BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS BAGI PETUGAS PENDAMPING PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PEMBANGUNAN DAERAH
Pada tanggal 11 mei 2020, presiden jokowo menetapkan peraturan presiden nomor 65 tahun 2020 tentang kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang menambahkan 2 (dua) fungsi baru yang harus dilakukan oleh kementerian pppa, yaitu pasal 3 huruf d yang memberikan kewenangan untuk melakukan penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional dan pasal 3 huruf e yang memberikan kewenangan untuk melakukan penyediaan layanan bagi ampk yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.
Sedangkan penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah dilakukan oleh unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (uptd ppa) yang merupakan bentukan pemerintah daerah sebagai amanat uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan konkuren wajib non layanan dasar.
Tantangan dari penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari hari ke hari semakin kompleks dengan dinamika bentuk kekerasan dan jenis kasus kekerasan yang semakin beragam, oleh karena itu penyedia layanan dituntut untuk terus mampu beradaptasi dengan perkembangan perubahan yang terus ditingkatkan oleh pemerintah melalui regulasi-regulasi agar dapat memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKEUPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema : “BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS BAGI PETUGAS PENDAMPING PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PEMBANGUNAN DAERAH” untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
