BIMTEK IMPLEMENTASI DAN ARAH KEBIJAKAN PENERAPAN PP NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pemerintah Resmi Menerbitkan Aturan turunan dari Ketentuan Perpajakan Daerah Pada UU/1/22 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ( HKPD ) Aturan Tersebut Ialah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD)
Pada PP 35/2023 dimuat ketentuan mengenai tata cara pemungutan opsen, presentase penerimaan pajak daerah yang dialokasikan untuk program tertentu (earmarking), retribusi, hingga ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi yang meliputi pendaftaraan, pendataan, penetapan besaran pajak terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pemeriksaan, penagihan, keberatan, gugatan, penghapusan piutang, tata cara penetapan tarif pajak daerah secara nasional oleh pemerintah pusat, mekanisme evaluasi raperda pajak dan retribusi, tata cara evaluasi perda, hingga tata cara pemberian insenti PP 35/2023 diudangkan untuk menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menerbitkan peraturan daerah (perda), peraturan kepala daerah (perkada), dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi.
MAKSUD DAN TUJUAN
- Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Memahami Penentuan Target Dalam APBD
- Memahamai Tata Cara Perhitungan PKB Dan BBN-KB
- Memahami Tata Cara Pemungutan Opsen
- Memahami Tata Cara Penetapan Pajak ( Jenis Pajak Official Assessment dan Perhitungan Pajak Kendaraan
- Memahami Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ( Fokus Jenis Pajak Official Assessement)
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKEUPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema : “BIMTEK IMPLEMENTASI DAN ARAH KEBIJAKAN PENERAPAN PP NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH” untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
