26 Okt
Bimtek BUMD/BUMN

Bimbingan Teknis Good Corporate Governance (GCG) BUMD 2026: Strategi Penerapan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Profesionalisme

Posted by author-avatar
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Keberadaan BUMD diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mampu menjalankan kegiatan usaha secara profesional, efisien, transparan, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, BUMD membutuhkan si...
Continue reading
26 Okt
Bimtek BUMD/BUMN

Bimtek Implementasi Regulasi Terbaru BUMN 2026: Penguatan Tata Kelola, Peran Organ Perusahaan, dan Kepatuhan terhadap UU Nomor 16 Tahun 2025

Posted by author-avatar
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, menyediakan barang dan jasa, serta mengelola bidang usaha yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Agar peran tersebut dapat dijalankan secara optimal, BUMN membutuhkan tata kelola perusahaan yang baik, pengawasan yang efektif, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Memasuki tahun 2026, pemahaman terhadap perubahan regulasi BUMN men...
Continue reading
26 Okt
Bimtek BUMD/BUMN

Bimtek Tata Kelola BUMD dan BUMN 2026: Implementasi Good Corporate Governance (GCG), Kepatuhan Regulasi, dan Penguatan Pengawasan

Posted by author-avatar
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membuka lapangan kerja, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dan daerah. Sebagai entitas bisnis yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik, BUMD dan BUMN dituntut untuk menjalankan kegiatan usaha secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai denga...
Continue reading
13 Okt
Bimtek Perpajakan

Bimtek Strategi Kepatuhan Pajak Pemerintah Daerah 2026: Optimalisasi Pengawasan, Administrasi, dan Mitigasi Risiko Perpajakan

Posted by author-avatar
Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. Setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi belanja, pembayaran kepada penyedia barang dan jasa, penghasilan pegawai, serta kegiatan operasional lainnya telah memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengelolaan pajak yang tertib tidak hanya berkaitan dengan kewajiban penyetoran dan pelaporan, tetapi juga m...
Continue reading
13 Okt
Bimtek Perpajakan

Pelatihan Manajemen Data Perpajakan Pemerintah 2026: Integrasi Dokumen Pajak, Transaksi Keuangan, dan Coretax DJP

Posted by author-avatar
Pengelolaan data perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan administrasi keuangan pemerintah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, setiap transaksi keuangan perlu didukung dokumen yang memadai, pencatatan yang konsisten, serta pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kemampuan mengelola dan mengintegrasikan data perpajakan menjadi kebutuhan pentin...
Continue reading
13 Okt
Bimtek Perpajakan

Bimbingan Teknis Pengendalian Internal Perpajakan SKPD 2026: Strategi Mencegah Kesalahan dan Risiko Ketidakpatuhan Pajak

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan pemerintah daerah. Setiap transaksi belanja yang dilakukan oleh instansi pemerintah perlu ditelaah dari sisi kewajiban perpajakannya, mulai dari identifikasi jenis pajak, perhitungan, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan dan pengarsipan dokumen pendukung. Dalam praktiknya, pengelolaan pajak tidak selalu berjalan...
Continue reading
12 Okt
Bimtek Perpajakan

Bimtek Pemeriksaan Pajak Bendahara Pemerintah 2026: Persiapan Dokumen, Pengawasan, dan Penanganan Temuan Perpajakan

Posted by author-avatar
Pengelolaan pajak di lingkungan pemerintah daerah merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap transaksi belanja pemerintah perlu dikelola dengan memperhatikan kewajiban perpajakan, mulai dari identifikasi jenis pajak, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, pembuatan bukti transaksi, hingga pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, b...
Continue reading
06 Okt
Bimtek Perpajakan

Pelatihan Rekonsiliasi Pajak dan Keuangan SKPD 2026: Sinkronisasi Data Transaksi, Setoran, dan Pelaporan Pajak

Posted by author-avatar
Pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari kewajiban perpajakan. Setiap transaksi belanja yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat memiliki aspek perpajakan yang harus dihitung, dipotong atau dipungut, disetor, didokumentasikan, dan dilaporkan sesuai ketentuan. Dalam pelaksanaannya, data transaksi keuangan dan data perpajakan sering kali dikelola melalui proses administrasi yang berbeda. Apabila tida...
Continue reading
06 Okt
Bimtek Perpajakan

Bimbingan Teknis Faktur Pajak Instansi Pemerintah 2026: Administrasi PPN dan Validasi Dokumen melalui Coretax

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan di lingkungan pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan PPh. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN juga menjadi bagian penting dalam setiap transaksi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam praktiknya, pengelolaan PPN membutuhkan ketelitian karena melibatkan berbagai dokumen transaksi, status Pengusaha Kena Pajak (PKP), faktur pajak, pembayaran, pe...
Continue reading
06 Okt
Bimtek Perpajakan

Bimtek PPh Final Pasal 4 Ayat (2) 2026: Pengelolaan Pajak atas Jasa Konstruksi dan Transaksi Pemerintah

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan dalam transaksi pemerintah daerah membutuhkan ketelitian karena setiap pembayaran kepada pihak ketiga dapat memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda. Salah satu jenis pajak yang penting dipahami oleh bendahara dan pengelola keuangan SKPD adalah PPh Final Pasal 4 Ayat (2). PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dapat muncul dalam berbagai transaksi pemerintah, salah satunya adalah pembayaran atas jasa konstruksi. Dalam kegiatan pemer...
Continue reading