Bimtek Tata Kelola Pertanahan Berbasis Digital untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Pemerintah Tahun 2026

Pengelolaan pertanahan pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, pelayanan publik, serta pengamanan aset negara dan daerah. Tanah sebagai salah satu aset strategis pemerintah harus dikelola secara profesional agar memberikan manfaat maksimal dan memiliki kepastian hukum yang kuat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset pertanahan, seperti dokumen yang belum tertata, data ...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Pertanahan dan Aset Pemerintah Berdasarkan Kebijakan ATR/BPN Terbaru Tahun 2026

Pengelolaan pertanahan dan aset pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan negara dan daerah. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai risiko yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan aset, mulai dari sengketa pertanahan, kesalahan administrasi, kehilangan dokumen, hingga pemanfaatan aset yang tidak optimal. Seiring berkembangnya transformasi digital dan penyempurn...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Pemerintah Melalui Pendekatan Hukum dan Mediasi Tahun 2026

Permasalahan sengketa dan konflik pertanahan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Sengketa yang melibatkan aset pemerintah sering kali berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur, terganggunya pelayanan publik, hingga munculnya kerugian negara apabila tidak ditangani secara tepat. Berbagai faktor dapat memicu sengketa pertanahan, seperti ketidakjelasan sta...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Penilaian Tanah, Peta Nilai Tanah (PNT), dan Zona Nilai Tanah (ZNT) Sesuai Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2026

Penilaian tanah merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pertanahan di Indonesia. Nilai tanah menjadi dasar dalam berbagai kegiatan, mulai dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengelolaan aset pemerintah, penetapan nilai ganti kerugian, hingga perencanaan pembangunan dan investasi. Oleh karena itu, proses penilaian harus dilakukan secara objektif, transparan, dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku...

Lanjutkan membaca