading
06 Okt
Bimtek Perpajakan

Pelatihan PPh Pasal 23 Pemerintah Daerah 2026: Pemotongan Pajak atas Jasa dan Pengelolaan Bukti Potong

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan di lingkungan pemerintah daerah membutuhkan ketelitian, terutama ketika Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atas berbagai jenis jasa. Salah satu jenis pajak yang perlu dipahami oleh bendahara dan pengelola keuangan pemerintah daerah adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, SKPD dapat menggunakan jasa konsultan, jasa manajemen, jasa teknik, j...
Continue reading
06 Okt
Bimtek Perpajakan

Bimbingan Teknis PPh Pasal 22 Bendahara 2026: Tata Cara Pemungutan Pajak atas Belanja Barang Pemerintah

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan dalam transaksi belanja pemerintah merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan negara dan daerah. Setiap pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah perlu dianalisis dari sisi perpajakan agar kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya dapat dilakukan secara tepat. Salah satu jenis pajak yang perlu dipahami oleh bendahara pemerintah adalah PPh Pasal 22. Pajak ini berkaitan dengan pemungutan atas ...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimtek Perpajakan Pemerintah Daerah 2026: Penguatan Kompetensi Bendahara dalam PPh, PPN, Coretax, dan Kepatuhan Pajak

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan dalam lingkungan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari administrasi keuangan yang harus dilaksanakan secara tertib, tepat, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan APBD, berbagai transaksi belanja pemerintah dapat menimbulkan kewajiban perpajakan, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun kewajiban administratif lainnya. Bendahara pemerintah...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimtek Kepatuhan Perpajakan Bendahara SKPD 2026: Rekonsiliasi Pajak, Pembetulan SPT, dan Penanganan Kesalahan Administrasi

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bendahara dan pengelola keuangan tidak hanya bertanggung jawab terhadap proses pembayaran, tetapi juga perlu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan telah memenuhi ketentuan perpajakan. Dalam praktiknya, kewajiban perpajakan pemerintah dapat melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi ob...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Pelatihan Pengelolaan Pajak SKPD 2026: Strategi Menghindari Kesalahan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Posted by author-avatar
Pengelolaan pajak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi bagian penting dalam pelaksanaan administrasi keuangan pemerintah daerah. Setiap transaksi belanja pemerintah dapat memiliki konsekuensi perpajakan yang perlu diperhatikan sejak tahap identifikasi transaksi, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, penerbitan dokumen perpajakan, hingga pelaporan. Kesalahan pada salah satu tahapan tersebut dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara ...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Pelatihan PPN Instansi Pemerintah 2026: Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN Berbasis Coretax

Posted by author-avatar
Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada instansi pemerintah merupakan bagian penting dalam administrasi keuangan negara dan daerah. Dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, instansi pemerintah dapat memiliki kewajiban sebagai pemungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah. Ketentuan mengenai perpajakan instansi pemerintah salah satunya diatur dalam P...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimbingan Teknis PPh Bendahara Pemerintah 2026: Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak melalui Coretax

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan pada instansi pemerintah membutuhkan ketelitian karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan anggaran, pembayaran kepada pegawai maupun pihak ketiga, pengadaan barang dan jasa, serta kewajiban pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bendahara pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan setiap transaksi yang menjadi objek pajak telah dihitung, dipotong atau dipungut, disetor, dan dilaporkan sesuai ketentuan....
Continue reading
01 Jul
Bimtek Perpajakan

Bimtek Implementasi Coretax DJP Bagi Bendahara Pemerintah Daerah Sesuai Ketentuan Perpajakan Terbaru Tahun 2026

Posted by author-avatar
Transformasi administrasi perpajakan nasional memasuki babak baru melalui penerapan Coretax DJP sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang terintegrasi dan berbasis digital. Implementasi sistem ini membawa perubahan besar terhadap tata kelola perpajakan, termasuk bagi bendahara pemerintah daerah yang selama ini memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas belanja pemerintah. Pada t...
Continue reading