23 Sep
Bimtek Perpajakan

Pelatihan Pengelolaan Pajak SKPD 2026: Strategi Menghindari Kesalahan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Posted by author-avatar
Pengelolaan pajak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi bagian penting dalam pelaksanaan administrasi keuangan pemerintah daerah. Setiap transaksi belanja pemerintah dapat memiliki konsekuensi perpajakan yang perlu diperhatikan sejak tahap identifikasi transaksi, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, penerbitan dokumen perpajakan, hingga pelaporan. Kesalahan pada salah satu tahapan tersebut dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara ...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimbingan Teknis Pajak Belanja Pemerintah 2026: PPh, PPN, dan Kewajiban Perpajakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Posted by author-avatar
Belanja pemerintah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Setiap pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran pemerintah tidak hanya harus memperhatikan aspek perencanaan, pemilihan penyedia, kontrak, pembayaran, dan pertanggungjawaban, tetapi juga aspek perpajakan. Bagi SKPD, transaksi belanja pemerintah dapat menimbulkan kewajiban perpajakan yang perlu diperhatikan sejak proses pembayaran ke...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimtek Bukti Potong dan SPT Masa 2026: Optimalisasi Administrasi Perpajakan Bendahara SKPD melalui Coretax DJP

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak hanya berkaitan dengan menghitung dan membayar pajak. Bendahara atau petugas yang menjalankan fungsi perpajakan juga memiliki tanggung jawab administratif untuk memastikan pemotongan dan/atau pemungutan pajak didokumentasikan dengan benar serta dilaporkan sesuai ketentuan. Salah satu bagian penting dalam proses tersebut adalah Bukti Potong dan SPT Masa. Bukti potong menjadi ...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Pelatihan PPN Instansi Pemerintah 2026: Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN Berbasis Coretax

Posted by author-avatar
Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada instansi pemerintah merupakan bagian penting dalam administrasi keuangan negara dan daerah. Dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, instansi pemerintah dapat memiliki kewajiban sebagai pemungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah. Ketentuan mengenai perpajakan instansi pemerintah salah satunya diatur dalam P...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimbingan Teknis PPh Bendahara Pemerintah 2026: Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak melalui Coretax

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan pada instansi pemerintah membutuhkan ketelitian karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan anggaran, pembayaran kepada pegawai maupun pihak ketiga, pengadaan barang dan jasa, serta kewajiban pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bendahara pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan setiap transaksi yang menjadi objek pajak telah dihitung, dipotong atau dipungut, disetor, dan dilaporkan sesuai ketentuan....
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimtek Coretax DJP untuk Bendahara SKPD 2026: Teknik Pemotongan, Pemungutan, Bukti Potong, dan Pelaporan Pajak

Posted by author-avatar
Perkembangan administrasi perpajakan berbasis digital membuat kemampuan bendahara pemerintah dalam menggunakan sistem perpajakan semakin penting. Salah satu perubahan besar dalam administrasi perpajakan Indonesia adalah implementasi Coretax DJP sebagai Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Coretax DJP mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pe...
Continue reading
23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimtek Perpajakan SKPD 2026: Strategi Pengelolaan PPh, PPN, Coretax, dan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan pemerintah daerah. Setiap transaksi belanja pemerintah dapat memiliki konsekuensi perpajakan yang perlu diperhitungkan secara tepat, mulai dari pemotongan Pajak Penghasilan (PPh), pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembuatan bukti potong, pembayaran atau penyetoran, hingga pelaporan kewajiban perpajakan. Memasuki...
Continue reading
22 Sep
Diklat DPRD

Bimbingan Teknis DPRD 2026: Penguatan Pengawasan BUMD, Tata Kelola, Kinerja, dan Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah

Posted by author-avatar
Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD memiliki posisi penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain menjalankan kegiatan usaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, BUMD juga dapat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah melalui kontribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena memiliki hubungan dengan kekayaan daerah yang dipisahkan, penyertaan modal, pelayanan publik, dan kepen...
Continue reading
22 Sep
Diklat DPRD

Bimtek DPRD 2026: Pendalaman SIPD RI dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan Keuangan Daerah

Posted by author-avatar
Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terus berkembang. Salah satu instrumen penting dalam proses tersebut adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Sistem ini memiliki peran dalam mendukung integrasi informasi pemerintahan daerah, termasuk proses perencanaan pembangunan, penganggaran, serta pengelolaan informasi pemerintahan daerah. Bagi anggota DPRD, pemahaman terhadap SIPD RI semakin pe...
Continue reading
22 Sep
Diklat DPRD

Pelatihan DPRD 2026: Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Posted by author-avatar
Barang Milik Daerah atau BMD merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aset berupa tanah, gedung, kendaraan dinas, peralatan, mesin, jaringan, dan berbagai barang lainnya diperoleh melalui APBD maupun sumber perolehan lain yang sah dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki nilai ekonomi dan berkaitan langsung dengan penggunaan keuangan daera...
Continue reading