BIMTEK ADMINISTRASI DESA DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, perlu dilakukan revitalisasi penataan administrasi pemerintahan desa yang meliputi aspek penamaan dan kodefikasi desa, aspek kewilayahan (batas dan peta desa), aspek kewenangan desa dan produk hukum desa, serta aspek manajemen pemerintahan desa.
Desa, berdasarkan Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, merupakan unit pemerintahan terkecil dan terdepan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan sekaligus menjadi institusi terdepan untuk menguatkan karakter dan jati diri masyarakat di Indonesia.
Dalam mengimplementasi proses penataan administrasi pemerintahan desa, terdapat tantangan yang begitu besar, antara lain, kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan desa yang terbatas, akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang sulit, dan belum optimalnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah dalam pembinaan Desa.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKEUPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema : “BIMTEK ADMINISTRASI DESA DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA” untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
