Bimbingan Teknis Fungsi Pengawasan DPRD 2026: Strategi Mengawasi APBD, Program Pemerintah Daerah, dan Kinerja Perangkat Daerah

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan melihat apakah program pemerintah daerah telah berjalan, tetapi juga mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah dengan fungsi yang berbeda. DPRD memiliki fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala daerah menjalankan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah.

Karena itu, pelaksanaan fungsi pengawasan membutuhkan pemahaman yang baik mengenai dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, indikator kinerja, laporan pertanggungjawaban, hingga hasil pemeriksaan.

Melalui Bimbingan Teknis Fungsi Pengawasan DPRD 2026, peserta dapat memperdalam pemahaman mengenai bagaimana melakukan pengawasan secara sistematis, berbasis dokumen, dan sesuai dengan kewenangan DPRD.

Pengawasan yang baik bukan sekadar menemukan permasalahan, tetapi juga memahami penyebab, melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta mendorong adanya tindak lanjut sesuai ketentuan.

Dasar Hukum Fungsi Pengawasan DPRD

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD memiliki dasar hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta ketentuan perubahannya.

Dalam pengaturan mengenai DPRD, fungsi pengawasan antara lain diwujudkan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, peraturan kepala daerah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Selain itu, peningkatan kapasitas anggota DPRD juga berkaitan dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Permendagri No. 6 Tahun 2024 mengatur antara lain orientasi dan pendalaman tugas, sertifikat dan nomor register, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan kegiatan orientasi dan pendalaman tugas. Peraturan ini mulai berlaku pada 2 Juli 2024.

Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 – JDIH BPK

Dengan demikian, materi pelatihan DPRD pada 2026 perlu memperhatikan regulasi yang masih berlaku dan perkembangan kebijakan pemerintahan daerah.

Apa Itu Fungsi Pengawasan DPRD?

Fungsi pengawasan DPRD dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan sesuai peraturan, rencana, anggaran, serta kebijakan yang telah ditetapkan.

Pengawasan DPRD tidak sama dengan pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa. DPRD menjalankan fungsi pengawasan dalam kapasitas kelembagaan sesuai tugas dan kewenangannya.

Dalam praktiknya, pengawasan dapat diarahkan pada beberapa aspek, seperti:

• Pelaksanaan APBD.
• Pelaksanaan Perda.
• Pelaksanaan kebijakan kepala daerah.
• Program pembangunan daerah.
• Kinerja perangkat daerah.
• Pelayanan publik.
• Pengelolaan keuangan daerah.
• Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
• Pencapaian target program dan kegiatan.
• Penggunaan sumber daya daerah.

Dengan memahami ruang lingkup tersebut, DPRD dapat melakukan pengawasan secara lebih terarah dan tidak hanya berdasarkan informasi yang bersifat umum.

Mengapa Pengawasan APBD Menjadi Bagian Penting?

APBD merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah merencanakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk mendukung berbagai program serta pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, pengawasan terhadap APBD perlu dilakukan mulai dari pembahasan perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

Fungsi anggaran DPRD berkaitan dengan pembahasan dan persetujuan bersama terhadap rancangan APBD yang diajukan kepala daerah. Dalam konteks provinsi, UU No. 23 Tahun 2014 antara lain mengatur pembahasan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD, rancangan APBD, perubahan APBD, serta pertanggungjawaban APBD.

Dari sisi pengawasan, DPRD perlu melihat apakah anggaran yang telah ditetapkan benar-benar digunakan untuk mendukung target pembangunan dan pelayanan publik.

Beberapa aspek yang dapat menjadi perhatian antara lain:

Pemahaman terhadap siklus tersebut menjadi bagian penting dalam materi Bimbingan Teknis Fungsi Pengawasan DPRD 2026.

Strategi Pengawasan APBD yang Lebih Sistematis

Pengawasan APBD akan lebih efektif apabila dilakukan secara sistematis. DPRD dapat memulai dengan memahami dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkaitan dengan program yang akan diawasi.

Beberapa langkah yang dapat dipelajari dalam Bimtek antara lain:

Memahami Dokumen Perencanaan

Pengawasan perlu memperhatikan hubungan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran.

DPRD dapat mempelajari hubungan antara:

• RPJMD.
• RKPD.
• Renstra Perangkat Daerah.
• Renja Perangkat Daerah.
• KUA dan PPAS.
• APBD.
• RKA-SKPD.
• DPA-SKPD.

Pemahaman terhadap hubungan tersebut membantu melihat apakah program yang memperoleh anggaran memang memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah.

Membandingkan Target dan Realisasi

Pengawasan tidak berhenti pada besarnya anggaran. Hal yang penting adalah melihat apa yang dihasilkan dari anggaran tersebut.

Contohnya, apabila sebuah program memiliki anggaran tertentu dan target pembangunan yang terukur, DPRD dapat melihat:

• Berapa anggaran yang telah direalisasikan?
• Berapa target yang telah dicapai?
• Apakah terdapat hambatan?
• Apakah output sesuai dengan target?
• Apakah manfaat program dapat dirasakan masyarakat?

Memperhatikan Efektivitas Program

Program dengan serapan anggaran tinggi belum tentu otomatis menunjukkan keberhasilan apabila target dan hasil yang ditetapkan belum tercapai.

Oleh karena itu, pengawasan perlu memperhatikan hubungan antara:

Anggaran → Kegiatan → Output → Outcome → Manfaat bagi masyarakat

Pendekatan tersebut membantu DPRD melihat program secara lebih komprehensif.

Pengawasan terhadap Program Pemerintah Daerah

Program pemerintah daerah merupakan bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam fungsi pengawasan DPRD.

Program pembangunan biasanya melibatkan banyak perangkat daerah dengan target dan indikator yang berbeda. DPRD perlu memahami tujuan program agar dapat menilai pelaksanaannya secara objektif.

Beberapa aspek yang dapat diperhatikan meliputi:

1. Kesesuaian program dengan prioritas pembangunan.
2. Kesesuaian target dengan dokumen perencanaan.
3. Ketersediaan anggaran.
4. Kemajuan pelaksanaan kegiatan.
5. Capaian indikator kinerja.
6. Permasalahan yang terjadi.
7. Dampak program terhadap masyarakat.
8. Tindak lanjut atas hasil evaluasi.

Contoh Studi Kasus Pengawasan Program

Misalnya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fasilitas kesehatan.

DPRD dapat melakukan pengawasan dengan melihat:

Pendekatan seperti ini dapat membantu peserta memahami bahwa fungsi pengawasan membutuhkan kemampuan membaca informasi dan dokumen, bukan hanya melakukan rapat atau meminta penjelasan.

Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

Perangkat daerah merupakan unsur yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Karena program pemerintah daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah, kinerja perangkat daerah menjadi bagian penting dalam pengawasan.

DPRD dapat memperhatikan apakah perangkat daerah mampu melaksanakan program sesuai target, anggaran, indikator, serta ketentuan yang berlaku.

Beberapa aspek yang dapat dipelajari antara lain:

• Kesesuaian program dan kegiatan.
• Realisasi anggaran.
• Capaian indikator kinerja.
• Kualitas pelayanan publik.
• Efisiensi pelaksanaan program.
• Hambatan pelaksanaan.
• Pengelolaan sumber daya.
• Tindak lanjut evaluasi.
• Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan.

Pengawasan kinerja sebaiknya tidak hanya berorientasi pada kesalahan administratif, tetapi juga memperhatikan pencapaian hasil dan manfaat program.

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Salah satu aspek penting dalam fungsi pengawasan DPRD adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

UU No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. DPRD juga memiliki hak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan dan melakukan pembahasan atas laporan tersebut.

Dalam pelatihan, peserta dapat diarahkan untuk memahami bagaimana membaca informasi hasil pemeriksaan dan memantau perkembangan tindak lanjut.

Hal-hal yang dapat diperhatikan antara lain:

• Temuan pemeriksaan.
• Rekomendasi pemeriksaan.
• Pihak yang bertanggung jawab.
• Status tindak lanjut.
• Dokumen pendukung.
• Permasalahan yang belum terselesaikan.
• Langkah perbaikan.

Untuk memperdalam topik tersebut, materi dapat dikembangkan melalui Bimbingan Teknis DPRD 2026: Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Hubungan Fungsi Pengawasan dengan Fungsi Anggaran

Fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD memiliki hubungan yang erat.

Ketika DPRD membahas anggaran, perhatian tidak hanya diarahkan pada angka nominal, tetapi juga pada tujuan penggunaan anggaran dan target yang ingin dicapai.

Setelah APBD ditetapkan, pengawasan dapat digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Karena itu, pemahaman terhadap KUA, PPAS, RKPD, RPJMD, APBD, serta dokumen terkait menjadi penting.

Materi tersebut dapat diperdalam melalui Bimtek Fungsi Anggaran DPRD 2026: Analisis KUA-PPAS, APBD, RKPD, dan RPJMD untuk Penguatan Pengawasan Anggaran.

Pengawasan Berbasis Perencanaan dan Penganggaran

Pengawasan yang kuat perlu dimulai sejak memahami hubungan antara perencanaan dan penganggaran.

DPRD perlu memahami bagaimana prioritas pembangunan diterjemahkan menjadi program, kegiatan, indikator, serta anggaran.

Dengan demikian, proses pengawasan dapat dilakukan berdasarkan dokumen yang jelas.

Beberapa pertanyaan penting dalam pengawasan antara lain:

• Apakah program sesuai dengan prioritas pembangunan?
• Apakah indikator program dapat diukur?
• Apakah anggaran mendukung target?
• Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana?
• Apakah terdapat perubahan yang signifikan?
• Apakah perubahan tersebut memiliki dasar yang jelas?
• Apakah hasil program sesuai dengan target?

Pembahasan lebih mendalam dapat dilakukan melalui Bimtek DPRD 2026: Analisis Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja untuk Mendukung Fungsi Pengawasan.

Pengawasan Pendapatan Asli Daerah

Selain mengawasi belanja, DPRD juga perlu memahami sisi pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah atau PAD memiliki peran penting dalam kapasitas fiskal daerah. Pengawasan dapat diarahkan pada pencapaian target pendapatan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan sesuai ketentuan.

Aspek yang dapat dipelajari meliputi:

• Target PAD.
• Realisasi PAD.
• Potensi pendapatan.
• Pajak daerah.
• Retribusi daerah.
• Kepatuhan wajib pajak.
• Intensifikasi dan ekstensifikasi.
• Digitalisasi pemungutan.
• Evaluasi capaian pendapatan.

Topik ini dapat dikembangkan melalui Bimtek DPRD 2026: Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Strategi Pengawasan Pendapatan Daerah.

Pengawasan Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah atau BMD juga menjadi bagian yang relevan dalam pengawasan pemerintah daerah.

Pengawasan BMD dapat mencakup perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, hingga pemindahtanganan sesuai ketentuan.

Beberapa hal yang dapat menjadi perhatian:

Pembahasan lebih teknis dapat diarahkan pada Pelatihan DPRD 2026: Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan SIPD RI dalam Mendukung Pengawasan

Digitalisasi pemerintahan membuat kemampuan memahami data dan dokumen digital semakin penting.

SIPD RI menjadi bagian dari ekosistem informasi pemerintahan daerah yang berkaitan dengan proses perencanaan, penganggaran, dan berbagai informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam konteks peningkatan kapasitas, peserta dapat mempelajari bagaimana informasi perencanaan dan penganggaran digunakan sebagai bahan analisis pengawasan.

Materi yang dapat dibahas antara lain:

• Pemahaman struktur informasi perencanaan.
• Keterkaitan perencanaan dan penganggaran.
• Pemanfaatan data untuk analisis.
• Identifikasi ketidaksesuaian dokumen.
• Monitoring program.
• Analisis capaian.
• Pemanfaatan informasi digital untuk mendukung pengawasan.

Topik ini dapat diperdalam melalui Bimtek DPRD 2026: Pendalaman SIPD RI dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Pengawasan BUMD dan Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah

BUMD juga dapat menjadi bagian dari agenda pengawasan DPRD sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dapat diarahkan pada tata kelola, kinerja, kontribusi terhadap daerah, serta kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan tujuan pembentukannya.

Beberapa aspek yang dapat dibahas meliputi:

• Tata kelola BUMD.
• Kinerja perusahaan.
• Target pendapatan.
• Kontribusi terhadap PAD.
• Pengelolaan aset.
• Manajemen risiko.
• Akuntabilitas.
• Evaluasi kinerja.
• Hubungan antara pemerintah daerah dan BUMD.

Topik khusus dapat dikembangkan melalui Bimbingan Teknis DPRD 2026: Penguatan Pengawasan BUMD, Tata Kelola, Kinerja, dan Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.

Penguatan Fungsi Legislasi sebagai Bagian dari Pengawasan

Fungsi legislasi juga memiliki keterkaitan dengan pengawasan. Peraturan daerah menjadi salah satu dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga implementasinya perlu diperhatikan.

DPRD dapat melihat apakah Perda yang telah ditetapkan telah dilaksanakan dan memberikan dampak sesuai tujuan pembentukannya.

Untuk memperdalam aspek tersebut, peserta dapat mengikuti Pelatihan Legislasi DPRD 2026: Teknik Pembentukan Peraturan Daerah dan Penguatan Kualitas Produk Hukum Daerah.

Sementara itu, penguatan tugas DPRD secara menyeluruh dapat dibahas melalui Bimtek Pendalaman Tugas DPRD 2026: Penguatan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan Berdasarkan Permendagri 6 Tahun 2024.

Prinsip Pengawasan DPRD yang Efektif

Agar fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara konstruktif, terdapat beberapa prinsip yang penting diperhatikan.

Berbasis Regulasi

Pengawasan perlu dilakukan berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Berbasis Data

Informasi dan dokumen menjadi dasar penting dalam melakukan analisis.

Berorientasi pada Kinerja

Pengawasan perlu memperhatikan pencapaian target dan hasil program.

Transparan dan Akuntabel

Proses pengawasan perlu dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berorientasi pada Perbaikan

Pengawasan tidak hanya mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan sesuai kewenangan.

Materi Bimbingan Teknis Fungsi Pengawasan DPRD 2026

Program Bimbingan Teknis Fungsi Pengawasan DPRD 2026 dapat disusun dengan materi yang disesuaikan kebutuhan peserta dan perkembangan regulasi.

Materi dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah, isu strategis daerah, serta perubahan kebijakan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.

Metode Pembelajaran Bimtek

Agar kegiatan tidak hanya bersifat teoritis, metode pembelajaran dapat dikombinasikan antara pemaparan materi dan praktik.

Metode yang dapat digunakan meliputi:

• Pemaparan materi.
• Diskusi interaktif.
• Studi kasus.
• Analisis dokumen.
• Simulasi pengawasan.
• Tanya jawab.
• Pembahasan permasalahan daerah.
• Praktik penyusunan matriks pengawasan.

Pendekatan tersebut membantu peserta menghubungkan regulasi dengan kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Peserta yang Dapat Mengikuti Bimtek

Bimbingan teknis dengan tema fungsi pengawasan DPRD dapat ditujukan bagi:

• Pimpinan DPRD.
• Anggota DPRD provinsi.
• Anggota DPRD kabupaten/kota.
• Komisi DPRD.
• Badan Anggaran.
• Badan Pembentukan Perda.
• Alat kelengkapan DPRD lainnya.
• Sekretariat DPRD.
• Tenaga ahli dan tenaga pendukung DPRD.
• Pejabat atau aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas DPRD.

Komposisi peserta dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan tema pelatihan.

Manfaat Mengikuti Bimbingan Teknis Fungsi Pengawasan DPRD 2026

Mengikuti Bimtek dengan tema fungsi pengawasan dapat membantu peserta:

1. Memperkuat Pemahaman Fungsi Pengawasan DPRD
2. Meningkatkan Kemampuan Analisis APBD dan Program Daerah
3. Memahami Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
4. Meningkatkan Kemampuan Membaca Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
5. Memperkuat Pemahaman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Dengan peningkatan pemahaman tersebut, peserta dapat menjalankan tugas kelembagaan dengan lebih terarah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Hubungan Bimtek Pengawasan dengan Pendalaman Tugas DPRD

Peningkatan kapasitas anggota DPRD merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Permendagri No. 6 Tahun 2024 secara khusus mengatur orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota, termasuk aspek sertifikat dan nomor register serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas.

Karena itu, pembelajaran mengenai fungsi pengawasan dapat menjadi salah satu bagian penting dari penguatan kapasitas DPRD, dengan tetap memperhatikan mekanisme penyelenggaraan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai fungsi DPRD, pembaca dapat melanjutkan ke artikel Bimtek DPRD 2026: Pendalaman Tugas dan Optimalisasi Fungsi Legislasi, Anggaran, serta Pengawasan Pemerintahan Daerah sebagai artikel utama.

Referensi Pemerintah untuk Memahami Pemerintahan Daerah

Pembaca dan peserta Bimtek dapat menggunakan sumber resmi pemerintah sebagai referensi regulasi.

JDIH BPK – Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sumber tersebut dapat digunakan untuk memeriksa ketentuan mengenai pemerintahan daerah, termasuk kedudukan dan fungsi DPRD.

Selain itu, Permendagri No. 6 Tahun 2024 dapat menjadi referensi penting bagi materi orientasi dan pendalaman tugas DPRD karena peraturan tersebut menggantikan ketentuan sebelumnya mengenai orientasi dan pendalaman tugas.

Kesimpulan

Bimbingan Teknis Fungsi Pengawasan DPRD 2026 menjadi salah satu tema pengembangan kapasitas yang relevan untuk memperkuat pemahaman anggota DPRD dan unsur pendukungnya terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasan DPRD memiliki cakupan yang luas, mulai dari pelaksanaan Perda, APBD, program pemerintah daerah, kinerja perangkat daerah, pengelolaan keuangan daerah, hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pengawasan yang efektif membutuhkan kemampuan memahami dokumen, membaca data, menganalisis target dan realisasi, serta memahami hubungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Karena itu, materi Bimtek perlu dirancang secara aplikatif dengan menggabungkan regulasi, studi kasus, analisis dokumen, diskusi, dan simulasi. Dengan pendekatan tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga memiliki bekal untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi pemerintah daerah dan Sekretariat DPRD yang membutuhkan program peningkatan kapasitas, materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah, agenda DPRD, perkembangan regulasi, serta isu strategis yang sedang dihadapi.

FAQ

Apa yang dimaksud dengan fungsi pengawasan DPRD?

Fungsi pengawasan DPRD merupakan fungsi kelembagaan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, APBD, serta aspek lain sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.

Apa saja yang dapat diawasi DPRD?

Ruang lingkupnya dapat mencakup pelaksanaan APBD, program pemerintah daerah, kinerja perangkat daerah, pelaksanaan Perda, pengelolaan keuangan daerah, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta berbagai kebijakan daerah sesuai kewenangan DPRD.

Mengapa pengawasan APBD penting bagi DPRD?

Karena APBD menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam membiayai program dan pelayanan publik. Pengawasan membantu melihat kesesuaian antara perencanaan, anggaran, pelaksanaan, target, dan hasil program.

Siapa yang dapat mengikuti Bimbingan Teknis Fungsi Pengawasan DPRD 2026?

Kegiatan dapat ditujukan bagi pimpinan dan anggota DPRD, alat kelengkapan DPRD, Sekretariat DPRD, tenaga ahli, tenaga pendukung, serta unsur lain yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan fungsi DPRD sesuai kebutuhan kegiatan.

Informasi dan Pendaftaran Bimtek

Pemerintah daerah, DPRD, Sekretariat DPRD, maupun instansi yang membutuhkan penguatan kapasitas dalam bidang pengawasan dapat menyesuaikan materi Bimtek dengan kebutuhan organisasi.

Jangan hanya memahami fungsi pengawasan secara teoritis. Perkuat kemampuan membaca APBD, memahami program pemerintah daerah, menganalisis kinerja perangkat daerah, dan menelaah tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui pembelajaran yang aplikatif dan berbasis regulasi.

Hubungi penyelenggara untuk mendapatkan informasi jadwal, materi, metode pelaksanaan, narasumber, dan pilihan kelas Bimtek DPRD 2026 sesuai kebutuhan instansi Anda.

Daftar Sekarang | Konsultasi Program Bimtek | Unduh Katalog Lengkap | Hubungi Tim Kami

Kontak: 081213720188 – 082312506470 

Email: www.linkeupemda.com