23 Sep
Bimtek Perpajakan

Bimtek Perpajakan SKPD 2026: Strategi Pengelolaan PPh, PPN, Coretax, dan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah

Posted by author-avatar
Pengelolaan perpajakan dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan pemerintah daerah. Setiap transaksi belanja pemerintah dapat memiliki konsekuensi perpajakan yang perlu diperhitungkan secara tepat, mulai dari pemotongan Pajak Penghasilan (PPh), pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembuatan bukti potong, pembayaran atau penyetoran, hingga pelaporan kewajiban perpajakan. Memasuki...
Continue reading
22 Sep
Diklat DPRD

Bimbingan Teknis DPRD 2026: Penguatan Pengawasan BUMD, Tata Kelola, Kinerja, dan Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah

Posted by author-avatar
Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD memiliki posisi penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain menjalankan kegiatan usaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, BUMD juga dapat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah melalui kontribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena memiliki hubungan dengan kekayaan daerah yang dipisahkan, penyertaan modal, pelayanan publik, dan kepen...
Continue reading
22 Sep
Diklat DPRD

Bimtek DPRD 2026: Pendalaman SIPD RI dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan Keuangan Daerah

Posted by author-avatar
Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terus berkembang. Salah satu instrumen penting dalam proses tersebut adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Sistem ini memiliki peran dalam mendukung integrasi informasi pemerintahan daerah, termasuk proses perencanaan pembangunan, penganggaran, serta pengelolaan informasi pemerintahan daerah. Bagi anggota DPRD, pemahaman terhadap SIPD RI semakin pe...
Continue reading
22 Sep
Diklat DPRD

Pelatihan DPRD 2026: Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Posted by author-avatar
Barang Milik Daerah atau BMD merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aset berupa tanah, gedung, kendaraan dinas, peralatan, mesin, jaringan, dan berbagai barang lainnya diperoleh melalui APBD maupun sumber perolehan lain yang sah dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki nilai ekonomi dan berkaitan langsung dengan penggunaan keuangan daera...
Continue reading
Diklat DPRD

Bimtek DPRD 2026: Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Strategi Pengawasan Pendapatan Daerah

Posted by author-avatar
Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penerimaan, tetapi juga dengan bagaimana proses pemungutan, pengelolaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasannya dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi DPRD, pemahaman mengenai ...
Continue reading
22 Sep
Diklat DPRD

Bimbingan Teknis DPRD 2026: Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Posted by author-avatar
Bimbingan Teknis DPRD 2026 dengan tema Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan menjadi salah satu materi penting dalam penguatan kapasitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengelolaan keuangan daerah berkaitan langsung dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Karena itu, kemampuan memahami dan ...
Continue reading
22 Sep
Diklat DPRD

Bimtek DPRD 2026: Analisis Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja untuk Mendukung Fungsi Pengawasan

Posted by author-avatar
Bimtek DPRD 2026 dengan tema Analisis Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja untuk Mendukung Fungsi Pengawasan menjadi salah satu materi penting dalam penguatan kapasitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan dua proses yang saling berkaitan. Perencanaan menentukan arah pembangunan, sasaran yang ingin dicapai, serta program prioritas pemerintah daerah. Sementara itu, penganggaran mene...
Continue reading
21 Sep
Diklat DPRD

Pelatihan Legislasi DPRD 2026: Teknik Pembentukan Peraturan Daerah dan Penguatan Kualitas Produk Hukum Daerah

Posted by author-avatar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD memiliki tiga fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan fungsi pembentukan Perda, anggota DPRD tidak hanya dituntut memahami substans...
Continue reading
21 Sep
Diklat DPRD

Bimtek Fungsi Anggaran DPRD 2026: Analisis KUA-PPAS, APBD, RKPD, dan RPJMD untuk Penguatan Pengawasan Anggaran

Posted by author-avatar
Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi utama DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bersama dengan fungsi pembentukan Perda dan pengawasan, fungsi anggaran menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas DPRD dalam membahas kebijakan keuangan daerah dan APBD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, sementara kepala daerah melaks...
Continue reading
21 Sep
Diklat DPRD

Bimbingan Teknis Fungsi Pengawasan DPRD 2026: Strategi Mengawasi APBD, Program Pemerintah Daerah, dan Kinerja Perangkat Daerah

Posted by author-avatar
Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan melihat apakah program pemerintah daerah telah berjalan, tetapi juga mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan keuangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan DPRD sebagai unsur ...
Continue reading