Bimtek Pemda 2026 untuk Pejabat Perencana dan Keuangan

Perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah merupakan dua fungsi utama yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Kualitas dokumen perencanaan dan akurasi pengelolaan anggaran sangat berpengaruh terhadap efektivitas program, efisiensi belanja, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pejabat perencana dan keuangan menjadi kebutuhan strategis yang tidak dapat ditunda. Bimtek Pemda 2026 ...

Lanjutkan membaca

Jadwal Bimtek Pemda 2026 Keuangan Daerah dan Perencanaan Terlengkap

Perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah merupakan dua fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Memasuki tahun 2026, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyusun kebijakan, program, dan anggaran yang tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik serta dinamika kebijakan nasional...

Lanjutkan membaca

Katalog Bimtek Pemda 2026 Keuangan Daerah, LAKIP, Renstra, Renja, dan Perencanaan

Tahun 2026 menjadi fase krusial bagi Pemerintah Daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Dinamika regulasi nasional, penyesuaian arah pembangunan jangka menengah, serta tuntutan publik terhadap kualitas layanan mendorong aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Salah satu instrumen strategis yang terbukti efektif adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) ...

Lanjutkan membaca

Jadwal Bimtek Implementasi Modul Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) Keuangan Daerah Dalam Aplikasi SIPD RI

Jadwal Bimtek Implementasi Modul Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) Keuangan Daerah Dalam Aplikasi SIPD RI

Jadwal Bimtek Implementasi Modul Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) Keuangan Daerah Dalam Aplikasi SIPD RI Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.  tujuan kegiatan ini adalah menyela...

Lanjutkan membaca