Bimbingan Teknis DPRD 2026: Penguatan Pengawasan BUMD, Tata Kelola, Kinerja, dan Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah

Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD memiliki posisi penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain menjalankan kegiatan usaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, BUMD juga dapat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah melalui kontribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena memiliki hubungan dengan kekayaan daerah yang dipisahkan, penyertaan modal, pelayanan publik, dan kepentingan perekonomian daerah, pengelolaan BUMD perlu dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

Dalam konteks tersebut, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang penting. Pengawasan tidak berarti mengambil alih kewenangan manajemen BUMD, tetapi memastikan bahwa kebijakan dan pengelolaan BUMD berjalan sesuai ketentuan, tujuan pendirian, prinsip tata kelola yang baik, serta kepentingan pembangunan daerah.

Bimbingan Teknis DPRD 2026: Penguatan Pengawasan BUMD, Tata Kelola, Kinerja, dan Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah dirancang sebagai pembahasan yang relevan bagi anggota DPRD untuk memahami aspek-aspek strategis dalam melakukan pengawasan terhadap BUMD.

Dasar pengaturan BUMD antara lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek BUMD, mulai dari kewenangan kepala daerah, pendirian, modal, organ perusahaan, kepegawaian, pengawasan internal, perencanaan, operasional, pelaporan, tata kelola perusahaan yang baik, penggunaan laba, evaluasi, restrukturisasi, hingga pembinaan dan pengawasan.

JDIH BPK – PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Mengapa DPRD Perlu Memahami Pengawasan BUMD?

BUMD bukan sekadar perusahaan yang dimiliki pemerintah daerah. Di dalam pengelolaannya terdapat kepentingan publik dan daerah yang perlu diperhatikan secara bersamaan.

DPRD perlu memiliki pemahaman yang cukup mengenai BUMD agar fungsi pengawasan dapat dilakukan berdasarkan data dan indikator yang jelas.

Beberapa alasan pentingnya penguatan kompetensi DPRD dalam pengawasan BUMD antara lain:

• BUMD berkaitan dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.
• BUMD dapat memperoleh penyertaan modal dari pemerintah daerah.
• Kinerja BUMD dapat berkaitan dengan penerimaan daerah.
• Sebagian BUMD menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
• Pengelolaan BUMD membutuhkan tata kelola perusahaan yang baik.
• BUMD memiliki risiko bisnis yang perlu dikelola secara profesional.
• DPRD membutuhkan informasi yang memadai untuk melakukan fungsi pengawasan.
• Evaluasi BUMD perlu dikaitkan dengan tujuan pendirian dan target pembangunan daerah.

Dengan pemahaman tersebut, pengawasan DPRD tidak hanya berfokus pada apakah BUMD menghasilkan laba, tetapi juga melihat bagaimana proses pengelolaan, efektivitas modal, kualitas pelayanan, efisiensi operasional, kepatuhan terhadap regulasi, serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah.

Pengertian dan Karakteristik BUMD

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh daerah. PP Nomor 54 Tahun 2017 menjadi salah satu regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan BUMD.

BUMD dapat berbentuk:

1. Perusahaan Umum Daerah (Perumda);
2. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Masing-masing memiliki karakteristik pengelolaan yang perlu dipahami oleh DPRD ketika melakukan pengawasan.

Secara umum, BUMD dapat memiliki beberapa fungsi, seperti:

Dengan demikian, pengawasan DPRD perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing BUMD dan tidak menggunakan satu indikator yang sama untuk seluruh jenis perusahaan.

Ruang Lingkup Pengawasan DPRD terhadap BUMD

Pengawasan terhadap BUMD dapat dilakukan dengan melihat berbagai aspek. DPRD dapat menggunakan informasi yang tersedia dalam dokumen perencanaan, laporan kinerja, laporan keuangan, hasil pemeriksaan, maupun informasi lainnya sesuai kewenangan.

Beberapa ruang lingkup yang dapat menjadi perhatian meliputi:

1. Pengawasan Tata Kelola

Tata kelola menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan BUMD.

DPRD dapat memperhatikan apakah struktur pengelolaan BUMD telah berjalan sesuai ketentuan, termasuk pembagian fungsi antara organ-organ BUMD.

Hal yang dapat menjadi bahan perhatian antara lain:

• Struktur organisasi.
• Kejelasan tugas dan kewenangan.
• Sistem pengendalian internal.
• Manajemen risiko.
• Transparansi.
• Akuntabilitas.
• Kepatuhan terhadap regulasi.
• Mekanisme pelaporan.
• Pengawasan internal.

Pengawasan tata kelola penting karena kinerja keuangan yang baik harus didukung oleh proses pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pengawasan Kinerja BUMD

Pengawasan kinerja tidak hanya melihat laba atau rugi. DPRD dapat melihat indikator yang lebih luas sesuai karakteristik BUMD.

Contohnya:

Dengan pendekatan tersebut, DPRD dapat melihat kinerja BUMD secara lebih komprehensif.

Pengawasan Penyertaan Modal Daerah

Salah satu aspek penting dalam pengawasan BUMD adalah penyertaan modal daerah.

Penyertaan modal merupakan keputusan yang perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan, kemampuan daerah, tujuan investasi, serta prospek BUMD.

DPRD dapat memperhatikan beberapa hal berikut:

• Tujuan penyertaan modal.
• Besaran modal yang diberikan.
• Rencana penggunaan modal.
• Target kinerja setelah mendapatkan tambahan modal.
• Manfaat bagi masyarakat.
• Potensi kontribusi terhadap daerah.
• Risiko investasi.
• Evaluasi atas penyertaan modal sebelumnya.

Pengawasan menjadi semakin penting apabila BUMD menerima tambahan modal tetapi target kinerja yang telah ditetapkan tidak menunjukkan perkembangan yang sebanding.

Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya mempertanyakan berapa besar modal yang diberikan, tetapi juga apa hasil yang diperoleh dari modal tersebut.

Hubungan Kinerja BUMD dengan Pendapatan Daerah

Salah satu alasan BUMD mendapatkan perhatian dalam kebijakan daerah adalah potensinya dalam mendukung pendapatan daerah.

Namun, hubungan antara BUMD dan pendapatan daerah harus dilihat secara proporsional. Tidak semua BUMD memiliki orientasi yang sama. BUMD tertentu memiliki fungsi pelayanan publik yang sangat kuat, sementara BUMD lainnya lebih berorientasi pada kegiatan usaha.

PP Nomor 54 Tahun 2017 mengatur antara lain penggunaan laba, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD.

Oleh karena itu, DPRD dapat melakukan pengawasan melalui pertanyaan-pertanyaan seperti:

• Apakah target kinerja BUMD telah tercapai?
• Apakah BUMD mampu meningkatkan efisiensi?
• Apakah penyertaan modal telah memberikan manfaat?
• Bagaimana perkembangan pendapatan dan laba?
• Apakah terdapat kewajiban yang berpotensi menjadi risiko bagi daerah?
• Bagaimana kontribusi BUMD terhadap pelayanan masyarakat?
• Apakah strategi bisnis BUMD sesuai dengan tujuan pendiriannya?

Pengawasan Laporan Keuangan BUMD

Laporan keuangan menjadi salah satu sumber informasi penting untuk melihat kondisi BUMD.

Dalam melakukan fungsi pengawasan, DPRD perlu memahami setidaknya informasi dasar mengenai:

• Pendapatan.
• Beban operasional.
• Laba atau rugi.
• Aset.
• Kewajiban.
• Ekuitas.
• Arus kas.
• Piutang.
• Utang.
• Investasi.
• Perubahan modal.

Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk memahami kondisi keuangan BUMD secara lebih objektif.

Misalnya, peningkatan pendapatan belum tentu menunjukkan peningkatan kinerja apabila pada saat yang sama biaya operasional meningkat secara signifikan. Demikian pula laba yang meningkat perlu dilihat bersama dengan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Karena itu, pengawasan DPRD perlu mengarah pada analisis, bukan hanya membaca angka.

Pengawasan Berdasarkan Indikator Kinerja

Agar pengawasan lebih terukur, DPRD dapat menggunakan indikator kinerja yang disesuaikan dengan jenis BUMD.

Contohnya:

Penggunaan indikator tersebut dapat membantu DPRD membangun pengawasan yang lebih sistematis.

Tata Kelola BUMD yang Baik

Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance menjadi bagian penting dalam pengelolaan BUMD.

Dalam konteks pengawasan, prinsip tata kelola dapat dikaitkan dengan:

• Transparansi.
• Akuntabilitas.
• Responsibilitas.
• Independensi.
• Kewajaran.
• Pengendalian risiko.
• Kepatuhan.

DPRD dapat melihat apakah tata kelola tersebut telah tercermin dalam proses pengambilan keputusan, pelaporan, pengelolaan risiko, pengadaan, pengelolaan aset, hingga hubungan antara organ BUMD.

Tujuan akhirnya bukan mencampuri operasional perusahaan, melainkan memastikan adanya mekanisme tata kelola yang dapat mendukung pencapaian tujuan BUMD.

Pengawasan Risiko BUMD

Setiap kegiatan usaha memiliki risiko. BUMD juga menghadapi berbagai jenis risiko yang perlu diperhatikan.

Risiko tersebut dapat berupa:

1. Risiko keuangan.
2. Risiko operasional.
3. Risiko hukum.
4. Risiko pasar.
5. Risiko teknologi.
6. Risiko sumber daya manusia.
7. Risiko investasi.
8. Risiko reputasi.
9. Risiko pelayanan publik.

Dalam pengawasan DPRD, risiko perlu dipahami berdasarkan dampaknya terhadap BUMD dan daerah.

Misalnya, apabila BUMD memiliki kewajiban yang besar, DPRD dapat meminta penjelasan mengenai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban tersebut serta strategi mitigasinya.

Dengan demikian, pengawasan tidak hanya dilakukan setelah masalah terjadi, tetapi juga dapat memperhatikan bagaimana risiko diidentifikasi dan dikelola.

Pengawasan BUMD dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan BUMD juga memiliki keterkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, terutama ketika terdapat penyertaan modal atau hubungan keuangan lainnya sesuai ketentuan.

Pengelolaan keuangan daerah secara umum diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

JDIH BPK – PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

DPRD dapat menghubungkan pengawasan BUMD dengan siklus perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya ketika kebijakan terkait BUMD memiliki konsekuensi terhadap APBD.

Pengawasan BUMD dalam Perspektif Fungsi Anggaran DPRD

Fungsi anggaran DPRD memiliki keterkaitan dengan BUMD ketika terdapat kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan perusahaan milik daerah.

Pengawasan dapat diarahkan pada:

• Rencana penyertaan modal.
• Rasionalitas kebutuhan pendanaan.
• Target kinerja.
• Dampak terhadap APBD.
• Potensi risiko fiskal.
• Manfaat bagi daerah.
• Evaluasi atas penggunaan modal sebelumnya.

Dengan demikian, pembahasan BUMD tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Pengawasan BUMD Berbasis Data

Pengawasan yang efektif membutuhkan data yang cukup. DPRD dapat memanfaatkan berbagai dokumen dan informasi yang tersedia sesuai kewenangan untuk memahami kondisi BUMD.

Data yang dapat menjadi bahan analisis antara lain:

• Laporan keuangan.
• Laporan tahunan.
• Rencana bisnis.
• Rencana kerja dan anggaran.
• Laporan kinerja.
• Informasi penyertaan modal.
• Hasil evaluasi.
• Hasil pemeriksaan.
• Informasi pelayanan.
• Data pendapatan dan biaya.

Penggunaan data membantu mengurangi pengawasan yang hanya berdasarkan persepsi.

Sebagai contoh, apabila sebuah BUMD mengalami penurunan laba, DPRD dapat melihat lebih jauh penyebabnya. Apakah penurunan disebabkan oleh kenaikan biaya, penurunan penjualan, perubahan kondisi pasar, investasi, atau faktor lainnya.

Hubungan Pengawasan BUMD dengan Fungsi Pengawasan DPRD

Pengawasan BUMD dapat menjadi bagian dari penguatan fungsi pengawasan DPRD secara keseluruhan.

Fungsi pengawasan DPRD mencakup perhatian terhadap pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah, APBD, dan berbagai program pemerintahan sesuai kewenangan DPRD.

Dalam konteks BUMD, pengawasan dapat diarahkan untuk memastikan kebijakan daerah yang berkaitan dengan BUMD dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 dan Penguatan Kompetensi DPRD

Penguatan kompetensi anggota DPRD juga memiliki dasar regulasi melalui Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Regulasi tersebut mengatur orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD, termasuk aspek peningkatan kompetensi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan.

JDIH BPK – Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD

Dalam konteks BUMD, pendalaman tugas dapat membantu anggota DPRD memahami hubungan antara fungsi pengawasan, anggaran, kebijakan daerah, pengelolaan keuangan, dan kinerja badan usaha milik daerah.

Strategi Pengawasan BUMD yang Dapat Diterapkan DPRD

Agar pengawasan lebih efektif, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan.

1. Memahami Profil Setiap BUMD

Setiap BUMD memiliki karakteristik yang berbeda. DPRD perlu memahami:

• Bidang usaha.
• Tujuan pendirian.
• Struktur organisasi.
• Kondisi keuangan.
• Target kinerja.
• Permasalahan utama.
• Kontribusi kepada daerah.

2. Membandingkan Target dan Realisasi

Target tanpa evaluasi realisasi tidak cukup untuk mengukur kinerja.

DPRD dapat membandingkan:

Target → Realisasi → Selisih → Penyebab → Tindak Lanjut

Pendekatan tersebut membantu pengawasan menjadi lebih terarah.

3. Melihat Tren Kinerja

Evaluasi tidak harus hanya menggunakan satu tahun. Perbandingan beberapa periode dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan BUMD.

Misalnya:

Dari data tersebut dapat dilihat apakah terdapat peningkatan, stagnasi, atau penurunan kinerja.

4. Memperhatikan Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan dapat menjadi salah satu bahan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Hal yang perlu diperhatikan bukan hanya temuan, tetapi juga:

• Apa penyebabnya?
• Apa rekomendasinya?
• Siapa yang bertanggung jawab?
• Bagaimana tindak lanjutnya?
• Apakah permasalahan berulang?

Pendekatan ini membuat pengawasan lebih berorientasi pada perbaikan.

Materi Terkait

Pembahasan mengenai pengelolaan dan pemeriksaan keuangan daerah dapat dilanjutkan melalui:

Pengawasan BUMD dan Pengelolaan Aset Daerah

BUMD juga dapat memiliki hubungan dengan pengelolaan aset dan kekayaan daerah. Karena itu, aspek aset perlu menjadi perhatian dalam pengawasan.

DPRD dapat memahami:

• Status aset.
• Pemanfaatan aset.
• Produktivitas aset.
• Pengamanan aset.
• Pengelolaan aset yang digunakan BUMD.
• Risiko kehilangan atau tidak optimalnya pemanfaatan aset.

Materi Terkait

Untuk memperluas pembahasan mengenai pengelolaan aset daerah, materi berikut relevan:

BUMD, SIPD RI, dan Integrasi Informasi Pemerintahan Daerah

Transformasi digital pemerintahan juga mendorong penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

SIPD RI memiliki peran dalam mendukung integrasi informasi pemerintahan daerah, termasuk dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Dalam konteks DPRD, pemahaman terhadap informasi digital pemerintahan dapat membantu anggota DPRD membaca keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, program, kegiatan, dan kebijakan daerah.

Tantangan Pengawasan BUMD

Pengawasan BUMD tidak selalu mudah. Terdapat sejumlah tantangan yang perlu dipahami.

Tantangan pertama adalah keterbatasan informasi

DPRD membutuhkan informasi yang memadai untuk melakukan analisis. Tanpa data yang cukup, pengawasan dapat menjadi kurang mendalam.

Tantangan kedua adalah kompleksitas bisnis

BUMD beroperasi dalam lingkungan bisnis yang dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar, persaingan, teknologi, perubahan regulasi, dan kebutuhan masyarakat.

Tantangan ketiga adalah keseimbangan antara fungsi bisnis dan pelayanan

BUMD tertentu memiliki tanggung jawab pelayanan publik. Karena itu, penilaian kinerja tidak selalu dapat didasarkan pada laba semata.

Tantangan keempat adalah pengelolaan risiko

Penyertaan modal dan investasi selalu memiliki risiko. Karena itu, pengawasan perlu mempertimbangkan risiko dan strategi mitigasinya.

Tantangan kelima adalah tindak lanjut

Pengawasan akan lebih bermanfaat apabila hasil pengawasan diikuti dengan tindak lanjut yang jelas.

Materi yang Dibahas dalam Bimbingan Teknis DPRD 2026

Bimbingan Teknis DPRD 2026 dengan fokus pengawasan BUMD dapat diarahkan pada materi yang aplikatif.

Beberapa materi yang dapat dibahas antara lain:

1. Kebijakan dan regulasi BUMD.
2. Struktur dan organ BUMD.
3. Tata kelola perusahaan yang baik.
4. Fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam BUMD.
5. Penyertaan modal daerah.
6. Analisis laporan keuangan BUMD.
7. Evaluasi kinerja BUMD.
8. Pengawasan rencana bisnis.
9. Manajemen risiko BUMD.
10. Pengawasan pelayanan publik.
11. Pengawasan penggunaan aset.
12. Pengawasan kontribusi BUMD terhadap daerah.
13. Analisis hasil pemeriksaan.
14. Strategi tindak lanjut hasil pengawasan.
15. Penguatan fungsi pengawasan DPRD.

Manfaat Mengikuti Bimbingan Teknis DPRD 2026

Mengikuti Bimbingan Teknis DPRD 2026 dengan fokus pengawasan BUMD dapat memberikan pemahaman yang lebih terarah kepada anggota DPRD dan unsur terkait.

Manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

• Meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola BUMD.
• Memperkuat kemampuan menganalisis kinerja BUMD.
• Memahami hubungan BUMD dengan keuangan daerah.
• Meningkatkan kemampuan melakukan pengawasan berbasis data.
• Memahami aspek penyertaan modal dan kontribusi BUMD.
• Memperkuat pemahaman mengenai risiko BUMD.
• Mendukung pengawasan yang lebih terukur dan akuntabel.

Rangkaian Materi Turunan Bimtek DPRD 2026

Pengawasan BUMD memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bidang tugas DPRD lainnya. Oleh karena itu, pembelajaran dapat dikembangkan melalui beberapa topik berikut:

• Bimtek Pendalaman Tugas DPRD 2026: Penguatan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan Berdasarkan Permendagri 6 Tahun 2024.
• Bimbingan Teknis Fungsi Pengawasan DPRD 2026: Strategi Mengawasi APBD, Program Pemerintah Daerah, dan Kinerja Perangkat Daerah.
• Bimtek Fungsi Anggaran DPRD 2026: Analisis KUA-PPAS, APBD, RKPD, dan RPJMD untuk Penguatan Pengawasan Anggaran.
• Pelatihan Legislasi DPRD 2026: Teknik Pembentukan Peraturan Daerah dan Penguatan Kualitas Produk Hukum Daerah.
• Bimtek DPRD 2026: Analisis Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja untuk Mendukung Fungsi Pengawasan.
• Bimbingan Teknis DPRD 2026: Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
• Bimtek DPRD 2026: Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Strategi Pengawasan Pendapatan Daerah.
• Pelatihan DPRD 2026: Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah.
• Bimtek DPRD 2026: Pendalaman SIPD RI dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
• Bimbingan Teknis DPRD 2026: Penguatan Pengawasan BUMD, Tata Kelola, Kinerja, dan Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.

Rangkaian materi tersebut dapat ditempatkan sebagai satu cluster SEO karena memiliki hubungan topik yang kuat dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Contoh Pendekatan Pengawasan BUMD

Sebagai ilustrasi, suatu daerah memiliki BUMD yang telah mendapatkan penyertaan modal daerah selama beberapa tahun.

Dalam melakukan pengawasan, DPRD tidak hanya mempertanyakan apakah BUMD tersebut menghasilkan laba. DPRD dapat melihat beberapa indikator secara bersamaan.

Dengan pendekatan tersebut, pengawasan menjadi lebih komprehensif dan tidak terpaku pada satu indikator.

Artikel Turunan yang Relevan

Untuk memperkuat struktur internal linking dan memperluas pembahasan, beberapa materi terkait dapat dipelajari sesuai topiknya:

Pendalaman Tugas DPRD
Bimtek Pendalaman Tugas DPRD 2026: Penguatan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan Berdasarkan Permendagri 6 Tahun 2024

Fungsi Pengawasan
Bimbingan Teknis Fungsi Pengawasan DPRD 2026: Strategi Mengawasi APBD, Program Pemerintah Daerah, dan Kinerja Perangkat Daerah

Fungsi Anggaran
Bimtek Fungsi Anggaran DPRD 2026: Analisis KUA-PPAS, APBD, RKPD, dan RPJMD untuk Penguatan Pengawasan Anggaran

Fungsi Legislasi
Pelatihan Legislasi DPRD 2026: Teknik Pembentukan Peraturan Daerah dan Penguatan Kualitas Produk Hukum Daerah

Perencanaan dan Penganggaran
Bimtek DPRD 2026: Analisis Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja untuk Mendukung Fungsi Pengawasan

Keuangan Daerah
Bimbingan Teknis DPRD 2026: Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pendapatan Daerah
Bimtek DPRD 2026: Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Strategi Pengawasan Pendapatan Daerah

BMD
Pelatihan DPRD 2026: Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

BUMD
Bimtek DPRD 2026: Pendalaman SIPD RI dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan Keuangan Daerah

Kesimpulan

Bimbingan Teknis DPRD 2026: Penguatan Pengawasan BUMD, Tata Kelola, Kinerja, dan Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah merupakan topik penting untuk memperkuat pemahaman DPRD terhadap badan usaha yang dimiliki daerah.

Pengawasan BUMD perlu dilakukan secara terukur dengan memperhatikan tata kelola, kinerja, kondisi keuangan, penyertaan modal, manajemen risiko, pelayanan masyarakat, pengelolaan aset, serta kontribusi BUMD terhadap daerah.

PP Nomor 54 Tahun 2017 memberikan kerangka pengaturan yang luas mengenai BUMD, termasuk tata kelola, perencanaan, operasional, pelaporan, penggunaan laba, evaluasi, restrukturisasi, pembinaan, dan pengawasan.

Dalam pelaksanaannya, DPRD dapat mengembangkan pengawasan berbasis data dengan membandingkan target dan realisasi, memahami laporan keuangan, melihat tren kinerja, memperhatikan hasil pemeriksaan, serta mengevaluasi tindak lanjut.

Dengan kompetensi yang memadai, fungsi pengawasan DPRD terhadap BUMD dapat dilaksanakan secara lebih sistematis, objektif, dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan pengawasan DPRD terhadap BUMD?

Pengawasan DPRD terhadap BUMD merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD yang dapat diarahkan pada kebijakan daerah dan aspek-aspek yang berkaitan dengan BUMD sesuai kewenangan, termasuk kinerja, tata kelola, penyertaan modal, dan kontribusi kepada daerah.

2. Apa dasar hukum utama pengelolaan BUMD?

Salah satu dasar hukum utama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan BUMD.

3. Apakah kinerja BUMD hanya dinilai berdasarkan laba?

Tidak. Penilaian dapat mempertimbangkan karakteristik dan tujuan BUMD, termasuk aspek keuangan, pelayanan, efisiensi, tata kelola, risiko, produktivitas, dan kontribusi terhadap daerah.

4. Mengapa anggota DPRD perlu mengikuti Bimbingan Teknis mengenai BUMD?

Karena pengawasan BUMD membutuhkan pemahaman mengenai regulasi, tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, penyertaan modal, manajemen risiko, serta hubungan BUMD dengan kebijakan dan pembangunan daerah.

Tingkatkan kompetensi DPRD melalui Bimbingan Teknis DPRD 2026.

Perkuat pemahaman fungsi pengawasan, analisis kinerja BUMD, tata kelola, keuangan daerah, dan strategi peningkatan kontribusi BUMD bagi pembangunan daerah.

Hubungi penyelenggara Bimtek untuk informasi jadwal, materi, narasumber, dan pelaksanaan kegiatan tahun 2026.

Daftar Sekarang | Konsultasi Program Bimtek | Unduh Katalog Lengkap | Hubungi Tim Kami

Kontak: 081213720188 – 082312506470 

Email: www.linkeupemda.com